Kinerja HAM Pemerintah Daerah #5: Kabupaten Manggarai Timur dalam Situasi Ketertinggalan dan Predikat Peduli HAM

img_4086
Bagian 5 dari 6 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM, Manggarai Timur- Didirikan tahun 2007, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) termasuk kabupaten termuda yang memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya mencapai 56,58/100 pada tahun 2015, kenyataannya kabupaten ini dianggap telah memenuhi syarat sebagai Kabupaten Peduli HAM oleh Pemerintah Pusat, yang penilaiannya didasarkan pada lima indikator HAM yang ditetapkan dalam Permenkumham No. 25 Tahun 2013. Gambaran singkat tentang Matim ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan serius mengenai faktor apa yang dapat menentukan sebuah unit pemerintahan lokal dapat dikatakan telah menjalankan kewajibannya terhadap HAM. Pasalnya, angka IPM yang rendah sejatinya memperlihatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan kesetaraan gender yang rendah.

Selama periode 9 – 15 Februari 2017, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melakukan kajian untuk mengonfirmasi pilihan Kemenkumham terhadap Kabupaten Matim, dalam konteks pelaksanaan HAM. Dalam proses pengumpulan data, sebanyak 14 narasumber diwawancarai yang merentang mulai dari kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, lembaga swadaya masyarakat lokal, dan jurnalis. Pengumpulan data difokuskan pada penggalian informasi terkait pemenuhan kewajiban HAM di isu kesehatan, kebebasan beragama, pendidikan, perempuan, anak, disabilitas, kebebasan informasi, dan ketahanan pangan.

Lucius Modo, Ketua DPRD Matim, mengungkapkan, sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas kesehatan, “Pembangunan rumah sakit memang sudah dimulai sejak lima tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan saat ini baru tersedia fasilitas UGD dan kantor administratif rumah sakitnya. Mudah-mudahan bisa selesai tahun 2018.”

Matim menghadapi persoalan yang cukup serius dalam pemenuhan hak atas kesehatan ini, seperti dipaparkan Sufaldi Ratna dari Solidaritas Perjuangan Perempuan Advokasi Korban Kekerasan (SOPPAN) Manggarai Timur, organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu perempuan dan kesehatan. “Saat ini, ada 59 orang yang kami identifikasi sebagai orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Matim dan 21 di antara meninggal dunia”, ungkapnya.

Lebih jauh Ratna mengatakan bahwa banyaknya penderita meninggal karena mereka kesulitan memperoleh akses terhadap obat anti-retro viral (ARV). Itu adalah satu-satunya obat yang hanya boleh tersedia di rumah sakit sementara belum ada rumah sakit di Kabupaten Matim.

Selain masalah kesehatan, Kabupaten Matim juga menghadapi persoalan yang merentang mulai dari produktifitas pertanian yang rendah, kekerasan domestik, hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia. Angka kekerasan dalam rumah tangga tahun 2016-2017 di Kabupaten Matim menunjukkan tren yang semakin tinggi. Hal ini seperti diakui oleh Kepala Bagian Perundang-undangan Pemda Matim, Ivone.

Dalam hal pembentukan kebijakan, perangkatnya juga belum tersedia memadai, seperti belum adanya Perda khusus yang mengatur soal penyandang disabilitas. Satu-satunya peraturan yang dibentuk untuk mendukung upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia baru tersedia Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2016 tentang Penjamin Mutu dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Timur.

“Kami mengakui bahwa sampai saat ini perda-perda yang didorong baru terkait dengan perda-perda yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah”, ujar Siprianus dari Bappeda Manggarai Timur.

Hingga saat ini, Kabupaten Matim masih berupaya untuk melakukan penataan kawasan yang bertujuan untuk memetakan daerah-daerah yang berpotensi untuk dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Meskipun hubungan masyarakat sipil dengan pemerintah daerah tidak cukup dekat, fungsi kontrol publik terhadap kebijakan-kebijakan daerah berjalan cukup efektif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yoseph Tetu, Bupati Kabupaten Matim dua periode, bahwa saat ini pemerintah daerah tengah berusaha ‘membuka ketersudutaan’ untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Matim. [ ]

Penulis: Miftah Fadhli

Editor: Wahyudi Djafar

share on:

Leave a Response