Mempertanyakan Ulang Urgensi RUU Perkelapasawitan

884

ELSAM, Jakarta – RUU Perkelapasawitan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai belum seutuhnya memberikan perlindungan hak asasi dan menjawab persoalan sawit yang ada di Indonesia. Masuknya RUU Perkelapasawitan dalam Prolegnas 2017 dianggap belum terlalu urgen untuk dibentuk dan bahkan masih banyak celah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat sekitar kebun kelapa sawit di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bersama dengan AURIGA dan HRWG mengadakan pernyataan bersama menyoal tentang RUU Perkelapasawitan pada hari Minggu, 5 Februari 2017 di Kopi Oey, Menteng, Jakarta. Dalam diskusi tersebut, RUU Perkelapasawitan belum dianggap urgen untuk masuk ke Prolegnas 2017.

Andi Muttaqien, Deputi Direktur ELSAM menegaskan bahwa dalam RUU tersebut tidak ditemukan norma baru yang ditawarkan. Rumusan peraturan yang baru tersebut justru dianggap mengaburkan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini.

“RUU Perkelapasawitan ini hampi tidak menawarkan norma baru untuk menjawab persoalan sawit yang dihadapi di Indonesia sekarang. Bahkan banyak aturan yang justru mengaburkan yang seharusnya menjadi upaya-upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan keadaan sawit di Indonesia” jelas Andi.

Selain pembahasan tersebut, materi penting yang disampaikan dalam diskusi ini juga menyangkut gambut yang disampaikan oleh Syahrul Fitra dari AURIGA. Menurut Syahrul, RUU Perkelapasawitan nampak sekali dijadikan instrumen memutihkan keterlanjuran atau memberi celah perusahaan untuk dapat beroperasi di areal gambut terlihat pada Pasal 23 RUU tersebut. Bahkan regulasi ini justru menegasikan keberadaan PP No. 57 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

“Ini merupakan perlawanan terhadap upaya perlindungan pemulihan gambut yang diatur dalam PP 71 tahun 2014. PP Perlindungan gambut melarang setiap orang  untuk membuka lahan baru sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu. Jika RUU Perkelapasawitan disahkan menjadi Undang-undang, larangan itu tidak akan berlaku. Alhasil target Jokowi untuk melakukan pemulihan gambut sebesar 2,4 juta hektar pun takkan terwujud.” Jelas Syahrul.

Menurut M Hafidz, Direktur Eksekutif HRWG menjelaskan bahwa RUU Perkelapasawitan ini juga semakin memperkeruh regulasi terkait izin pendirian kelapa sawit yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sekotor perkebunan seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Pokok Agraria.

“Ide untuk menyatukan seluruh regulalsi sektor perkebunn dalam RUU Perkelapasawitan tidak terlihat dalam materi regulasi ini. Sebaliknya, RUU ini justru membuat makin carut marut, karena melegalkan tindakan pelanggar hukum di areal gambut. Hal ini bisa jadi kontra produktif dengan semangat diplomasi sawit yang ramah lingkungan dan ramah hak asasi manusia yang selama ini didengungkan Pemerintah di level Internasional,” ujar M. Hafidz.

Masyarakat sipil mendorong agar pemerintah mampu mengambil sikap untuk menolak pembahasan lanjutan RUU Perkepalasawitan. Pasalnya materi muatan RUU ini tidak menawarkan norma baru yang mampu menjawab persoalan sawit yang ada, sehingga menjadi tidak urgen untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Selain hal substantif sebagaimana diuraikan di atas, dalam proses pembahasan RUU ini juga tidak melibatkan masyarakat sipil atau publik. Padahal pelibatan publik menjadi penting dalam hal mengawal regulasi yang mampu menjawab persoalan sawit yang selama ini terjadi di Indonesia, termasuk memberikan perlindungan hak asasi manusia.

Penulis : Sekar Banjaran Aji

Editor : Lintang Setianti

share on:

Leave a Response