Kebutuhan akan UU Perlindungan Data Pribadi Kian Mendesak

img-20170503-wa001

ELSAM, Jakarta – Melihat persebarannya di dunia, Indonesia termasuk salah satu bagian kecil dari negara-negara yang belum memiliki pengaturan khusus untuk melindungi data pribadi warga negaranya, termasuk di ASEAN, Indonesia juga paling tertinggal. Padahal, dalam beberapa waktu ke belakang ada trend pengumpulan data yang begitu meningkat, dalam sebuah skema “Big Data”. Pengumpulan ini dilakukan baik oleh pemerintah untuk tujuan pembangunan dan pencatatan warga negara, maupun yang dilakukan oleh swasta dalam rangka bisnis. Menjamurnya bisnis digital yang berkembang dengan semakin membaiknya penetrasi pengguna internet di Indonesia, kian memperbesar frekuensi perekaman dan pengumpulan data-data pribadi konsumen (warga negara).

Peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi warga negara kian terbuka, dengan begitu banyaknya aturan yang memberikan ruang bagi institusi pemerintah maupun swasta untuk mengumpulkan dan membuka data-data pribadi warga negara. Situasi ini tergambar paling tidak dari banyaknya undang-undang di Indonesia, yang materinya mengandung konten data pribadi, baik beraspek melindungi maupun sebaliknya, memberi peluang pembukaan data. Studi yang dilakukan ELSAM misalnya menemukan sedikitnya 30 undang-undang di Indonesia, yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan data pribadi. Sayangnya ketigapuluh undang-undang tersebut over lapping satu sama lain, misalnya dari tujuan pengolahan data, notifikasi, tujuan pembukaan data, durasi pengumpulan dan pembukaan data, penghancuran data, pemberian izin pembukaan data, sanksi, dan pemulihannya.

Pemerintah sendiri, melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kominfo, saat ini tengah menyiapkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Proses persiapannya telah memasuki tahap harmonisasi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham. Rencananya, RUU ini akan didorong oleh pemerintah untuk menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. ELSAM sendiri sudah terlibat dalam dua rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; serta Kementerian Hukum dan HAM, untuk secara khusus membicarakan materi dan tahapan formal pengajuan RUU Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya tentu dibutuhkan proses konsultasi publik yang lebih luas, untuk menyerap aspirasi dan partisipasi dari publik mengenai isi dan materi-materi yang akan diatur oleh undang-undang ini.

Melihat isinya, RUU ini mengatur sejumlah hal yang terkait dengan data pribadi, seperti pengertian data pribadi, jenis-jenis data pribadi yang dibagi dalam beberapa kualifikasi: umum dan spesifik, pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan data pribadi, mekanisme pengolahan dan penyimpanan data, prosedur pembukaan pribadi, penghancuran data, lembaga atau komisi yang bertugas mengawasi pengelolaan perlindungan data pribadi, sampai dengan mekanisme pemulihan jika terjadi pelanggaran. Area yang akan diatur oleh undang-undang ini juga begitu luas, mulai dari data kependudukan, data kesehatan, data perbankan dan keuangan, data jaminan sosial lainnya, hingga data-data yang dikumpulkan dan dikelola oleh swasta, dalam kerangka bisnis digital.

Permasalahan terakhir yang menimpa proyek e-KTP, tentu menjadikan kebutuhan akan UU Perlindungan Data Pribadi kian mendesak. Melalui proyek e-KTP, pemerintah mengumpulkan hampir seluruh jenis data pribadi dari warga negara, bahkan sampai dengan ciri-ciri khusus biometriknya, melalui perekaman data retina mata. Sedangkan, pemerintah sendiri hingga saat ini tidak pernah bisa secara baik menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan, pengolahan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi warga negara yang telah dikumpulkan. Peraturan Presiden No. 67/2011 yang menjadi rujukan proyek ini sendiri, tidak sekalipun mengatur mengenai mekanisme perlindungan data pribadi yang terkait e-KTP. Justru proyek yang bernilai trilyunan rupiah ini dikorup oleh begitu banyak aktor pemegang kekuasaan, baik di pemerintahan, DPR, bahkan pihak swasta yang terlibat. Tentu ini menjadikan kita semakin khawatir akan nasib data-data pribadi kita yang telah dikumpulkan. [ ]

share on:

Leave a Response