Potensi “The Amsterdam Declaration” dalam Menahan Laju Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

amsterdam

ELSAM,Jakarta- Pada 7 Desember 2015, beberapa negara di Eropa merumuskan “The Amsterdam Declaration in Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020.” Deklarasi ini ditandatangani oleh negara Denmark, Perancis, Jerman, Belanda, Norwegia, dan Inggris yang bersepakat untuk mendorong perusahaan sawit Eropa supaya berkomitmen dalam memiliki rantai pasokan minyak sawit yang berkelanjutan secara utuh. Komitmen ini mendorong peningkatan kontribusi perusahaan sawit Eropa yang harus berkelanjutan hingga tahun 2020.

Dalam rangka menahan laju ekspansi industri dan perkebunan kelapa sawit serta menumbuhkembangkan, memajukan penghormatan dan tanggung jawab industri kelapa sawit terhadap hak asasi manusia, ELSAM mengadakan diskusi terbatas dengan pokok bahasan “Tujuan dan Dampak Penandatanganan Skenario Deklarasi Amsterdam” pada hari Senin, 27 Februari 2017 di Hotel Sari Pan Pasific.

Diskusi tersebut menghadirkan Michael Rice dari Natural Resources Governance Officer – Asia, (Both ENDS) sebagai narasumber diskusi. Menurut Michael, Deklarasi Amsterdam merupakan langkah maju yang menandakan dukungan pemerintah beberapa negara Eropa untuk mencapai standar operasional industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan menghormati hak asasi manusia. Termasuk pendekatan yang multipihak baik swasta da publik. Salah satunya dengan penggunaan mekanisme RSPO yang menitikberatkan tanggung jawab kepada pihak korporasi daam melakukan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.

“Deklarasi Amsterdam ini bertujuan untuk mendorong kelompok rantai pasok industri minyak kelapa sawit berkomitmen terhadap publik dalam mencapai seratus persen dalam input minyak sawit berkelanjutan bersertifikat. Inisiatif dan komitmen itu hadir untuk mempertahankan para konsumen produk minyak kelapa sawit yang semakin cerdas dan paham akan pentingnya penghormatan HAM dan relasi bisnis.” Jelas Michael dalam diskusi.

Menurut Michael, selama ini industri pengguna minyak kelapa secara sukarela dan mandiri terikat pada sebuah sistem. Sistem tersebut dinilai strategis untuk mendorong keharusan perusahaan dalam bertindak sesuai korider rantai pasok minyak yang relevan. Hal ini dapat menjadi momentum perluasan Deklarasi Amsterdam, mengingat sebagian besar negara anggota memiliki perusahaan-perusahaan yang mengadopsi mekanisme RSPO. Selain itu deklarasi ini juga bekerja sama dengan Komisi Eropa dan Parlemen dalam membuat resolusi kelapa sawit dan deforestasi. Keterlibatan deklarasi dalam pembuatan kebijakan di negara-negara penghasil sawit membuat pengembangan anggota Deklarasi Amsterdam dianggap strategis untuk membangun sistem yang mendorong perusahaan sawit dalam penghormatan HAM.

“Deklarasi ini juga mendorong perusahaan-perusahaan Eropa yang terlibat di rantai pasok minyak sawit global untuk menerapkan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional dan terutama penerapan FAO-OECD terkait Pedoman Rantai Pasok Perkebunan yang Bertanggung Jawab,” Jelas Michel dalam diskusi.

Analisis Deklarasi Amsterdam juga tidak hanya berdampak pada kemajuan agemda produksi sawit berkelanjutan di negara Eropa. Melainkan juga berdampak pada negara-negara penghasil CPO terbesar di Asia, seperti Indonesia dan Malaysia. Termasuk negara-negara pengimpor mintak terbesar seperti Cina dan India. Menurut Michael, Indonesia sebagai subyek hukum internasional mampu menentukan sikapnya terkait dampak Deklarasi Amsterdam. Mengingat dalam prosesnya, Komite Eropa akan membuka diskusi dengan negara diluar Eropa dalam dialog tahunan membahs mengenai komitmen nasiona pada produksi sawit yang berkelanjutan termasuk analisis peran kunci seperti pihak swasta dan masyarakat sipil. Adapun pokok bahasannya seputar kemajuan, hambatan dan peluang bagi sektor swasta terhadap pencapaian seratus persen industri rantai pasok minyak sawit yang berkelanjutan. Hal dapat menjadi peluang bagi pihak masyarakat sipil di Indonesai untuk turut andil dalam berdialog dan menyampaikan keluhan terkait kebijakan yang ditemui dilapangan yang dinilai melanggar prinsip keberlanjutan.

share on:

Leave a Response