Kinerja HAM Pemerintah Daerah #6: Pemenuhan HAM sebagai Pelaksanaan Kewajiban dan Pelayanan Pemerintah Kota Surakarta

foto-solo
Bagian 6 dari 6 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM, Solo- Secara umum bila dibandingkan dengan lima daerah lainnya, yang menjadi lokus penelitian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dalam mengukur kinerja HAM pemerintah daerah, Surakarta dapat dikatakan terbaik sarana dan prasarananya. Hal ini bisa dilihat kelengkapan regulasi atau kebijakan yang diciptakan di tingkat daerah, dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

Surakarta telah membentuk hampir seluruh perangkat kebijakan yang terkait dengan layanan dasar, seperti Perda Keterbukaan Informasi Publik, Perda Pendidikan, Perda Perlindungan Anak, Perda Kesetaraan Difabel, Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Perda Penanggulangan Kemiskinan, Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Perda Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang, serta sejumlah Peraturan Walikota yang mendukung berjalannya perda-perda tersebut.

Keseluruhan kebijakan di atas juga didukung oleh program kerja Walikota Surakarta yang disebutnya sebagai 3WMP “Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan”, yang telah dituangkan dalam Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta 2016-2021. Visi tersebut menurut Walikota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo berupaya untuk mencukupi seluruh kebutuhan dasar masyarakat Kota Surakarta, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, termasuk juga kepastian hukum dalam berbagai hal, seperti perumahan dan usaha.

Dalam hal kesehatan misalnya Kota Surakarta menyediakan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (PKMS), yang digunakan untuk melakukan pembayaran penerima bantuan iuran melalui skema BPJS bagi masyarakat yang masuk kategori miskin. Selain itu, bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS, pemerintah kota juga menyediakan bantuan kesehatan yang disediakan dari dana APBD. “Kami juga akan membangun rumah sakit daerah di tiap kecamatan, ini untuk mendekatkan layanan kesehatan, baik bagi warga Kota Surakarta maupun daerah Solo Raya”, ujar Walikota Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo, saat ditemui ELSAM pada 12 Februari 2017.

Pun begitu dalam upaya pemenuhan hak atas pendidkan, pemerintah juga menyediakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), yang memiliki tiga tipe: platinum, gold, dan silver, tergantung pada jenis bantuan yang diterimakan. Catatan yang mengemuka dalam hal pendidikan ialah peralihan wewenang dalam pengelolaan SMA/SMK, yang menurut UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah propinsi, sehingga memunculkan beberapa tantangan baru dalam pengelolaannya.

Inovasi lain yang diciptakan Pemerintah Kota Surakarta ialah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, yang merupakan implementasi dari Perda Penanggulangan Kemiskinan. Operasionalisasi program ini dikerjakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang dibentuk dari level pemerintah kota sampai dengan kelurahan. Tim ini setiap enam bulan sekali memperbarui data kemiskinan mulai tingkat kelurahan, dengan melakukan survey dan verifikasi secara langsung. Ada 35 indikator dalam penilaian, yang hasilnya kemudian akan diolah dan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial.

Dengan beragam kebijakan dan program layanan yang disediakan oleh pemerintah kota, “Surakarta sudah menganut paradigma negara kesejahteraan (welfare state), bahkan jauh-jauh hari sebelum pemerintah pusat memiliki program Sistem Jaminan Sosial Nasional”, ujar Ahmad Rifai dari Kota Kita, sebuah NGO di Surakarta yang fokus pada pembangunan urban dan hak atas kota (right to city).

share on:

Leave a Response