Ahli: UU Adminduk Diskriminatif, Pengosongan Kolom Agama Bagi Penghayat Kepercayaan di e-KTP dan KK Menutup Akses Pelayanan Publik dan Melanggar Hak-Hak Konstitusional Warga Penghayat

adminduk

ELSAM, Jakarta- Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang panel lanjutan uji materiil Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait Pengosangan kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan dan agama diluar agama mainstream (Rabu 22/02). Agenda sidang kali ini yaitu mendengarkan keterangan ahli dari pemohon yang terdiri dari ahli hukum pelayanan publik, hukum hak asasi perempuan dan politik hukum pembentukan undang-undang administrasi kependudukan.

Dalam keterangannya, ahli hukum pelayanan publik Budi Santoso menjelaskan keberadaan KTP elektronik dan kartu keluarga adalah pintu masuk utama untuk dapat merasakan pemanfaatannya terhadap akses pelayanan publik, berikutnya seperti di dalam penerbitan SIM, sertifikat tanah, pencatatan nikah, pinjaman bank dan seterusnya, hal itu dijelaskan dalam pasal 58 ayat (4) huruf a UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan misalnya, juga dijelaskan bahwa: “Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a. pelayanan publik;…”

“Akan tetapi di lapangan ternyata pemanfaatan data tersebut dalam akses pelayanan publik diatas tidak dapat dijalankan, karena pemberi pelayanan publik hanya memeriksa data yang tertulis secara eksplisit di elemen data KTP elektronik dan KK, akhirnya lagi-lagi tindakan diskriminasi yang harus dialami oleh Penghayat Kepercayaan sebagaimana yang dialami Para Pemohon yang data kolom agamanya kosong atau tanda strip sehingga tidak bisa menikmati akses pelayanan publik tersebut.” jelas Budi Santoso dalam persidangan.

Budi santoso menambahkan selama lima tahun menjadi Komisioner Ombudsman RI (Periode 2011-2016) sejak diundangkannya hingga mengawal pelaksanaan undang-undang pelayanan publik, menyadari akan eratnya keterkaitan undang-undang pelayanan publik dengan undang-undang yang sedang di judicial review ini. Dari identifikasi atas masalah yang muncul, persoalan ambiguitas, ketidakjelasan aturan/perundangan terkait, multi interpretasi atas makna suatu pasal dan seterusnya menjadi penyebab yang cukup signifikan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila dalam kasus yang dialami oleh Para Pemohon treatment-nya di lapangan berbeda-beda, hal itu disebabkan oleh ketidak-samaan tafsir atas suatu Pasal dan sebagainya, sementara direction/guidance dari Penyelenggara, Penanggung-Jawab, bahkan Pembina tidak sampai dengan utuh dan lengkap hingga ke level Pelaksana yang menjadi garda terdepan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Kondisi ini menurut pendapat ahli sekali lagi bukan semata-mata merupakan kesenjangan/gap antara norma yang mengatur dengan implementasi/pelaksanaannya di lapangan, tapi lebih jauh lagi karena materi yang dimohonkan pengujian ini di lapangan pada saat sekarang memang menimbulkan kerugian yang nyata/riil/aktual yang spesifik dan bukan lagi bersifat potensial. Artinya pada level Undang-undang yang memunculkan diskriminasi yang sedang dimohonkan pengujian ini sesuai ketentuan Pasal Undang-Undang a quo merupakan bentuk ketidakkonsistenan aturan-aturan hukum, mengingat adanya fakta bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang seharusnya bisa menjamin pemenuhan atas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang baik, berkualitas, adil dan tidak diskriminatif.

Keterangan ahli lainnya juga diberikan oleh Tumbu Saraswati sebagai salah satu anggota legislatif yang hadir dalam dinamika proses pembentukan undang-undang yang sarat akan substansi diskriminatif ini terutama penghayat kepercayaan dan penganut agama diluar agama-agama yang mainstream. Dalam keterangannya Tumbu menjelaskan bahwa Undang-Undang Administrasi itu harus melahirkan pelayanan publik yang tertib dan tidak diskriminatif. Akan tetapi ternyata di dalam Pasal-pasal undang-undang tersebut ada pembedaan perlakukan yang ahli temukan yaitu adaya perintah untuk dikosongkannya kolom agama bagi penghayat Kepecayaan dan agama diluar agama yang “diakui” dan juga telah dikemukakan dalam pansus, panja, maupun tim perumus.

