Kasasi Ditolak, PT. SWA Harus Akui Lahan Masyarakat

926562_cimg4846_-_copy_2

ELSAM, Jakarta – Mahkamah Agung memutuskan Kasasi terhadap PT. Sumber Wangi Alam (PT. SWA), perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Sungai Sodong, Mesuji, Sumatera Selatan, 3 Februari 2017. Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima pada tingkatan pertama dan tingkat banding. Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa Kasasi yang diajukan PT. SWA ditolak, dan menguatkan putusan tingkat Banding. Berdasarkan putusan tersebut, pihak perusahaan harus mengakui lahan masyarakat.

Dalam isi gugatan tingkat pertama, PT. SWA menyatakan bahwa perusahaan mengalami kerugian atas penguasaan tanah masyarakat Desa Sungai Sodong yang masih menduduki lahan. Sejak tahun 2010, PT. SWA mengklaim kepemilikan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 633,2 di daerah tersebut. Padahal berdasarkan riwayat dan bukti kepemilikan, masyarakat sekitar menyatakan tanah tersebut masih milik mereka dan tidak pernah diserahkan kepada siapapun.

Pada persidangan tingkat pertama, PT. SWA berhadapan dengan 4 (empat) warga Desa Sungai Sodong. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut dikarenakan penggugat yaitu PT. SWA tidak menyertakan PT. Treekreasi Marga Mulia (PT. TMM) sebagai turut tergugat. Hal ini menjadi penting mengingat perolehan lahan PT. SWA berasal dari PT. TMM. Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut kurang pihak, atau dalam asas hukum perdata disebut Legitima Persona Standi in Judicio.

Pada putusan perkara 06/Pdt.G/2014/PN.KAG jo. 17/PDT/2015/PT/PLG, Hakim menguraikan dengan gamblang pada pertimbangan hukum perihal bukti Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah yang diajukan masyarakat Desa Sungai Sodong. Bukti surat tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah bahwa di atas suatu objek tanah sudah dilekati hak, yakni masyarakat Desa Sungai Sodong.

Konflik di Desa Sungai Sodong, Mesuji, OKI merupakan salah satu konflik yang berkepanjangan tanpa penyelesaian yang jelas. Tim Terpadu di Kabupaten OKI yang diketuai Wakil Bupati hingga kini belum mampu menyelesaikannya. Putusan Pengadilan terkait konflik ini seharusnya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam melanjutkan langkah penyelesaian yang dilakukan Tim Terpadu ini.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini, pihak dari PT. SWA sudah seharusnya memahami dan beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan komunikasi yang efektif terhadap warga Desa Sungai Sodong.

Penulis: Andi Muttaqien
Editor: Blandina Lintang

share on:

Leave a Response