Pengosongan Kolom Agama Bagi Penghayat Kepercayaan KTP Menutup Akses Pelayanan Publik Warga

adminduk

ELSAM, Jakarta- Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang panel lanjutan uji materiil Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait pengosangan kolom agama bagi penghayat kepercayaan dan agama diluar agama mainstream pada hari Rabu, 22 Februari 2017. Dalam agenda sidang dengar pendapat ahli ditegaskan bahwa pengosongan tersebut dapat menutup akses pelayanan publik bagi beberapa warga negara yang merupakan bentuk pelanggaran konstitusional.

Sidang dengar pendapat kali ini menghadirkan ahli dari pemohon, yaitu ahli hukum pelayanan publik, hukum hak asasi perempuan dan politik hukum pembentukan undang-undang administrasi kependudukan.

Budi Santoso, ahli pelayanan publk menjelaskan keberadaan dokumen kependudukan seperti e-KTP dan Kartu Keluarga adalah pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan publik. Misalnya identitas kependudukan dibutuhkan dalam proses penerbitan SIM, sertifikat tanah, pencatatan nikah, pinjaman bank dan aktivitas hukum lainnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan. Khususnya dalam Pasal 58 ayat (4) huruf (a) dituliskan bahwa: “Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a. pelayanan publik;….”

“Di lapangan pemanfaatan data tersebut dalam akses pelayanan publik diatas tidak dapat dijalankan, karena pemberi pelayanan publik hanya memeriksa data yang tertulis secara eksplisit di elemen data KTP elektronik dan KK. Ketika beberapa pihak ditemukan adanya kolom agama yang dikosongkan, akhirnya terjadi lagi tindakan diskriminasi yang harus dialami oleh Penghayat Kepercayaan. Mereka menjadi tidak bisa menikmati akses pelayanan publik tersebut.” jelas Budi Santoso dalam persidangan.

Budi Santoso juga menambahkan, selama menjabat menjadi Komisioner Ombudsman RI (Periode 2011-2016) kolom pengosongan agama di KTP juga berkaitan erat dengan undang-undang pelayanan publik. Beberapa pasal dianggap Budi sangat multitafsir sehingga menimbulkan keragaman dalam implementasinya di lapangan. Hal ini diperparah dengan ketiadaan atau kurang lengkapnya regulasi petunjuk pelaksana sebagai arahan dari penyelenggara dan penanggung jawab karena menimbulkan pelayanan publik yang tidak adil dan diskriminatif. “Hal ini jelas menunjukkan bagaimana pengosongan agama menimbulkan kerugian yang nyata dan aktual.” Tambah Budi.

Keterangan ahli lainnya juga diberikan oleh Tumbu Saraswati, salah satu anggota legislatif dari PDIP menjelaskan bahwa Undang-Undang Administrasi itu harus melahirkan pelayanan publik yang tertib dan tidak diskriminatif. “Padahal pengosongan kolom sangat melanggar Undang-Undang Dasar yang telah ada, seperti Pasal 28D ayat (1), Pasal Pasal 28E ayat (2) dan pasal lainnya. Yang paling penting ketentuan ini sangat diskriminatif dan melanggar hak kesetaraan dan kesamaan di depan hukum.“

Namun dalam proses pembuatan legislasi tersebut, Tumbu Saraswati mengakui bahwa banyak pihak yang tidak setuju dengan argumennya dan justru mendukung ketentuan pengosongan kolom agama tersebut. Dengan demikian Tumbu memperjuangkan bahwa setiap peristiwa penting dalam hidup kelompok penghayat wajib dicatat oleh pemerintah. “Pemerintah wajib mencatat dan mencatumkan kepercayaan yang mereka anut. Hal itu kemudian dituangkan dalam peraturan pemerintah, meskipun pada praktiknya sangat sulit diterapkan” cerita Tumbu tentang suasana pembahasan pembuatan undang-undang Adminduk.

Dalam konteks diskriminasi perempuan, Tumbu juga menceritakan ada kasus diskriminasi pelajar SMA penganut kepercayaan. Pada tahun 2016, Zulfa Nur Rahman seorang siswa SMKN VII Semarang tidak dapat naik kelas karena nilai mata pelajaran agamanya dikosongkan oleh pihak sekolah. Kasus ini diselesaikan melalui mediasi dengan Walikota Semarang dan pejabat-pejabat Pendidikan Nasional (Diknas), yang mengizinkan Zulfa naik kelas setelah mengikuti ujian dengan tes dari guru-guru aliran kepercayaan. Selain kasus Zulfa, Indraswari, komisioner Komisi Nasional Perempuan juga menegaskan bahwa pengosongan kolom agama merupakan salah satu turunan pelanggaran hak asasi manusia, terutama bagi perempuan.
“Sejak tahun 2010, hasil pemantauan Komnas Perempuan mengungkapkan dari 115 kasus kekerasan perempuan, 57 diantaranya melibatkan korban perempuan penghayat kepercayaan. Selain itu dari 65 kasus diskriminasi, lebih dari setengahnya merupakan diskriminas dalam bentuk pengabaian administrasi kependudukan.” Jelas Indraswari dalam sidang.

Berdasarkan hasil pemantauannya, Komnas Perempuan menegaskan bahwa pengosongan kolom agama akan terus melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Hal ini akan menghambat akses pendidikan dan pekerjaan yang tidak hanya merugikan penghayat kepercayaan, tetapi juga bangsa secara keseluruhan.

Editor: Blandina Lintang

share on:

Leave a Response