Internet Governance Forum (IGF) 2016: Catatan Dinamika dan Perkembangan

20161211_igf-guadalajara

ELSAM, Guadalajara – Sampai dengan tahun ini, IGF telah memasuki tahun ke 11, setelah diperpanjang mandatnya oleh PBB, sebagai ruang yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam pemanfaatan teknologi internet: pemerintah, sektor privat, akademisi, teknisi, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Pertemuan ke 11 dilangsungkan di Guadalajara, Mexico pada 6-9 Desember 2016 lalu, dengan sejumlah isu dan perkembangan baru tentunya, beranjak dari dinamika tahun sebelumnya. Wahyudi Djafar, salah satu Peneliti ELSAM berkesempatan untuk mengikuti forum tersebut.

Dalam perkembangannya, khusus dalam relasinya dengan hak asasi manusia, IGF masih tetap diakui sebagai platform penting untuk memfasilitasi dialog tentang hak asasi manusia dan kebijakan tata kelola internet. Bahkan hak asasi manusia di internet menjadi isu yang semakin penting dan menonjol dalam pertemuan IGF, tidak semata-mata dalam konteks pemenuhan hak sipil dan politik, tetapi juga termasuk perannya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals).

Pada pertemuan tahun ini, topik mengenai keamananan dunia maya (cyber security) mendapat sorotan luas. Sejumlah sesi membahas tantangan yang berasal dari peningkatan penggunaan internet dan ancaman keamanan terhadap pemanfaatan dan pengembangan Internet. Para pemangku kepentingan menekankan perlunya langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal keamanan dunia maya, melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan dan badan internasional.

Topik lain yang masih terus menjadi perhatian ialah terkait dengan pentingnya memastikan perlindungan hak atas privasi dalam pemanfaatan teknologi internet. Isu masih terus mewarnai forum-forum di dalam IGF, khususnya berhubungan dengan praktik-praktik surveilans yang dilakukan oleh agensi-agensi intelijen dan penegak hukum. Di banyak negara mereka—dengan mengatasnamakan keamanan nasional dan penegakan hukum, seringkali intrusive memasuki komunikasi dan kehidupan privat warga negara untuk melakukan pengumpulan data dan informasi (data mining). Diskusi lain yang cukup menarik ialah korelasi antara tata kelola internet dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagai contoh nyata penggunaan big data sebagai acuan di dalam perbaikan layanan sosial dasar dan pengentasan kemiskinan. Dalam topik ini, selain isu mengenai tata kelola, big data, dan pemenuhan hak ekonomi-sosial, juga ada isu privasi, sebagai imbas dari praktik pengumpulan data.

Pembicaraan lain yang menghangat selama pertemuan IGF ini ialah kekerasan berbasis online, termasuk juga penyebaran ujaran kebencian yang tensinya makin meningkat, seiring dengan makin massifnya penggunaan media sosial dan internet. Oleh karenanya dibutuhkan keterlibatan semua pihak di dalamnya, tidak semata membangun kerangka hukum, tetapi juga perangkat teknis, dan literasi digital.

Selain konten-konten substantif dalam tata kelola, mengemuka pula pertanyaaan tentang efektifitas dari pendekatan multi stakeholder itu sendiri. Termasuk dimana posisi multistakeholder, apakah sebagai sebuah proses, substansi atau justru hasil? Merespon hal itu, berbagai pemangku kepentingan bersepakat untuk terus menekankan pentingnya pendekatan multipihak untuk mengatasi berbagai tantangan yang mengemuka, dalam pemanfaatan internet, termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia secara online. IGF juga didorong agar dapat membantu untuk memastikan bahwa Internet digunakan untuk mengaktifkan pembangunan berkelanjutan dan untuk mempromosikan hak asasi manusia secara global. [ ]

share on:

Leave a Response