Kinerja HAM Pemerintah Daerah #3: Anomali Pengejawantahan HAM di Kota Padang

foto-padang
Bagian 3 dari 6 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM, Padang – Sebagai kota yang selama dua tahun berturut-turut (tahun 2015 dan 2016), memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), peran serta Pemerintah Kota Padang dalam merealisasikan penikmatan HAM bagi setiap individu yang berada dalam ranah kekuasaannya patut untuk diapresiasi. Keberadaan ini sejatinya dapat menjadi tolak ukur bahwa kesadaran akan isu HAM tidak semata-mata menjadi ranah perbincangan di tingkat nasional ataupun internasional, namun juga telah merambah hingga tingkat lokal/domestik.

Bertalian dengan hal tersebut, saat ini Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tengah melakukan penggalian data untuk penelitian yang bertajuk “Menilai Kinerja Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah”, kepada enam kabupaten/kota terpilih yang telah memperoleh predikat Peduli HAM menurut Kemenkumham, termasuk Kota Padang. Sepanjang tanggal 29 Januari hingga 7 Februari 2017, peneliti ELSAM telah melakukan serangkaian wawancara mendalam dan diskusi terfokus yang melibatkan berbagai pihak yang mewakili pemegang hak dan pemangku kewajiban. Informan penelitian ini berasal dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), juga akademisi dari Universitas Andalas, jurnalis, dan perwakilan sejumlah kelompok masyarakat sipil.

Kemajuan perlindungan HAM di Kota Padang salah satunya dapat dilihat dari massifnya ketersediaan regulasi yang pro terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang tedapat setidaknya 14 peraturan daerah kota dan peraturan walikota yang telah sejalan dengan agenda HAM. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Peraturan Daerah Kota Padang No. 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat, Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Walikota Padang No. 7 Tahun 2015 tentang Penyediaan Ruang Menyusui dan Memerah Air Susu Ibu.

Namun demikian, pada kenyataannya pengimplementasian kebijakan-kebijakan ini masih juga menghadapi kendala. Mulai dari kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan yang telah dirumuskan hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang telah tersedia. Tantangan lain dalam mengimplementasikan regulasi-regulasi yang ramah HAM tersebut juga diakui oleh kelompok masyarakat sipil, lantaran ketiadaan batasan-batasan yang jelas dalam menerjemahkan nilai kearifan lokal “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” yang berlaku di bumi Minang.

Lebih jauh, tantangan yang ditemui dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah HAM ini juga terletak pada rendahnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan. Sebagai ilustrasi, pembangunan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas di sejumlah titik di Kota Padang saat ini tidak dapat digunakan secara efektif bagi kelompok difabel lantaran jalur tersebut telah digunakan bagi pedagang kaki lima.

Selain itu, dari proses obesrvasi dan penggalian data secara umum dapat dikatakan bahwa penikmatan HAM di Kota Padang masih menjadi hal yang bersifat anomali. Keberadaan pemberian penghargaan dari Kemenkumham selama dua tahun berturut-turut, serta adanya beberapa kebijakan yang sejalan dengan agenda HAM, dalam implementasinya masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan diberbagai lini, yang justru menghambat pengejawantahan HAM di Kota Padang itu sendiri. [ ]

Penulis:  B. Ruben F. Sumigar

Editor:  Wahyudi Djafar

share on:

Leave a Response