Membidik Peluang Penghormatan Hak Asasi Manusia oleh Korporasi Dalam UU Perkelapasawitan

img_4390

ELSAM, Jakarta- Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) selama lima tahun terakhir pengaduan terkait bisnis perkebunan meningkat tinggi. Dari enam ribu pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, perusahaan perkebunan menjadi terlapor nomor satu, disusul dengan perusahaan tambang. Di sisi lain, Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. RUU yang diinisiasi oleh DPR diharapkan mampu mengkonsolidasi aturan terkait perkebunan dan kelapa sawit dalam satu aturan sebagai jalan pintas dalam penyelesaian permasalahan kelapa sawit di Indonesia. Salah satunya dengan memberi porsi pertanggung jawaban korporasi mealui Uji Tuntas Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka menanggapi wacana perancanaan RUU Perkelapasawitan ini, ELSAM bersama Komnas HAM mengadakan Dialog Multipihak dengan tajuk “RUU Perkelapasawitan dan Pengembangan Instrumen Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia”, pada hari Selasa 31 Januari 2017 di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta. Diskusi tersebut menghadirkan Iman Prihandono dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mediati sebagai perwakilan Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian RI, Tiur Rumondang dari RSPO Indonesia dan Nur Kholis yang merupakan komisioner Komnas HAM.

Menurut Iman Prihandono, perkembangan industri perkelapasawitan yang lebih ramah dengan nilai hak asasi manusia pada dasarnya dapat dikembangkan melalui peneraman Human Right Due Diligence (HRDD) atau yang lebih dikenal dengan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia. Berdasarkan teori yang berkembangan terdapat tiga (3) model HRDD yang dapat diterapkan dalam satu regulasi yaitu: pertama, melalui Kewajiban secara tidak langsung yang digunakan hanya apabila ada permasalahan hukum; kedua, Sukarela melalui sistem perpajakan; ketiga melalui Regulasi yang mewajibkan; keempat, melalui kombinasi kewajiban hukum terhadap sektor tertentu seperti pertanahan, lingkungan atau perburuhan administrasi dengn model sukarela seperti perpajakan atau kredit.

Di Indonesia, mekanisme HRDD dapat ditemui melalui mekanisme ISPO, SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu), CNC dan sertifikasi HAM Perikanan. Secara garis besar, ketiga mekanisme tersebut memberikan sertifikasi kepada proses produksi yang menjaga aspek hak asasi manusia pada prosesnya. Sedangkan terkait landasan hukum, ISPO dibentuk berdasarkan regulasi nasional. Hal ini menjadi berbeda dengan mekanisme RSPO yang notabennya diinisiasi oleh masyarakat sipil dan pihak industri.

Merujuk pada RUU Perkelapasawitan, Iman menyebutkan peluang konsep HRDD dapat sebagai kewajiban melalui pelaksanaan audt HAM dapat sebagai syarat izin usaha. Dalam pasal 13 ayat (3) dapat ditambahkan poin penghormatan HAM dan pelaksanaan audit HAM sebagai peraturan turunan. Sedangkan model sukarela, dapat diimplementasikan melalui adopsi pelaksanaan audit HAM melalui mekanisme pemberian fasilitas HAM seperti dalam pasal 16, 18 dan 65. Termasuk peluang mekanisme disclosure yang termuat dalam pasal 62 atau 68.

Menurut Mediati, Peraturan Menteri Pertanian (Permenan) 19/OT/140/3/2011 yang diperbaharui dengana Permentan 11/OT/140/3/2015 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menerapkan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Dalam peraturan ini diatur jenis-jenis kegitan perkebunan dengan prinsip penerapan secara wajib dan sukarela. Misalnya dalam prinsip penerapan secara wajib, mengharuskan perusahaan budi daya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan. Sedangkan dalam penerapan secara sukarela, dikhususkan pada usaha kebun plasma, kebun swadaya, dan usaha yang memproduksi minyak kelapa sakit untuk bionergi.

Sampai dengan Desember 2016 terdaftar 226 perusahaan sawit yang menerima sertifikan ISPOP denga luas 1.4 juta ha dan produksi CPO 6.74 juta ton. Sedangkan saat ini, masih ada sekitar 600 perusahaan yang sedang dalam proses audit oleh lembaga sertifikat ISPO. Meskipun demikian Mediati juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memperbaiki mekanisme ISPO supaya lebih optimal di pasar internasional baik Uni Eropa dan Amerika Serikat. “Penguatan ISPO perlu dilakukan dengan Inpres. Selain itu diperlukan pula perbaikan organisasi, sistem dan proses sertifikasi. Hal ini ditujukan untuk menjamin nilai-nilai penghormatan HAM. Permasalahan di Indonesia adalah meskipun kita kelapa sawit terbesar, tetapi Indonesia belum dapat menentukan harga pasar” jelas Mediati dalam forum.

Menanggpi mekanisme ISPO sebagai salah satu upaya HRDD tingkat nasional, Tiur Rumondang menyatakan tujuan penggunaan mekanisme RSPO tidak jauh berbeda dengan ISPO. Perbedaan mendasarnya adalah sudut pandang antara pemerintah dan industry global. “Antara RSPO dan ISPO sebenarnya tidak berbeda jauh melainkan hanya perbedaan sudut pandang dari pemerintah dan industri global.” Jelas Tiur.

Selain segi pertanggung jawaban korporasi, penyelesaian kasus perkebunan juga terkait erat dengan pelanggaran HAM dan bentuk hukumannya. Nur Kholis berpendapatan bahwa harus ada perubahan pandangan pertanggung jawaban. Sehingga pelanggaran HAM bukan lagi persoalan moralitas tetapi harus dapat dipertanggung jawabkan dengan delik.

“Saat ini delik pelanggaran HAM yang terkait industri perkebunan hanya dikaitkan dengan delik pidana dan administrasi. Padahal seharusnya diperlukan adanya pertanggung jawaban korporasi dalam deliknya. Selain itu uji tuntas HAM seharusnya tidak hanya dilakukan oleh internal perusahaan, melainkan juga diterapkan oleh mitra perusahaan.

Menanggapi hal tersebut Tiur Rumodang menyebutkan relevansi pertanggung jawaban dalam industri perkebunan adalah pandangan mengenai perkelapa sawitan adalah industri strategis karena memiliki rantai supply chain yang panjang dan rentan terjadi kebocoran.

“Dengan demikian penghormatan dan pemenuhan HAM harus diterapkan sepanjang rantai supply change tersebut mulai dari kebun hingga pabrik.” Tambah Tiur Rumondang.

Penulis : Andi Muttaqien
Editor : Lintang Setianti

Untuk melihat lampiran unduh

Prinsip & Kriteria Perkebunan Sawit Berkelanjutan

Bahan presentasi  Iman Prihandono, Ph.D

Bahan presentasi  Dirjen perkebunan Kementerian Pertanian

Transformasi Pasar RSPO -ELSAM-KOMNAS HAM

share on:

Leave a Response