Vonis Bersalah Eks Petinggi Gafatar Berasal dari Proses Peradilan Yang Sesat (Unfair Trial)

simg

ELSAM, Jakarta- Pada Selasa 7 Maret 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membacakan vonis putusan terdakwa eks petinggi Gafatar. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan kumulatif kepada ketiga terdakwa yaitu terkait delik penistaan agama dan delik makar. Dalam keputusannya, Majelis Hakim menyatakan ketiga terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana makar, namun secara sah dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana penodaan agama. Adapun vonis tersebut dijatuhkan dari proses peradilan sesat karena melanggar prinsip peradilan adil.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa ketiga terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana delik makar yang menjadi dakwaan kedua. Sehingga hakim membebaskan ketiga terdakwa dari dakwaan delik makar tersebut. Dalam pertimbangannya Majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan kedua untuk delik Makar dalam Pasal 110 ayat 1 KUHP juncto Pasal 107 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP tidak terbukti. Berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dan alat-alat bukti yang dihadirkan, tidak adanya rangkaian tindak pidana makar yang dilakukan dalam organisasi Gafatar dan Negara Karunia Tuhan Semesta Alam Nusantara (NKTSAN), karena dalam kegiatannya hanya membahas dan memperdalami kegiatan-kegiatan spritualitas terkait paham millah abraham.

Meskipun demikian, ketiga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah secara sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan kepada suatu agama yang dianut di Indonesia.  Sehingga terdakwa Mahful Muis dan Abdussalam dijatuhi pidana penjara masing-masing 5 tahun penjara, sedangkan terdakwa Andry Cahya dijatuhi 3 tahun pidana penjara.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhi putusan bersalah karena ketiganya dianggap memenuhi unsur pidana penodaan agama. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti lainnya, para terdakwa dianggap sengaja memberikan ceramah pemahaman-pemahaman millah abraham di muka umum bahkan hingga keluar negeri. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh organisasi Gafatar yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 2011. Setelah kongres luar biasa organisasi, pada tanggal 13 Agustus 2015, organisasi Gafatar dibubarkan dan kemudian mendirikan serta pendeklarasian Negara Karunia Semesta Alam Nusantara (NKSTAN). Dalam kegiatan tersebut forum mengangkat petinggi organisasi yang dinamai sebagai Presiden, Wakil Presiden, dan Penasehat spiritual bagi anggota dan pengikut organisasi. Adapun ketiga petinggi yang diangkat tersebut yang kemudian dijadikan terdakwa oleh jaksa.

Dalam keterangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa semasa kegiatannya baik Gafatar dan NKTSAN mengajarkan paham pada masa alqiyadah al islamiyah dan paham millah Abraham melalui ceramah yang kemudian menimbulkan penolakan dari sejumlah umat Islam di daerah. Menurut Majelis Hakim, kegiatan tersebut dikualifikasikan sebagai kesengajaan sadar akan kemungkinan atau dalam istilah hukum disebut dolus evantualis.

Sidang Eks- Petinggi Gafatar Melanggar Asas Peradilan Adil

Selama proses persidangan eks-petinggi Gafatar, baik dalam baik tahap pra-adjudikasi (pre-adjudication), tahap ajudikasi (adjudication), banyak asas-asas peradilan yang adil dilanggar sehingga terjadi unfair trial. Menurut Tim Advokasi Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan (TAKBIR), banyak kejanggalan dalam proses peradilan Eks Gafatar ini. Diantaranya proses penyidikan yang janggal dan cacat formil, yaitu tidak adanya Surat Perintah Penyidikan bagi terdakwa atas nama Abdussalam dan Andry Cahya. Selain itu, dalam proses BAP, sebagian saksi tidak didampingi pengacara ketika dalam tingkat penyidikan. Hal ini sangat memungkinkan para saksi dipaksa dan tidak bebas dalam memberikan keterangan.

Situasi tersebut melanggar hak para saksi untuk dapat menerima bantuan hukum dan didampingi pengacara atau kuasa hukum yang dipilihnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Perkap No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 huruf a: Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib: a. memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.

