Pentingnya Reformasi Hukum Intersepsi Komunikasi Untuk Memperkuat Perlindungan Hak Atas Privasi Warganegara

20161219_fgd-reformasi-hukum-intersepsi-komunikasi

ELSAM, Jakarta – Intrusi terhadap hak atas privasi warga negara meningkat tajam seiring dengan makin inovatifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ruang komunikasi masyarakat tidak lagi menjadi zona bebas untuk bertukar informasi dan gagasan, karena sangat rentan dilakukannya tindakan pengintaian terhadap komunikasi dan pertukaran informasi tersebut.

Situasi di Indonesia diperparah dengan tiadanya aturan tunggal tentang intersepsi komunikasi, yang bisa menjamin adanya kepastian hukum dalam perlindungan warga negara, dari praktik intersepsi yang sewenang-wenang (unlawful interception). Peraturan yang tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan berdasarkan masing-masing sektor menyebabkan ketiadaan kepastian hukum dalam praktik tersebut. Merespon hal itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekerjasama dengan Privacy International, tengah melakukan suatu studi untuk menyiapkan usulan kebijakan intersepsi komunikasi.

Sebagai bagian dari studi itu, pada 19 Desember 2016 yang lalu, ELSAM menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mendiskusikan arah kebijakan ini, baik yang terkait dengan substansi konten kebijakan, maupun proses formil yang bisa dilakukan untuk mendorong kebijakan tersebut. Diskusi yang bertajuk Reformasi Hukum Intersepsi Komunikasi ini diikuti oleh perwakilan dari aparat penegak hukum, perwakilan organisasi masyarakat sipil, aparat keamanan, alat kelengkapan DPR, serta lembaga terkait.

Momentum reformasi kebijakan ini berangkat dari hasil perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yang baru disahkan pada November 2016 lalu, yang menegaskan bahwa pengaturan intersepsi komunikasi harus diatur dalam suatu undang-undang. Hal tersebut menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 yang mengharuskan segera terbentuknya regulasi terkait tata cara intersepsi komunikasi. Bahkan secara jelas Mahkamah Konstitusi menyebutkan materi pokok yang perlu diatur di dalamnya: (i) wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta intersepsi komunikasi, tujuan yang spesifik, (iii) kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan, (iv) adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan tindakan, (v) tata cara intersepsi komunikasi, (vi) pengawasan, dan (vii) penggunaan hasilnya.

Khusus dalam konteks intersepsi komunikasi dengan tujuan penegakan hukum, Erasmus Napitupulu dari ICJR menyebutkan bahwa dalam pengaturannya harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai kategorisasi bentuk kejahatan, yang dalam proses penegakkannya, dimungkinkan untuk melakukan intersepsi komunikasi. Hal ini terutama nanti yang terkait dengan rencana pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang di dalamnya juga mengatur wewenang intersepsi komunikasi aparat penegak hukum. “Prinsipnya tidak semua tindak kejahatan dapat dilakukan upaya paksa penyadapan/intersepsi komunikasi. Sehingga harus ada gradasi tingkat keseriusan untuk memetakan wewenang upaya paksa tersebut”, tegas Erasmus.

Terkait dengan pengawasan atau mekanisme akuntabilitas terhadap kewenangan intersepsi komuniaksi, Natal Kristianto dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, khusus di lembaganya ada sejumlah proses akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Dikatakannya, meski UU KPK tidak mengatur secara detail prosedur dan akuntabilitas intersepsi komunikasi, namun selama ini pelaksanaan wewenang ini selain berdasar perintah langsung dari pimpinan, juga mengacu pada SOP internal, dan setiap tahun dilakukan audit oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sementara kaitannya dengan praktik intersepsi komunikasi dalam fungsi intelijen negara, meski UU Intelijen Negara telah mengatur dengan cukup detail pelaksanaan kewenangan ini, namun dalam praktiknya masih ada sejumlah persoalan. Dikatakan Poltak Partogi Nainggolan dari Pusat Penelitian DPR, persoalan ini terutama terkait dengan akuntabilitas pelaksanaannya, yang sampai dengan saat ini nampak belum efektif. Khususnya terkait dengan fungsi Tim Pengawas Intelijen, yang dibentuk di Komisi I DPR, yang hingga sekarang belum menunjukan fungsinya untuk secara efektif mengawasi pelaksanaan fungsi intelijen negara, termasuk fungsi intersepsi komunikasi.

Sedangkan secara proses, terkait dengan usul inisiatif pembahasan RUU Intersepsi Komunikasi, sejumlah pihak mengusulkan agar DPR bisa didorong untuk menggunakan usul inisiatif pembahasan terhadap RUU ini. Usulan ini seperti dikemukakan Yudha Kurniawan, Tenaga Ahli Komisi I DPR, yang menegaskan, “mengingat banyaknya sektor yang terkait dalam pelaksanaan kewenangan intersepsi komunikasi, mulai dari agensi intelijen yang melakukan intersepsi komunikasi dengan alasan keamanan nasional, juga aparat penegak hukum, sehingga tepat jika usulan menjadi inisiatifnya DPR”.

share on:

Leave a Response