Kepentingan Investasi Freeport Yes, Kepentingan Masyarakat Papua (Kemudian)

605873-03262820112015-freeport-big-gossan-1-565f1e7724afbd8f0a5ea400

Siaran Pers ELSAM

Kepentingan Investasi Freeport Yes, Kepentingan Masyarakat Papua (Kemudian)

Jakarta, 5 April 2017 – PT Freeport Indonesia sepertinya telah berhasil menundukkan Pemerintah Indonesia dalam negosiasi mengenai perubahan status PT Freeport Indonesia dan pembangunan fasilitas pengolahan tembaga (smelter). Ini ditandai dengan keluarnya izin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengizinkan PT Freeport Indonesia untuk menjual mineral olahannya ke luar negeri. Keputusan Kementerian ESDM tersebut diambil dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas investasi serta keberlangsungan operasi Freeport.

Dalam kerangka ini, Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kepentingan Investasi dan keberlangsungan operasi PT. Freeport Indonesia sebagai hal utama dan terpenting. Masalah-masalah terkait hak-hak masyarakat adat Kamoro dan Amungme, lingkungan hidup serta hak asasi manusia sama sekali tidak dijadikan kajian dan rujukan keluarnya kebijakan tersebut. Demikian juga dengan minimnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat terdampak operasi PT Freeport Indonesia dalam merumuskan keputusan tersebut. Masyarakat adat Papua sepertinya hanya menjadi penonton yang tidak memiliki peran yang penting dalam pengambilan seluruh kebijakan terhadap PT. Freeport Indonesia.

Atas nama stabilitas investasi, pemerintah Indonesia telah mengabaikan eksistensi dan perlindungan jangka panjang masyarakat dan lingkungan Papua. Atas nama stabilitas investasi yang tidak pernah dirasakan dan dinikmati masyarakat Papua, pemerintah Indonesia kembali mengabaikan partisipasi masyarakat sekitar. Bahkan, dalam perundingan antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia tidak sedikitpun pernah dibahas mengenai pemulihan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah konsesi PT Freeport Indonesia. Padahal, seluruh hasil perundingan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia akan berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan hidup, kesejahteraan dan perlindungan lingkungan hidup di tanah Papua.

Pemerintah Indonesia seharusnya menjadikan dan menyiapkan sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitar areal pertambangan pasca habisnya bahan-bahan minerba di wilayah operasi PT. Freeport Indonesia untuk 10 atau mungkin 50 tahun yang akan datang. Pemanfaatan seluruh sumber daya alam yang berada di tanah Papua seharusnya dipergunakan bagi kesejahteraan dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat Papua. Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan saat ini di tanah Papua juga seharusnya mampu untuk mencadangkan sumber daya alam bagi generasi Papua mendatang.

Hal-hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah Indonesia ketika bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia juga secara aktif harus melibatkan masyarakat Papua dalam setiap negoisasi yang dilakukan dengan PT. Freeport Indonesia, dan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang terkait langsung dengan masyarakat Papua. Jangan hanya mementingkan kepentingan PT Freeport Indonesia dibandingkan kepentingan masyarakat Papua.

Jakarta, 6 April 2017

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman
Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi ELSAM), telepon 0812 1996 984 atau Ari Yurino (Staf Advokasi HAM ELSAM), telepon 0858 8206 3232

share on:

Leave a Response