Selanjutnya dalam BAP, penyidik lebih banyak menanyakan pendapat saksi ketimbang menanyakan fakta-fakta hukum yang dialami, didengar, dilihat dan diketahui saksi. Hal ini justru jelas melanggar ketentuan penyidikan di KUHAP dan lebih jelasnya melanggar Perkap. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pasal 64 (1) Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

Beberapa BAP saksi fakta memuat isi yang sama persis dengan BAP saksi fakta lainnya. Surat Perintah Penyidikan tanggal 26 Januari 2016 hanya memuat pasal 156 KUHP, tetapi tiba-tiba dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama tersangka Mahful Muis dkk tanggal 18 Mei 2916 justru memuat pasal yang berbeda yaitu Pasal 156a KUHP dan atau Pasal 110 KUHP jo. Pasal 107 KUHP. Padahal dalam Surat Panggilan sebagai saksi dan tersangka sama sekali tidak memuat pasal makar. Hal ini jelas telah terjadi penyelundupan pasal yang tidak diketahui oleh para terdakwa. Padahal para terdakwa berhak mengetahui secara jelas atas tuduhan tindak pidana apa dia diperiksa.

Menurut Tim Kuasa Hukum, di dalam persidangan, hakim terkesan berat sebelah. Hal ini terlihat dalam pemberian waktu sidang, yaitu pihak dari JPU diberikan waktu sidang seminggu sekali, sedangkan Tim Kuasa Hukum hanya diberikan waktu sidang seminggu tiga kali. Selain itu, pihak JPU diberi kesempatan sidang pemeriksaan saksi sebanyak 10 kali, sedangkan Tim Kuasa Hukum hanya diberi kesempatan sidang pemeriksaan saksi sebanyak 5 kali. Hakim menyatakan alsannya, bahwa masa penahanan para terdakwa akan segera habis. Hal ini jelas telah melanggar asas yang penting dalam proses peradilan pidana yaitu asas equality of arms yaitu persamaan kekuasaan yang mesti ditaati pada seluruh persidangan. Asas tersebut mengharuskan dalam proses persidangan kedua belah pihak diperlakukan dalam suatu keadaan yang menjamin posisi mereka yang sama secara prosedur selama jalannya suatu peradilan. Doktrin equality of arms didasarkan pada keadaan tersangka/terdakwa yang sangat tidak seimbang menghadapi Negara. Dalam asas ini, Penuntut umum dan terdakwa harus diberikan waktu yang sama untuk mempresentasikan bukti-bukti, termasuk saksi yang dihadirkan kedua belah pihak harus diberikan perlakuan yang sama dalam setiap prosedur perkara.

Fakta selanjutnya yang mendukung adanya proses peradilan yang tidak adil adalah proses pemeriksaan saksi dalam pembuktian sangat tidak independen. Banyak keterangan saksi pada BAP yang dicabut di muka persidangan karena dihasilkan dari proses penyidikan yang telah diarahkan penyidik. Kerangka BAP juga telah dirancang sebelumnya, sehingga memaksakan kehendak saksi untuk menjawab pernyataan. Selain itu ada pula intimidasi dari penyidik dalam memberikan pernyataan. Dalam memberikan keterangan, saksi tidak dipertanyakan pembuktian proses BAP melainkan dipertanyakan mengenai surat panggilan JPU untuk hadir di persidangan. Sehingga para terdakwa telah terlanggar hak-haknya untuk tidak dituntut dengan pengeluaran bukti- bukti yang diperoleh dari tindakan yang tidak sah, termasuk adanya penyiksaan dan perlakukan yang merendahkan martabat selama proses persidangan berlansung (exclusion of evidence elicited by illegal means,including torture or ill-treatment).

Putusan atas kasus ini semakin menambah rapot merah Pemerintah Indonesia yang telah melanggar hak-hak warga negaranya untuk bebas memilih agama dan keyakinan yang dianutnya, dalam hal ini juga termasuk kebebasan warga negaranya untuk menggunakan paham keagamaan dari suatu agama yang telah ada.

Penulis : Azhar Nur Alam

Editor : Lintang Setianti

share on:

Leave a Response