Kinerja HAM Pemerintah Daerah #4: Peningkatan SDM sebagai Fokus Pemenuhan HAM di Kabupaten Kayong Utara

dsc01310
Bagian 4 dari 6 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM, Sukadana – Sejak tahun 2007 Kayong Utara (KKU) ditetapkan sebagai daerah pemekaran baru, lepas dari kabupaten induknya, Ketapang. Meski baru dapat mengoperasikan layanan pemerintah daerah secara lengkap pada 2009, namun kabupaten ini mampu mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM menurut versi Kementerian Hukum dan HAM, tiga tahun berturut-turut, 2014, 2015, dan 2016. Padahal berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), daerah termuda di Kalimantan Barat ini masih masuk kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah dibandingkan dengan 13 kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Fakta menjadi menarik untuk melihat kinerja pemerintah daerah dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal, dengan segala kewenangan yang diberikan menurut konstitusi, serta sumberdaya yang dimiliki.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah melakukan penggalian data di Kabupaten Kayong Utara, sebagai salah satu daerah dari enam kabupaten/kota yang dipilih sebagai wilayah penelitian “Menilai Kinerja Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah”. Proses penggalian data dilakukan dari 9 hingga 17 Februari 2017, dengan melibatkan sejumlah narasumber kunci yang mewakili para pemegang hak dan pemangku kewajiban. Mulai dari anggota DPRD, beberapa kepala dinas dan kepala bagian pemerintahan kabupaten, akademisi dari Universitas Tanjungpura, jurnalis, dan pewakilan organisasi masyarakat sipil. Selain proses wawancara dan analisis dokumen, metode pengambilan data juga dilakukan dengan melakukan diskusi kelompok terfokus.

Posisi Indeks Pembangunan Manusia KKU pada tahun 2015/2016 sebesar 60,09, masih termasuk dalam kategori rendah. Namun hal ini menurut Agus Hartanto sebagai Kepala BPS adalah wajar, mengingat KKU baru berdiri menjadi kabupaten. Dalam rangka meningkatkan angka IPM dan memberantas kemiskinan inilah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menuangkan sejumlah program yang difokuskan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat KKU.

“Kami sadar bahwa Kayong ini masih daerah miskin dan tertinggal, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, kami memfokuskan program peningkatan kualitas SDM masyarakat Kayong Utara. Kami membebaskan biaya pendidikan dan biaya kesehatan”, jelas Hildi Hamid, Bupati Kabupaten Kayong Utara yang sudah menjabat dua periode ini, ketika ditemui di Kantor Bupati di Sukadana pada Senin 13 Februari 2017.

Tantangan lain dalam tataran implementasi, pemenuhan HAM di tingkat pemerintah daerah juga menemukan sejumlah kendala di tingkat struktur regulasi yang menyangkut kewenangan. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dianggap memangkas sejumlah kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik, termasuk pemenuhan hak asasi manusia. Misalnya terkait pendidikan tingkat menengah atas, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga mengubah alur program pemerintah daerah KKU, terutama terkait sekolah gratis hingga SMA. Termasuk proses kontrol dari pemerintah daerah ke perusahaan-perusahaan kelapa sawit dalam rangka melindungi pekerja, juga saat ini menjadi kewenangan provinsi.

Selain itu, sumber daya pemerintahan juga dirasa masih kurang dari segi kuantitas dan kapasitas. Bupati sendiri mengatakan, sekarang sedang dalam proses pengembangan sistem perbaikan dan peningkatan Pegawai Negeri Sipil. Adapun salah satu cara yang ditempuh dengan melakukan lelang terbuka bagi PNS yang pertama kali dilakukan di Kalimantan. Penting juga bagi Kayong Utara untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan program perlindungan HAM di masa mendatang. Harapannya, proses ini bisa menopang dan mendorong kabupaten ini keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan. [ ]

Penulis: Blandina Lintang

Editor: Wahyudi Djafar

share on:

1 comment

Leave a Response