Kinerja HAM Pemerintah Daerah #1: Kabupaten Gorontalo sebagai Kabupaten Peduli HAM

unnamed
Bagian 1 dari 2 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM, Gorontalo – Pemberian penghargaan Kabupaten Gorontalo—dan 131 kota/kabupaten lain di Indonesia, sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, oleh Kementerian Hukum dan HAM, tentu layak mendapatkan apresiasi. Dalam konteks tertentu, program ini sebenarnya dapat memicu daerah untuk bekerja lebih serius dalam menegakkan HAM di wilayahnya, sekaligus sebagai indikator kesadaran HAM yang mulai tumbuh di Indonesia. Dalam konteks yang lain, substansi pemajuan dan penegakan HAM seharusnya juga menjadi perhatian serius dan tidak semata-mata diterjemahkan sebagai komponen-komponen statistik. Komponen penilaian, oleh karenanya, akan sangat mempengaruhi pilihan kabupaten/kota dan memperlihatkan kualitas pemahaman pemerintah dalam memaknai HAM dalam kerja-kerja birokrasinya.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memilih Kabupaten Gorontalo, di antara enam pilihan kabupaten dan kota yang memperoleh penghargaan Kemenkumham, sebagai daerah penelitian yang bertajuk “Menilai Kinerja Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah.” Proses turun lapangan dilakukan selama 15 Januari 2017 sampai 24 Januari 2017 yag melibatkan 16 informan dari satuan kerja pemerintah daerah, kepala daerah, anggota DPRD, akademisi, jurnalis dan aktivis masyarakat sipil. Selain wawancara dan studi dokumen, perolehan data dilakukan dengan melakukan diskusi terfokus antara pemerintah, jurnalis dan masyarakat sipil. Dalam penelitian, sejumlah aspek HAM (eg. kebebebasan beragama, pangan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, serta hak-hak kelompok rentan) dinilai dengan memperhatikan tiga indikator yaitu struktur, proses dan hasil. Ketiga indikator tersebut dinilai dalam konteks penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang merupakan kewajiban yang secara tradisional dipahami dibebankan kepada pemerintah.

Dengan posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 62,90, angka kemiskinan Kabupaten Gorontalo tergolong tinggi di Provinsi Gorontalo, mencapai 21% dari total populasi, jauh di atas angka kemiskinan nasional yang berada di angka 10% (BPS, Maret 2016). Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini tengah mengusahakan program-program yang bertujuan untuk melakukan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Program-program itu merentang dalam sejumlah isu prioritas di kabupaten.

“Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo masih tergolong tinggi, oleh karena itu kami memfokuskan program kerja pada tujuh isu yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat madani di Kabupaten Gorontalo,” ucap Nelson Pomalingo, Bupati Kabupaten Gorontalo 2016-2021 saat diwawancarai di kantornya.

Ketujuh isu prioritas yang dikerangkakan dalam program NAFAS CITA mencakup isu kemiskinan, pemberantasan pengangguran, pendidikan, kesehatan, layanan dasar, lingkungan hidup dan penyakit sosial (eg. minuman keras, narkoba dan gelandangan). Pemerintah kabupaten juga mengatakan bahwa saat ini unit-unitnya juga tengah memfokuskan diri untuk menyusun program-program yang ditujukan untuk kelompok disabilitas, lanjut usia dan mantan narapidana. Salah satu program, untuk menyebut beberapa, termaktub dalam dokumen besar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo yang berbentuk roadmap ketenagakerjaan daerah. Pemerintah kabupaten juga merancang dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang menjadi pedoman pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. [ ]

Penulis: Miftah Fadhli

Editor: Wahyudi Djafar

share on:

Leave a Response