Mekanisme Komplain Non-Negara Belum Efektif

unnamed

ELSAM, Bogor – Sebagai salah satu komoditas penting dalam perekonomian, ekspor kelapa sawit telah mencapai 12% dari ekspor nasional dengan total produksi pada 2016 mencapai 31 juta ton. Dengan nilai kontribusi mencapai US$ 17,8 miliar atau senilai Rp 231,4 triliun. Besarnya nilai ekonomi bisnis perkebunan sawit mendorong terjadinya ekspansi perkebunan sawit secara besar besaran. Padahal ekspansi perkebunan kelapa sawit membawa dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, konflik lahan, kerusakan sosial dan budaya masyarakat, serta meningkatnya angka kemiskinan di desa.

Dalam situasi peningkatan ekspansi perkebunan sawit di Indonesia, dukungan pemerintah dalam menjamin penghormatan hak asasi manusia belum sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan pemerintah yang justru bertolak belakang karena menempatkan investasi perkebunan kelapa sawit sebagai sektor yang perlu dilindungi dan didukung. Hal ini dikemukakan dalam diskusi terbatas yang dilaksanakan ELSAM bersama AGRA dan TuK Indonesia dengan tema “Bisnis dan Investasi di Sektor Perkebunan Sawit dan Penghormatan HAM di Indonesia” pada Sabtu, 25 Maret 2017 di Gardena Hotel, Bogor.

“Mayoritas konflik di warnai dengan tindak kekerasan, pelanggaran HAM dan pelanggaran hak rakyat secara masif. Terlebih, insentif pemerintah terhadap para pengusaha dalam melakukan ekspansi perkebunan sawit sangat besar. Ini berakibat pada terciptanya konflik di berbagai daerah.” Jelas Rahmat Ajiguna, Mantan Ketua PP AGRA ini juga

Permasalahan perkebunan kelapa sawit cukup kompleks karena dapat ditemukan dari hulu hingga hilir. Dalam upaya memperjuangkan hak-nya atas lahan, kelompok masyarakat sipil harus memiliki keterampilan dan kreatifitas dalam melakukan pembelaan atau melawan ekspansi perkebunan kelapa sawit.  “Beberapa mekanisme yang kini ada yakni OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil-red)misalnya patut dipertimbangkan, meski efektifitasnya masih banyak sekali catatan”, Andi Muttaqien dari ELSAM menjelaskan.

Selanjutnya, Edi Sutrisno dari TuK Indonesia menjelaskan berbagai pengalaman dalam menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia di RSPO. “Pada banyak kasus, komplain di RSPO belum bisa menyentuh permasalahan utama, yakni persoalan lahan”, terang Edi yang akrab disapa Gun.

Diskusi juga bertujuan membedah dampak ekspansi perkebunan sawit di Indonesia, mengurai akar masalah pelanggaran HAM akibat ekspansi perkebunan sawit, serta melihat peran negara dalam tegaknya penghormatan HAM oleh pelaku bisnis dan investor sektor perkebunan sawit.

Penulis : Lintang Setianti

share on:

Leave a Response