Dakwaan Terhadap Eks Gafatar Tidak Relevan

gafatar

ELSAM, Jakarta – Sidang ke 19 para petinggi eks Gafatar yang didakwa melakukan penistaan agama dan makar terhadap negara dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Februari 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam keterangannya, Eva Achjani Zulfa, pengajar dan peneliti bidang hukum pidana Indonesia yang hadir sebagai ahli menyatakan bahwa unsur pidana dakwaan pasal tersebut tidak relevan dalam kasus eks Gafatar. Bahkan tindakan Indonesia dalam proses penanganannya terindikasi melakukan pelanggaran HAM terhadap ribuan warga eks Gafatar

Berdasarkan rentetan hasi persidangan, upaya negara dalam menangani kasus Gafatar dinilai sangat intoleran dan bertentangan dengan hak kebebasan beragama yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 28E. Hal ini terlihat dari diberlakukannya SKB 3 Menteri yang melakukan pelarangan aktivitas dan pengawasan kepada warga Eks Gafatar di seluruh Indonesia. Selain itu sejumlah pasal dakwaan dinilai tidak relevan dan tidak terpenuhi.

Penggunaan pasal penistaan agama yakni Pasal 4 Penpres No.1/1965 yang menjadi dasar Pasal 156a tentang penodaan agama juga dianggap Eva tidak memiliki korelasi secara sistematika interpretasi hukum. Kasus ini sebenarnya sudah selesai menjalani hukuman. Terlebih dalam penggunaan data dan bukti, pihak Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan data dan bukti dari kasus lalu yang telah melewati masa 5 tahun semenjak keluar dari tangan.

Menurut Eva, unsur ‘penyampaian didepan umum’ yang harus dipenuhi dalam pasal penodaan agama Pasal 4 tersebut tidak terbukti. Adapun maksud “di depan umum” adalah menyampaikan kepada lebih dari dua orang dan dengan syarat. Sedangkan dalam kasus Gafatar, kegiatan pembinaan dan koordinasinya menggunakan perangkat IT dan dengan sandi khusus dalam kepesertaannya sehingga tidak dapat diketahui secara umum diluar kelompok Gafatar sendiri.

“Unsur ‘penyampaian di depan umum; yang harus dipenuhi dalam pasal penodaan agama tersebut jelas tidak terbukti dalam kasus Gafatar, karena Gafatar menggunakan perangkat IT dan sandi khusus dalam kepesertaannya. Yang untuk mengaksesnya ada prasayarat dan bukan dilakukan secara umum. Dengan demikian unsur ‘penyampaian di depan umum’ jelas tidak terbukti apalagi ninatan secara terang-terangan menggambarkan kebencian dan permusuhan.” Jelas Eva.

Selain pasal penodaan agama, pasal makar yang dituduhkan pada ketiga petinggi eks Gafatar juga dinilai Eva tidak sesuai untuk disematkan. Unsur percobaan kejahatan atau niat untuk melakukan kejahatan makar dengan adanya permulaan pelaksanaan tidak dapat dibuktikan. Interpretasi kejahatan makar yang artinya penyerangan dinyatakan tidak terpenuhi.

“Pasal 87 KUHP tentang percobaan melakukan kejahatan dalam konteks kejahatan makar tidak lepas dari KUHP Belanda. Definisi makar dalam terjemahan Bahasa Belanda disebut dengan Aanslag yang artinya adalah serangan. Interpretasi dari definisi serangan dalam makar adalah tindakan penyerangan secara langsung kepada kepala negara dengan bersama-sama, dikomandoi, dan dipersenjatai bahkan sudah ada persiapan atau dengan kata lain kudeta. Jika melihat kasus Gafatar, tidak ada bentuk pemufakatan jahat yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan saat ini.” Jelas Eva.

Dalam uraian ahli, elemen niatan persiapan yang diindikasikan terhadap organisasi Eks Gafatar berdasarkan pasal 107 KUHP haruslah ditelaah lebih lanjut. Salah satunya kepentingan untuk mengkaji mengenai penggunaan elemen dalam organisasi eks Gafatar yang serupa dengan pemerintahan negara dianggap sebagai bentuk niatan unsur pasal makar. Dalam organisasinya, eks Gafatar memang melekatkan elemen serupa dengan instilah pemerintahan negara, seperti Presiden dan Wakil Presiden. Namun hal itu juga ditemukan di beberapa organisasi di Indonesia bahkan salah satu parta seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggunakan istilah yang sama untuk petingginya. Demikian pula dalam struktur kemahasswaan, universitas menggunakan istilah “Presiden Mahasiswa” atau PRESMA untuk perwakilan mahasiswa.

Dari pembacaan fakta persidangan ke-19, dakwaan penodan agama daan tindakan makar atau kudeta yang dituduhkan pada para petinggi eks Gafatar tidak terbukti. Meskipun demikian sikap negara yang sangat berupaya untuk mengkriminalisasi kelompok ini telah merugikan ribuan anggota eks Gafatar secara materil dan moril.

Saat ini sidang masih berlangsung dengan agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2017.

Penulis: Nanang Nurhayudi
Editor: Lintang Setianti

share on:

Leave a Response