Mengkonstruksikan Masa Depan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implikasinya terhadap Perusahaan

img_4019

ELSAM, Bogor – Ifdal Kasim, Ketua Komnas HAM Periode 2007-2012 menjelaskan pentingnya menyusun kebijakan untuk memaksa peran perusahaan sebagai aktor yang ikut betanggungjawab dalam menghormati HAM.  Pernyataan  ini disampaikan  Ifdhal  dalam sesi pelatihan seri kedua Pelatihan IMPACT (Indonesian Movement for Plantation and Human Rights Transformation Training) bagi organisasi masyarakat sipil  yang diselenggarakan oleh ELSAM.  

Dalam  awal pemaparannya, Ifdhal mengajukan pertanyaan mendasar apakah ada hubungan antara bisnis dengan hak asasi manusia? Apakah dunia bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia? Kalau ada, sejauhmana lingkup tanggungjawab korporasi dalam penghormatan hak asasi manusia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut  sangat penting untuk dijawab oleh pemerintah dalam memberikan koridor sampai sejauhmana relasi bisnis di Indonesia dapat ikut bertanggungjawab dalam menghormati hak asasi manusia.  Apabila ingin diterapkan, pertanyaan selanjutnya bagaimana bentuk aturan normatif yang mengatur sepak terjang perusahaan tersebut agar secara sukarela atau berkewajiban ikut bertanggungjawab dalam menghormati hak asasi manusia.

“ Berdasarkan literature konsep klasik, Negara secara tradisional menjadi satu-satunya entitas  penanggung jawab utama (primary duty-holder) bagi perlindungan HAM. Penyematan ini dilandasi  asumsi sederhana karena hanya negara yang memiliki atribut kekuasaan yang dapat digunakan untuk melindungi hak asasi warga negara. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, terdapat  entitas aktor bukan-Negara (non-state actor), seperti perusahaan yang  juga memikul tanggung jawab dalam pemajuan hak asasi manusia tetapi hanya dalam batasan arti respecting”,  jelas Ifdal.

Ifdhal lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam dunia Internasional memang diskursus  pertanggungjawaban perusahaan untuk ikut menghormati (to respect) hak asasi manusia sudah mengemuka sejak UN Global Compact dibentuk pada 2000.  Instrumen   inisiatif PBB ini  bersifat voluntary    merupakan instrumen yang dapat dipergunakan untuk  mendorong  korporasi untuk   bertanggung jawab secara sosial, termasuk terhadap hak asasi manusia.  UN Global Compact memang tidak secara detail diperuntukan untuk menjadi instrumen yang mengatur bagaiaman bisnis bisa menghormati hak asasi manusia. Namun demikian menurur Ifdhal  paling tidak   komunitas internasional  melalui  UN Global Compact  ini ingin membuktikan bahwa dunia bisnis tidak boleh melanggar HAM. Prinsip ke-2 menyatakan bahwa  korporasi tidak boleh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Ifdhal melanjutkan, dalam perkembangnya, komunitas internasional kembali  mencoba mengatur bentuk tanggungjawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia,  seperti yang diatur dalam ILO core conventin labor rights  yang fokus mengatur perlindungan dan penghormatan perusahaan terhadap hak asasi tenaga kerjanya. Kemudian terdapat  ISO 26000 mengenai  standar tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk  priniciples on security and human rights. Selanjutnya terdapat  inisiatif bebarapa perusahaan tambang untuk menghormati HAM. Selain itu, juga terdapat  UN principles for responsible investments  yang mengatur pentingnya lembaga pembiayaan   mengatur kebijakan internal yang menghormati HAM.

Upaya komunitas internasional untuk menagih komitmen perusahaan semakin kuat ketika Dewan HAM PBB pada  2011 menyetujui “UN Guiding principles for the implementation of the protect, respect and remedy framework”  yang merupakan intrument yang memang sengaja dibentuk untuk membahas relasi bisnis dan HAM.    Selanjutnya panduan ini  sering juga disebut Jhon Ruggie’s Principles.

“Dalam panduan itu, dijelaskan bagaiamana negara dan perusahaan sebagai   aktor non negara dituntut untuk ikut menjalankan 3 pilar utama,  yaitu tanggung jawab Negara untuk “melindungi” pelanggaran hak asasi oleh pihak ketiga, termasuk  entitas bisnis, melalui kebijakan, regulasi dan ajudikasi yang memadai.  Kemudian pilar kedua menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk “menghormati” hak asasi manusia. Tanggung jawab untuk menghormati  berarti perusahaan bertindak dengan cermat untuk menghindari pelanggaran terhadap hak orang lain.  Selanjutnya pilar ketiga menekankan perluasan akses kepada korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme pengadilan maupun di luar pengadilan”, tambah Ifdal.

Akan tetapi dalam realitasnya yang menjadi catatan penting bagi kita bersama,  korporasi di Indonesia, termasuk industri perkebunan masih belum sepenuhnya menerapkan standar hak asasi manusia internasional yang sekarang berlaku untuk dunia bisnis.  Lebih jauh, korporasi di Indonesia masih sering terlibat (complicity) dalam pelanggaran hak asasi manusia, terutama di sektor perkebunan, karena memang kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah masih belum mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia internasional terkait relasi bisnis dan hak asasi manusia. Selain itu, belum tersedia mekanisme penyelesaian (resolving grievances) yang memadai bagi korban bila terjadi pelanggaran.

 

share on:

Leave a Response