Ahli Shidarta: Negara tidak memiliki Alasan Untuk Tidak Mengakui Mereka Para Penghayat Kepercayaan.

img-20170202-wa0002
Bagian 1 dari 1 Seri JR UU Adminduk

ELSAM – Jakarta. Sidang panel lanjutan perkara pengujian materiil terhadap Undang-Udang Administrasi Kependudukan mengenai pengisian kolom agama bagi kelompok penghayat dan kepercayaan diluar agama mainstream kembali digelar Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis, 2 Februari 2017. Dalam keterangannya, Shidarta sebaga ahli menjelaskan pasal a quo diskriminatif bertentangan dengan nilai konsideran Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengasilkan kerugian konstitusional dan mengarahkan pada tindakan penghilangan hak sipil warga negara.

Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa kolom agama dalam dokumen sipil apra penganut penghayat dan kelompok kepercayaan tertentu harus dikosongkan. Pasal pengosongan kolom agama tersebut dinilai Nggay Mehang Tana sebagai pemohon, adalah aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena melahirkan pembedaan perlakuan pengisian kolom agama bagi agama dan kepercayaan diluar ke-enam agama yang diakui negara.

Pengosongan kolom agama pada KTP elektronik bagi penganut kepercayaan, mengakibatkan pemohon yang mewakili kelompok penghayat lainnya kehilangan akses sebagai warga negara. Mereka tidak dapat mengakses hak-hak dasar lainnya seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial beserta dengan seluruh layanannya.

Dalam Keterangannya Shidarta menjelaskan bahwa pasal-pasal a quo diskriminatif, kabur dan bertentangan dengan nilai dan unsur filosofis yang terdapat dalam konsideran. Padahal dalam butir (a) konsideran menyebutkan adanya kewajiban negara untuk melakukan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting penduduk Indonesia.

“Agama merupakan kolom penting yang hadir dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Pasalnya agama juga punya konsekuensi terhadap peristiwa kejadian penting seperti kematian, perkawinan, perceraian. Jadi tidak dapat disanksikan lagi bahwa negara pun mengakui bahwa agama/kepercayaan, saya gunakan istilah itu karena istilah itu muncul dalam Pasal 58 nanti dari Undang-Undang Adminduk ini adalah data perseorangan. Jadi, disebutkan agama/kepercayaan adalah data perseorangan di situ. Yang secara sadar harus dipandang sebagai keniscayaan untuk ditampilkan dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk,” jelas Shidarta dalam persidangan.

Lebih lanjut Shidarta menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki alasan untuk tidak melindungi dan mengakui kepercayaan warganyanya termasuk kelompok penghayat, Pencatatan jati diri penghayat ke dalam database dirasa Sidharta tidak cukup karena hanya pihak terkait yang dapat mengakses data tersebut, sedangkan pengosongan kolom agama bagi kelompok penghayat riil melahirkan kerugian konstitusional.
“Ada instansi yang khawatir menerima mereka untuk bekerja atau anak-anak mereka untuk bersekolah ketika didapati kolom agama tidak diisi pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk mereka. Kondisi seperti ini mengarahkan warga masyarakat tersebut ke dalam kematian perdata.”

Dalam Pasal 3 Kitab Hukum Acara Perdata diatur mengenai kematian perdata (civiliter mortuus; burgelijke dood) yang menyebutkan bahwa tidak ada suatu penjatuhan hukuman yang dapat mengakibatkan seseorang mati (secara –red) perdata atau kehilangan hak sipilnya.

Selain Sidharta, para pemohon menghadirkan 2 saksi yaitu Dewi Kanti dari Kepercayaan Sunda Wiwitan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur Kristoper Praing.

Secara riil Dewi Kanti menyampaikan kerugian-kerugian konstitusional yang dirasakannya dan komunitasnya sebagai penghayat Sunda Wiwitan. Mulai dari kesulitan mengakses hak pendidikan dan hak politik lainnya. “Saya beri contoh yang konkrit. Keponakan saya sekolah di TK, itu masih umur 5 tahun, TK A, yang situasi sekolahnya itu sangat kental dengan warna agama tertentu. Dalam pola pendidikan di sekolah mengatakan bahwa hanya agama itulah yang benar, ketika kembali pulang ke rumah, anak kecil itu, ponakan saya bertanya apakah yang bisa punya surga itu cuma agama itu,” ujar Dewi.

Menurut Dewi, pengosongan kolom agama ini bukan sebatas masalah administrasi semata, melainkan persoalan politisasi agama secara sistemik yang tidak mengakui dan melindungi masyarakat adat lokal dengan kepercayaan leluhur yang telah dianut selama ratusan tahun.

Hal ini juga dialami Kristoper Praing sebagai, warga penghayat Marapu di Sumba Timur yang menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur. Peraturan Pemerintah Pasal 81 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat masih belum memberikan perlindungan karena harus mendaftarkan ke kementrian terkait. “Sejak saya diangkat menjadi Kepala Dinas Kependudukan 2013. Pada saat itu ada kurang-lebih 2.000-an kepala keluarga yang tidak bisa dicatatkan perkawinannya karena dianggap belum terdaftar sesuai Peraturan Pemerintah” jelas Kristoper.

Saat ini sidang panel pengujian materiil ini masih berlangsung. Adapun agenda selanjunya akan diadakan sidang panel lanjutan untuk mendengarkan keterangan DPR dan 3 orang ahli pemohon pada hari Senin 13 Februari 2017.

Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik

Keterangan Dr. Shidarta, S.H., M.Hum

Keterangan Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

share on:

Leave a Response