“Jangan, itu sangat melanggar Undang-Undang Dasar yang telah ada, seperti Pasal 28D ayat (1), Pasal Pasal 28E ayat (2) dan pasal lainnya. Yang penting di sini pasal itu akan melanggarn hak kesetaraan dan kesamaan di depan hukum (equality before the law) dan juga akan sangat diskriminatif. Sudah saya katakan itu bahwa harus ada kepastian hukum yang adil. Tetapi di situ suara saya tentu saja tidak searoma dari pada pembahasan tersebut yang pastinya adanya aroma kepentingan-kepentingan politik dan agama mainstream. Saya tidak akan menafsirkan sebabnya apa. Tetapi di situlah kami dari kelompok yang toleransinya besar kita jangan membuat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.” Kemudian tapi saya bersikeras kita mohon agar mereka itu juga kepentingannya di dalam kehidupan mereka atau hal-hal yang berkepentingan di dalam kehidupan mereka dicatat. Pemerintah wajib mencatat dan mencantumkan kepercayaan yang mereka anut. Tetapi kemudian disebutkan bahwa itu akan diatur dalam peraturan pemerintah. Ternyata di dalam peraturan pemerintah, itu juga sangat menyulitkan untuk diterapkan,” cerita Tumbu tentang suasana pembahasan pembuatan undang-undang adminduk.

Mantan Komisioner Perempuan ini juga menceritakan kisah salah satu kasus pada tahun 2016, yaitu seorang siswa SMKN VII Semarang bernama Zulfa Nur Rahman memiliki kendala saat kelas XI tidak bisa naik kelas XII karena nilai mata pelajaran agamanya kosong, hanya karena anak tersebut adalah penganut kepercayaan. Namun, akhirnya dapat diselesaikan melalui mediasi yang ke 6 bersama Walikota Semarang dan pejabat-pejabat Diknas, dan akhirnya anak tersebut bisa naik kelas, tetapi harus mengikuti ujian ulangan dengan tes dari guru-guru aliran kepercayaan.
Dalam sidang tersebut juga hadir komisioner Perempuan Indraswari yang menjelaskan dampak pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan berupa turunan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dirasakan perempuan penghayat kepercaya.

“Dalam hal pengalaman perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat, maka basis diskriminasi yang dialami perempuan tidak saja karena gendernya. Pengalaman kekerasan dan diskriminasi itu juga hadir terkait dengan identitasnya sebagai pemeluk agama/kepercayaan tertentu. Situasi inilah yang dikenal dengan pengalaman kekerasan atau diskriminasi berlapis.” Jelas Indraswari.

Indraswari menjelaskan bahwa Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan sejak 2010 dan mengungkapkan 115 kasus, 50 diantaranya adalah kasus kekerasan dan 65 kasus diskriminasi yang dialami oleh 57 perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat dari 11 komunitas yang tersebar di sembilan provinsi. lebih dari setengah dari 65 kasus diskriminasi adalah kasus pengabaian yaitu diabaikan dalam administrasi kependudukan. Selebihnya terdapat 9 kasus pembedaan dalam mengakses hak atas pekerjaan dan memperoleh manfaat dari pekerjaan tersebut, 8 kasus pembedaan dalam mengakses pendidikan, 3 kasus dihambat dalam mengakses bantuan pemerintah, 3 kasus dihalangi akses pemakaman, 2 kasus dihalangi dalam mendirikan rumah ibadah, 5 kasus dihambat dalam beribadah, dan satu kasus pelarangan berorganisasi keyakinan.

Secara singkat dapat disampaikan berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, jika kolom KTP para penghayat kepercayaan terus dibiarkan kosong atau diisi dengan tanda strip (-), maka akan terus terjadi ketidakpastian hukum, ketidakadilan, ketidaksetaraan, terhambatnya akses pendidikan dan pekerjaan yang merugikan bukan hanya para penghayat kepercayaan melainkan juga merugikan bangsa.

share on:

Leave a Response