Kinerja HAM Pemerintah Daerah #2: Kota Jayapura dalam Upaya Meningkatkan HAM di Tingkat Lokal

unnamed-1
Bagian 2 dari 2 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM, Jayapura – Bersama dengan 131 kabupaten/kota lain, tahun 2015 Kota Jayapura mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, yang diinisiasi Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai satu-satunya kota yang menerima penghargaan di provinsi Papua, penghargaan tersebut sebenarnya dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai kinerja HAM pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada sistem desentralisasi, yang memberikan ruang konstitusional kepada pemerintah kabupaten/kota, sebagai perwakilan negara yang paling bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam hal pemenuhan hak asasi manusia di tingkat lokal.

Dalam rangka penggalian data untuk penelitian yang bertajuk “Menilai Kinerja Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melaksanakan proses penelitian lapangan ke Kota Jayapura, dari enam pilihan kabupaten/kota dan kabupaten yang telah memperoleh penghargaan dari Kemenkumham. Penelitian lapangan dilaksanakan dari 14 hingga 24 Januari 2017, dengan metode wawancara mendalam dan diskusi terfokus yang melibatkan berbagai pihak yang mewakili pemegang hak dan pemangku kewajiban di pemerintahan Kota Jayapura. Mulai dari anggota DPRD Kota Jayapura, beberapa kepala dinas pemerintah kota, akademisi dari Universitas Cendrawasih, jurnalis, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Penilaian kinerja HAM Pemerintah Kota Jayapura sangat erat kaitannya dengan kerangka hukum yang melandasi kewenangan eksekutif daerah. Dalam konteks Provinsi Papua, arsitektur hukum yang mendasari pelaksanaan pemerintahan daerah bersumber pada dua regulasi, yaitu UU Pemerintahan Daerah dan UU Otonomi Khusus Papua. Sehingga pada pelaksanaannya melahirkan kewenangan Otonomi Daerah Umum dan Otonomi Khusus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang akan berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Kota Jayapura.

Menurut Yusak Riba, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura, hambatan dari kehadiran negara melalui pemerintah daerah Kota Jayapura didasarkan pada ketidakjelasannya jenis kewenangan khusus dalam Oonomi Khusus. Hal ini berpengaruh pada pembagian kewenangan khusus antara Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk dalam melahirkan peraturan daerah khusus atau peraturan daerah umum sebagai landasan kewenangan dan melahirkan program kerja.

“Inisiatif pemerintah Kota Jayapura dalam melakukan inovasi dalam program kerja yang ditujukan untuk pemenuhan hak warga bisa jadi terhambat dengan susunan regulasi yang mendasari kewenangan mereka. Kita tahu di Papua ini ada UU Otonomi Khusus sejak tahun 2001 yang sebenarnya juga tidak luput dari masalah. Salah satunya adalah soal pembagian kerja antara tingkat provinsi dan pemerintah daerah” jelas Yusak.

Secara garis besar pemenuhan HAM warga Kota Jayapura menjadi mandat dari Otonomi Khusus, terutama memberikan perlindungan dan secara khusus ditujukan memberdayakan Orang Asli Papua. Berdasarkan alokasi anggaran Otonomi Khusus, terdapat tiga bidang yang menjadi fokus pemerintah daerah yaitu Kesehatan dengan presentase 20%, Pendidikan dengan presentasi 30% dan Perhubungan dengan presentasi 50% dari dana Otsus.

Mandat Otsus ini kemudian memberikan warna khusus dalam program-program pemerintahan Kota Jayapura, seperti Beasiswa bagi Anak Asli Port Numbay (suku asli Kota Jayapura), layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua melalui Kartu Papua Sehat yang juga kerja sama dari tingkat provinsi melalui dana Otonomi Khusus, hingga wacana pengaturan kesempatan kerja yang mengutamakan Orang Asli Papua bagi setiap perusahaan atau tempat bekerja di Kota Jayapura.

Mariana Imelda Kabey, anggota DPRD Kota Jayapura menilai memang diperlukan pengaturan turunan khususnya yang dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat pada tingkat kota. Salah satunya terkait kebijakan akses kesehatan dan pendidikan yang selama ini hanya sebatas penurunan program dari tingkat provinsi. Selain itu juga terkait perlindungan dan pengaturan kesempatan kerja yang menjadi isu besar di Kota Jayapura, mengingat angka transmigrasi di Kota Jayapura cukup tinggi, yang berdampak pada rawannya kesenjangan sosial.

“Beberapa program kerja memang tidak inovatif dan tepat sasaran, karena adanya kekosongan hukum yang mendasari wewenang pemerintah kota. Salah satunya perihal program keterampilan, selama ini kesempata memang dibuka bagi Orang Asli Papua, namun jenis keterampilanya hanya sebatas supir, computer dan menjahit. Hal ini belum sesuai dengan adat dan budaya masyarakat kota Jayapura”.

Di sisi lain, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menyatakan bahwa upaya pemenuhan hak warga telah tersedia melalui Rancangan HAM tingkat daerah. Adapun dalam rangka perbaikan pemenuhan HAM, yang diperlukan bukanlah membuat regulasi baru, melainkan menjalankan sistem evaluasi yang efektif guna merumuskan program kerja yang tepat sasaran.

Terlepas dari kompleksitas legislasi dan program kerja, Marinus Yaung akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Cendrawasih menyebutkan bahwa penghormatan dan perlindungan hak masyarakat Kota Jayapura harus berawal dari permintaan maaf resmi dari negara atas pelanggaran HAM yang dilakukan di tanah Papua. Permintaan maaf tersebut dapat menjadi momentum bagi warga Jayapura untuk terlibat dalam program-program pemerintah kota.

“Masih ada trauma besar bagi anak-anak Kota Jayapura melihat orang tuanya dibunuh secara langsung dan hidup dalam ancaman kekerasan militer pada masa Daerah Operasi Militer di Papua. Pemerintah harus meminta maaf soal itu. Dengan demikian masyarakat akan bersimpati dan mulai membuka diri dan terlibat dengan kerja-kerja pemerintah” jelas Yaung yang dihubungi melalui telepon Sabtu, 21 Januari 2017. [ ]

Penulis: Blandina Lintang

Editor: Wahyudi Djafar

share on:

Leave a Response