Koperasi Gemah Ripah : Ruang Pemberdayaan dalam Mencari Keadilan Korban Masa Lalu

bu-siti-anggota-koperasi-gemah-ripah-memperlihatkan-kartu-anggota-koperasi-sekaligus-anggota-asuransi

ELSAM-Jakarta. Sejak tahun 2012 berdiri Koperasi Gemah Ripah akhirnya akan menguatkan status hukumnya. Pada Jumat 17 Februari 2017, ibu-ibu anggota koperasi Gemah Ripah berkumpul untuk mengurus legalisasi termasuk membahas AD ART yang sudah dibuat pengurus. Koperasi yang awalnya dibentuk untuk ruang bertemu para anggota penyintas tragedi kemanusiaan masa lalu ingin dikembangkan sebagai bentuk pemberdayaan ekoomi.

Dalam perjalanannya koperasi Gemah Ripah berjaringan dan bekerja sama dengan kelompok koperasi Pena Bulu yang cukup mahir karena telah memiliki usaha produksi. Atas kerjasama ini, koperasi Gemah Ripah telah menyediakan program untuk memberikan asuransi jiwa dan kecelakaan bagi setiap anggota. Keanggoataan koperasi sudah termasuk biaya asuransi hanya dengan biaya premi Rp 20.000,- dan biaya administrasi Rp 2000 pertahun.

Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Korban

Sebagian besar anggota koperasi adalah perempuan. Mereka adalah tulang punggung keluarga dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Pekerjaan anggota pun beragam, dari buruh cuci rumah tangga, tukang masak hajatan, pedagang sayur keliling kampung, pedagang kue, pedagang nasi goreng, tukang ojek dan pekerjaan lain-lain. Oleh karena tidak adanya kepastian pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan harian, kebanyakan mereka menyambung hidup dengan berhutang ke bank plecit, yaitu bank kecil untuk penduduk kampung yang meminjamkan uang ke ibu rumah tangga dengan bunga sebesar 30%.

Tingginya  bunga bagi para anggota membuat mereka bersepakat membentuk koperasi sendiri dengan bunga hanya 10% . Untuk simpan pinjam, koperasi meminjamkan dananya sebesar Rp1.000.000 yang dapat dibayar selama 11 bulan. Dari sistem yang seperti itu sejumlah anggota merasa bahwa pinjaman koperasi sangat membantu untuk menambah dagangan seperti tambah menjual telor, beras bagi pedagang kelontong yang buka dirumah, atau pedagang sayur untuk menambah lauk-pauk dagangan. Meskipun demikian kedisiplinan anggota untuk membayar kredit juga dibutuhkan karena dapat menghambat perputaran uang di koperasi.

Tak hanya kegiatan simpan pinjam koperasi Gemah Ripah juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk menambah keterampilan dan pengetahuan anggota koperasi. Pelatihan tersebut diantaranya adalah pengelolaan keuangan. Peserta diajarkan untuk untuk memisahkan pencatatan usaha, penghitungan ongkos produksi, biaya tenaga kerja, dan pendapatan harian. Dengan demikian anggota koperasi dapat menghitung persis keuntungan dagang dan mampu melakukan perbaikan usaha.

Seperti yang diketahui, beberapa anggota koperasi jugalah korban Tragedi Kemanusiaan tahun 1965/66 yang tinggal di Panti Wreda Waluyo Sejati. Meskipun sebagian besar merupakan perempuan lanjut usia diatas 80 tahun, mereka tetap berusaha terlibat dalam pembuatan karya, salah satunya dengan membuat taplak. Eyang Is, salah satu peserta mengisi kesehariannya dengan menjahit taplak,valas makan, kurung bantal untuk dijual. Ia akan menjajakan hasil karyanya di koperasi yang keuntungannya akan diberikan kembali ke produsen.

Koperasi dan Perempuan Pencari Keadilan

Dalam pertemuan koperasi juga kerap kali membahas mengenai kerja pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan pengalaman-pengalaman keseharian keluarga korban. Beberapa waktu yang lalu ELSAM, IKOHI, KOMNAS Perempuan melakuakn audiensi kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk membebaskan iuran retribusi makam korban Mei 1998, di luar Pondok Ranggon. Dalam audiensi tersebut disepakati bahwa Pemerintah DKI Jakarta akan membebaskan pembayaran retribusi makam korban Mei 1998 diluar Pondok Ranggon.

Dalam pertemuan itu Kusmiyati, ibu dari korban Tragedi Kemanusiaan Mei 1998, membagikan pengalaman mengenai hasil dari audiensi tersebut. Ia menyebutkan bahwa sejak Debruari 2017,  makam anaknya, Mustofa, korban Mei 1998 telah dibebaskan dari retribusi makam.

Selain pembebasan retribusi makam, jaringan juga meminta adanya pendirian memorialisasi atau Tugu Peringatan kepada pemerintah DKI Jakarta. Memorialisasi tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban dan pengakuan pemerintah kota atas terjadi Tragedi Kemanusiaan Mei 1998. Dalam dialog tersebut awalnya keluarga korban meminta “memoralisasi” didirikan di kampung Jatinegara, dimana mayoritas korban berasal dari tempat itu. Namun pemerintah DKI Jakarta menyatakan keberatan, dikarenakan tanah tersebut bukanlah milik pemerintah. Adapun alternative lokasi tugu kedua adalah Kuburan Massal Korban Mei 1998 di Pondok Rangon. Kesepakatan pun terjadi untuk membangun ‘Memorialisasi Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 dan Arah Petunjuk jalan menuju Makam Pondok Ranggon.’ Peletakan batu pertama sudah dilaksanakan dan diresmikan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Mei 2013.

Penulis: E.Rini Pranaswati

Editor: Blandina Lintang Setianti

share on:

Leave a Response