Pendekatan EKOSOB untuk Pemulihan Korban Masa Lalu, Diskusi dalam Festival HAM 2016

20161202_festival-ham

ELSAM, Bojonegoro – Keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia mulai bermunculan, dan inisiatifnya kian mengalami penguatan, termasuk dalam konteks pemulihan bagi para korban kekerasan masa lalu. Tentunya, langkah yang ditempuh memiliki sejumlah keterbatasan, yang tidak memungkinkan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, seperti hak atas keadilan melalui proses akuntabilitas hukum. Lingkupnya menyesuaikan dengan kewenangan dan mandat yang dimiliki oleh pemerintah daerah, merujuk pada UU Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya langkah ini lebih mengedepankan pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Sebagai contoh, yang telah mengimplementasikan pendekatan tersebut adalah Kota Palu di Sulawesi Tengah. Pada periode 2010-2015 mereka berani melahirkan kebijakan pengakuan dan pemulihan bagi para korban kekerasan masa lalu, khusus yang terkait dengan Peristiwa 1965-1966. Selain pengakuan resmi sebagai korban, Pemda memberikan pemulihan dalam bentuk bantuan kesehatan, pendidikan, akses lapangan kerja, dan perumahan. Sedangkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, memulai dengan upaya memorialisasi tentang peristiwa kekerasan yang terjadi pada 13-15 Mei 1998. Memorialisasi ini merupakan wujud penghormatan bagi para korban dan keluarganya, serta upaya untuk mencegah keberulangan atas peristiwa kekerasan tersebut, pada masa yang akan datang.

Berangkat dari beragam pengalaman itulah, topik ini menjadi salah satu diskusi hangat dalam Festival HAM 2016, yang berlangsung di Bojonegoro, Jawa Timur, pada 30 November-2 Desember 2016 yang lalu. Dalam Festival yang diprakarsai oleh Pemkab Bojonegoro, Komnas HAM dan INFID ini, isu mengenai pendekatan EKOSOB untuk pemulihan korban masa lalu, menjadi tema dalam panel budaya untuk pengembangan kabupaten/kota HAM. Diskusi ini sendiri menghadirkan narasumber Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Peneliti ELSAM Wahyudi Djafar, Aktivis NU dari Kabupaten Batang Syaiful Sodiq, dan juga aktivis dari Gwangju-Korea Selatan, yang bercerita tentang pengalaman mereka bertransformasi dari situasi otoritarian yang penuh kekerasan.

Upaya ini dinilai sejalan dengan salah satu prinsip kabupaten/kota hak asasi manusia, yakni prinsip hak atas pemulihan (right to remedy). Prinsip ini menekankan pentingnya hak korban atas pemulihan yang efektif terhadap segala macam bentuk pelanggaran HAM yang telah mereka terima, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Hal ini juga sejalan dengan mandat konstitusional pemerintah daerah, yang berposisi sebagai pemangku kewajiban dalam pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM, sebagaimana diamanatkan konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Oleh karenanya menjadi penting untuk mendorong keterlibatan aktif dari pemerintah daerah di Indonesia, untuk secara serius terlibat di dalam upaya pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Keterlibatan ini utamanya pada aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya, yang sebenarnya juga menjadi urusan dan kewajiban konkuren dari setiap pemerintah daerah pada warganya. Sebagaimana diketahui para korban keketasan di masa lalu, yang mengalami beragam diskriminasi dan stigmatisasi selama puluhan tahun lamanya, telah dipotong aksesnya terhadap sumber-sumber ekonomi subsisten, termasuk hak sosial, dan kebudayaan mereka. Selanjutnya, langkah afirmasi diperlukan dalam rangka memastikan adanya pemulihan bagi mereka, dengan menekankan pada ketiga aspek di atas (ekonomi, sosial, dan budaya). Dalam ruang tersebut, partisipasi aktif dan komitmen politik dari setiap pemimpin daerah menjadi sangat diperlukan, sebagai sebuah langkah akselerasi, yang akan menjadi penopang bagi penguatan kohesifitas sosial Indonesia. [ ]

share on:

Leave a Response