Pembubaran Paksa Aksi Buruh Mengekang Kebebasan Berekspresi

tangerang-as-smart-object-1

Siaran Pers ELSAM
Pembubaran Paksa Aksi Buruh Mengekang Kebebasan Berekspresi

Jakarta, 10/04/2017 – Kekerasan fisik oleh aparat Kepolisian kembali terjadi. Kini, giliran aksi damai buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Tangerang Raya yang menuntut penyelesaian kasus-kasus perburuhan di Tangerang yang belum terselesaikan oleh pemerintahan Kota Tangerang, dibubarkan secara paksa. Pembubaran ini diwarnai tindakan kekerasan oleh aparat Kepolisian Resort Tangerang dan anggota Polisi Pamong Praja Kota Tangerang. Terlihat jelas dalam video yang sedang viral tersebar, Kasat Intel Polres Metro Tangerang Kota menampar Sekjend GSBI Emelia Yanti yang sedang membela aksi damai buruh dari pembubaran paksa. Tak hanya itu, beberapa anggota buruh peserta aksi damai pun dihujani cacian dan makian berupa kekerasan verbal untuk memaksa membubarkan aksi tersebut. Aksi damai ini adalah aksi piket yang dilakukan di Tugu Adipura Tangerang, salah satu tuntuntannya adalah pemenuhan hak-hak buruh yang belum dibayarkan terkait PHK 1.300 orang buruh PT. Panarub Dwikarya yang sudah berjalan lima tahun (Minggu 9/4/17).

Alasan pembubaran paksa ini dilegitimasi oleh Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Tangerang (Perwalkot 2/2017). Dalam pasal 12 ayat (2) Perwalkot ini menyatakan bahwa, “Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu: a) Hari Sabtu dan Minggu; b) Hari besar nasional dan hari besar lainnya yang ditentukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah; dan c) di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1)”. Bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan diatur dalam Pasal 6, meliputi; a) unjuk rasa atau demonstrasi; b) pawai; c) rapat umum; d) mimbar bebas; e) kegiatan lain yang bertujuan menyampaikan pendapat dimuka umum, diantaranya (1) Penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrikal, dan isyarat, (2) penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melihat kebijakan Walikota Tangerang tersebut melanggar dan membatasi hak untuk kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat di muka umum serta tindakan kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan aparat Polres Tangerang dan anggota Pamung Praja Kota Tangerang, sebagai berikut:

Pertama, kekerasan fisik berupa penamparan, kekerasan verbal serta pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat Polres Tangerang dan Pol. PP Kota Tangerang merupakan pelanggaran HAM, dimana perbuatan aparat negara tersebut telah sengaja dilakukan dan berakibat pada pembatasan dan pencabutan hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh instrumen hukum HAM nasional dan internasional. Aparat Polres Tangerang juga telah melanggar Pasal 11 Perkap Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Kekerasan fisik dan verbal tersebut juga melanggar Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 10 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur anggota POLRI melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota POLRI wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) yang pada intinya tidak boleh melanggar hukum dan HAM.

Kedua, aksi damai buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Tangerang Raya yang menuntut penyelesaian kasus-kasus perburuhan di Tangerang. Salah satunya, kasus PHK 1.300 orang buruh PT. Panarub Dwikarya yang sudah berjalan lima tahun dan hingga saat ini hak-hak buruh belum dibayarkan. Kasus perburuhan yang berlarut-larut ini mengakibatkan terlanggarnya hak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya. Dalam hal ini Negara seharusnya memastikan bahwa kebijakan, legislasi, peraturan dan usaha-usaha penegakan hukum efektif mengatasi resiko keterlibatan bisnis dalam pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam pilar pertama United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) mengenai kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, dimana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis.

Ketiga, Perwalkot No. 2/2017 yang melarang penyampaian pendapat di muka umum pada hari Sabtu dan Minggu bertentangan UUD 1945 Pasal 28 E ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Perwalkot ini melanggar jaminan hak untuk berkumpul secara damai (the right to peaceful assembly) yang diatur dalam Pasal 21 Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol). Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Kovenan Hak Sipol: “Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu” dan ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya”. Peraturan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah”. Dan juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” Pasal 25: “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Keempat, Perwalkot No. 2/2017 yang melarang penyampaian pendapat di muka umum pada hari sabtu dan minggu adalah bertentangan dengan ketentuan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, khususnya Pasal 9 ayat (2) huruf b yang hanya mengatur larangan aksi penyampaian pendapat di muka umum pada “hari besar nasional”. Sehingga secara prinsip hukum dalam hierarki perundang-undangan Asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah, maka peraturan walikota tersebut dapat batal demi hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengecam keras tindakan kekerasan fisik dan verbal serta pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat Polres Tangerang dan Pol PP Kota Tangerang, serta keberadaan Perwalkot No. 2/2017 tersebut yang telah membatasi dan melanggar hak atas kebebasan penyampaian pendapat di muka umum, dan menuntut:

  1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian dan memberhentikan secara tidak hormat Kanit Intelkam Polres Tangerang Danu W Subroto;
  2.  Walikota Tangerang untuk mencabut Peraturan Walikota Tangerang Nomor 2 tahun 2017 yang telah merampas kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum;
  3. Presiden untuk menyelesaikan seluruh kasus-kasus perburuhan dan ketenagakerjaan yang selama ini belum terselesaikan, khususnya dalam kasus PT. Panarub Dwikarya (perusahaan yang memproduksi Adidas dan Mizuno);
  4. Negara untuk segera menerapkan isi dari UNGPs on B&HR terhadap operasi korporasi, demi melindungi hak-hak buruh dan hak asasi manusia secara keseluruhan.

Jakarta, 11 April 2017
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman
Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon 0812 1996 984 atau Azhar Nur Fajar Alam (Staf Advokasi Hukum), telepon 0822 1110 8579

share on:

Leave a Response