Menghadirkan Kembali Negara: Praktik Keadilan Transisional bagi Korban Peristiwa 1965 di Palu, Sulawesi Tengah

3-sampul

3-sampulKekerasan 1965 masih menjadi satu dari isu politik kontestasi di Indonesia. Negara berkesempatan untuk menyelenggarakan satu debat terbuka terkait isu tersebut pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan kemudian diikuti pengesahan UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang diharapkan dapat menjadi instrumen formal untuk mendorong penyelesaian kekelaman peristiwa itu. Sayangnya, belum seumur jagung, UU KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Setelah itu hampir bisa dikatakan tidak ada lagi upaya kelembagaan di tingkat negara untuk menghadapinya. Kecuali belakangan muncul simposium yang digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam); Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres);  Komisi Nasional HAM (Komnas HAM); dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Namun, simposium yang berupaya membicarakan Peristiwa 1965 secara terbuka, dengan melibatkan berbagai aktor, baik korban maupun mereka yang diduga pelaku ini, justru tidak memberikan hasil yang nyata bagi pembangunan jalan penyelesaian. Bahkan pasca-penyelenggaraan simposium, muncul kembali pengerahan kelompok yang mendengungkan isu anti-komunis. Peran negara hanya muncul secara terbatas dalam bentuk pemulihan, berupa pemberian bantuan medis dan psikologis bagi para korban Peristiwa 1965, yang diinisiasi oleh Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ketiadaan ukuran-ukuran rekonsiliatoris sebagaimana terumuskan di dalam UU KKR menyebabkan tidak adanya lagi infrastruktur pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, yang dapat dijadikan panduan dalam upaya-upaya penyelesaian di tingkat negara. Namun demikian, kekosongan infrastruktur tersebut, bukan berarti kemudian menutup beragam upaya penyelesaian yang berbasiskan pada inisiatif non-negara, khususnya di tingkat akar rumput. Inisiatif non-negara ini telah menjadi basis dari sekian banyak literatur mengenai keadilan transisional di Indonesia. Bahkan inisiatif-inisiatif tersebut telah mampu mendorong munculnya inisiatif di level pemerintah (negara) secara terbatas di tingkat lokal. Upaya ini dilakukan tentu dengan sejumlah keterbatasan kapasitas para penggagasnya, yang lebih mengedepankan pada kekuatan sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kota Palu adalah satu-satunya daerah yang pada periode 2010-2015 telah berani melahirkan kebijakan pengakuan dan pemulihan bagi para korban Peristiwa 1965. Selain pengakuan resmi sebagai korban, Pemda memberikan pemulihan dalam bentuk bantuan kesehatan, pendidikan, akses lapangan kerja, dan perumahan.

Untuk membaca lebih lanjut, silakan klik unduh

share on:

Leave a Response