UN Special Rapporteur on the Right to Privacy “Prof. Joseph Cannataci”

undangan

Public Lecture

UN Special Rapporteur on the Right to PrivacyProf. Joseph Cannataci

 Fakultas Hukum UI — ELSAM — CCLS  FH UNPAD — ICT Watch

Latar Belakang

web-posterPraktik intervensi terhadap privasi, dalam bentuk surveillance, intersepsi komunikasi dan gangguan terhadap data pribadi telah menjadi salah satu persoalan besar yang mengemuka dalam pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi saat ini. Teknologi internet telah menjadi instrumen primer dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Hampir semua lini pemenuhan kebutuhan masyarakat melibatkan teknologi ini, tidak hanya yang berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, jual-beli, perbankan, termasuk juga transportasi. Meskipun meningkatkan efisiensi dan efektifitas, pada sisi lain pemanfaatan teknologi internet telah membuka tantangan baru khususnya terkait perlindungan hak atas privasi.

Peredaran data digital melalui internet yang tidak mengenal lintas batas, telah menjadi sorotan global, perihal pentingnya untuk mengkaji kembali aspek-aspek perlindungan data pribadi di era digital. Termasuk dalam data-data tersebut juga data-data pribadi masyarakat yang dikumpulkan dalam skala besar, baik yang dilakukan oleh pemerintah (negara) maupun pihak swasta. Alhasil masyarakat telah kehilangan kontrol atas data pribadinya sendiri.

Belum lagi akibat praktik surveillance dan intersepsi komunikasi, baik yang dilakukan secara sah maupun semena-mena. Secara legal, meskipun hukum internasional hak asasi manusia memberikan jaminan perlindungan terhadap hak atas privasi, namun dengan beberapa alasan seperti keamanan nasional, keamanan publik, dan ketertiban umum, pelaksanaan hak ini dapat dibatasi atau dikurangi. Namun demikian, pembatasan/pengurangan hak tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip pembatasan yang dibolehkan, seperti diatur dengan undang-undang, untuk tujuan yang sah, dilakukan secara proporsional, dalam suatu masyarakat demokratis, serta memenuhi salah satu alasan dalam pembatasan.

Di Indonesia, pertumbuhan pengguna internet yang sangat cepat dalam lima tahun terakhir, yang menjadi salah satu pertanda transformasi kehidupan dari offline ke online, sayangnya belum dibarengi dengan arsitektur hukum dan social yang baik, guna melindungi penggunanya dari praktik pelanggaran hak atas privasi (privacy interference). Hal ini setidaknya bisa dilihat dari beberapa situasi berikut: (1) lemahnya kesadaran dan pemahaman dari warga negara (pengguna) tentang perlu dan pentingnya melindungi hak privasi mereka, sebagai bagian dari hak asasi manusia; (2) kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah untuk memberikan perlindungan atas privasi warga negara, dengan berbagai undang-undang dan kebijakan; (3) minimnya hukum domestic (undang-undang) yang bisa menjadi acuan dalam perlindungan hak atas privasi warga negara, meski perlindungan privasi telah digaransi oleh Konstitusi Indonesia (Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945).

Situasi di atas tergambar dalam beberapa kondisi, misalnya: publik tidak terlalu peduli dengan berbagai praktik pelanggaran terhadap privasi mereka, yang dilakukan penyedia layanan telekomunikasi, maupun sejumlah penyedia aplikasi online, transportasi sebagai contoh; tidak adanya klausula dan mekanisme perlindungan data pribadi dari berbagai program perekaman data pribadi warga negara yang dilakukan oleh pemerintah (national single id); pentingnya perlindungan hak atas privasi belum menjadi isu kunci pada berbagai perdebatan dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat pemerintah maupun parlemen; saat ini Indonesia memiliki 30 undang-undang yang berkorelasi dengan data atau informasi pribadi warga negara, namun belum ditemukan adanya suatu mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi hak atas privasi warga negara. Inisiatif baru pembuatan undang-undang justru semakin memberikan ruang bagi intervensi terhadap privasi, yang misalnya nampak dalam Rancangan UU Perubahan UU Pemberantasan Terorisme.

Dengan gambaran situasi di atas nampak bahwa intervensi terhadap privasi warga negara meningkat tajam, baik dilakukan oleh swasta (dalam berbagai varian usaha), maupun oleh pemerintah (termasuk lembaga intelijen dan penegak hokum). Akan tetapi meningkatnya kerentanan tersebut belum diikuti dengan penguatan kebijakan dan mekanisme perlindungan atau pun arsitektur social untuk meningkatkan kesadaran publik tentang privasi. Oleh karenanya upaya terus-menerus untuk memperbaiki situasi ini dalam beberapa tahun ke depan menjadi sangat diperlukan.

Padahal, perlindungan hak atas privasi sejatinya mendasari martabat manusia sekaligus sandaran dalam pelaksanaan hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kebebasan berbicara dan berpendapat, serta hak atas kebebasan berserikat. Perlindungan hak atas privasi merupakan elemen penting dalam memelihara kebebasan individu. Individu seharusnya memiliki kontrol atas data dan komunikasi pribadinya, sehingga dapat menentukan sejauh mana dirinya akan membagi atau bertukar data dan informasi pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu berhak pula menentukan syarat pelaksanaan pemindahtanganan data/informasi tersebut. Hal ini pula menjadi salah satu upaya penting bagi masyarakat dari penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Tujuan Kegiatan

Merespon situasi sebagaimana dipaparkan di dalam latar belakang di atas, bersamaan dengan kedatangan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Privasi, Profesor Joseph Cannataci, Fakultas Hukum UI, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Center For Cyber Law Studies (CCLS) Fakultas Hukum Unpad, dan ICT Watch bermaksud menyelenggarakan kuliah publik bersama dengan Prof. Joseph Cannataci. Kuliah publik ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak atas informasi, dalam era teknologi informasi hari ini. Selain itu melalui penyelenggaraan acara ini juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk mendorong proses pembentukan sejumlah kebijakan di Indonesia, untuk perlindungan hak atas privasi, seperti UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Intersepsi Komunikasi.

Waktu dan Tempat Kegiatan

Public Lecture bersama dengan UN Special Rapporteur on the Right to Privacy ini akan diselenggarakan pada 25 April 2017, pukul 12.00-15.00 WIB, bertempat SnT Room Faculty of Law Universitas Indonesia – Depok

Peserta Kegiatan

Kegiatan ini akan mengundang peserta kurang lebih 100 orang yang berasal dari mahasiswa, dosen, pengambil kebijakan, para diplomat, organisasi masyarakat sipil, sektor bisnis, dan jurnalis.

Agenda:

12.00-12.30

Registration

Committee

12.30-13.30

Lunch

13.30-13.35

Opening

MC

13.35-13.45

Opening Remarks (Dean of Faculty of Law Universitas Indonesia)

Prof. Topo Santoso, Ph.D.

13.45-14.00

Indonesia Privacy Update

Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM)

14.00-14.30

Public lecture UN Special Rapporteur on the Right to Privacy

Profesor Joseph Cannataci

14.30-15.00

Questions and answers

 

15.00-15.10

Closing

 MC

share on:

Leave a Response