Ahli Sidang Gafatar: Jika belum ada aktifitas makar, maka belum masuk dalam hukum pidana

ahli-sidang-gafatar-jika-belum-ada-aktifitas-makar-maka-belum-masuk-dalam-hukum-pidana

Elsam, Jakarta – Sidang ke-15 kasus dugaan penistaan agama dan makar eks petinggi Gafatar kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr Soemarno, Cakung, Jakarta Timur (23/1). Tampak ketiga eks petinggi Gafatar, yaitu Mahful Muis, Abdussalam (alias Ahmad Mushaddeq), dan Andry Cahya kembali dihadirkan ke pengadilan dengan mengenakan kemeja putih. Agenda pertama dalam sidang tersebut adalah pemanggilan saksi ahli, yakni Prof. Mudzakir, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII).

Dalam keterangannya, Prof. Mudzakir menjelaskan mengenai pasal 156A KUHP yang memiliki unsur tindak pidana. “Inti dari penodaan agama adalah sengaja, di muka umum, mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan suatu agama yang ada di Indonesia,” paparnya.

Ahli pidana yang juga Guru Besar UII ini berpendapat bahwa hari ini sangat mudah untuk menodai agama di muka umum. Sebab, teknologi saat ini mempermudah khalayak luas mengetahui luapan perasaan atau perbuatan kita. Lebih lanjut, Ahli memaknai pasal penodaan agama tersebut sebagai pelecehan terhadap suatu agama resmi di Indonesia. Pelecehan ini dapat berupa fisik, atau konten dari suatu agama tersebut, seperti kitab sucinya.

Bentuk Penodaan Konten Agama
Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat menanyakan secara spesifik perihal kebiasaan eks Gafatar yang mengganti Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh dengan ucapan Damai Sejahtera. Hal ini menimbulkan keberatan bagi Penasihat Hukum (PH) dari terdakwa. Sebab JPU tidak meminta penjelasan teori secara umum, tetapi meminta justifikasi hukum dari kasus yang tengah menjerat ketiga eks petinggi Gafatar.

Awalnya, Prof. Mudzakir sempat menyatakan bahwa penggantian ucapan semacam itu dengan sengaja sudah menjadi bagian dari penodaan agama. Namun, saat PH bertanya, Prof. Mudzakir justru mengeluarkan pernyataan lain. Menurutnya, sapaan atau ucapan bahasa Arab tidak dapat diganti dengan bahasa lain karena sesuai dengan konteks agamanya. Meski begitu, setiap orang boleh saja tidak memakai sapaan atau ucapan itu dalam kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan agama.

“Sebutan itu masuk penghinaan agama apabila teks yang tidak boleh diganti itu diterjemahkan. Contohnya seperti kata Alhamdulillah dalam surat Al-Fatihah,” pungkasnya.

Soal Makar
Sementara mengenai pasal 110 KUHP terkait permufakatan jahat, Prof. Mudzakir menjabarkan adanya perbedaan antara persiapan, permulaan pelaksanaan dan percobaan dalam permufakatan jahat. “Permufakatan jahat itu harus ada perbuatan lanjutan yang bisa diukur oleh pengadilan,” ujar pria yang lahir tahun 1957 ini.

Menurut Prof. Mudzakir, prinsip dari permufakatan jahat sebenarnya tercantum dalam pasal 107-109 KUHP. Makar bergantung pada objeknya. Makar dapat membuat Presiden tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, dapat pula membuat pemerintah yang tidak berfungsi, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam penjelasannya, Prof. Mudzakir sempat menyinggung bahwa apabila suatu organisasi belum ada aktifitas makar, dapat dikatakan itu baru ada kesepakatan ide saja. Hal ini seyogyanya belum termasuk dalam hukum pidana, karena belum ada aktifitas-aktifitas yang berpotensi mencapai tujuan makar.

Sidang selanjutnya akan digelar pada Kamis, 26 Januari 2017 dengan agenda pemeriksaan Ahli yang dihadirkan oleh PH Terdakwa.

Penulis: Ilana Aninditya

Editor: Dodi

share on:

1 comment

Leave a Response