Eks GAFATAR, Penista Negara & Penista Agama?

20161222_mantan-ketua-umum-gafatar

ELSAM, Jakarta – Sidang terhadap tiga orang petinggi Eks GAFATAR, yaitu Mahful Muis Tumanurung, Abdussalam alias Ahmad Mushaddeq dan Andry Cahya, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, 22 Desember 2016. Serupa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, ketiganya dituduh telah melakukan penistaan agama. Bedanya dengan Ahok, Eks GAFATAR juga dikenakan pasal Makar.

Berbeda dengan sidang kasus Ahok pula, kasus yang bermula dari pembakaran dan pengusiran ribuan anggota Eks GAFATAR dari lahan pertanian yang mereka olah di Kalimantan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi itu, sepi dari perhatian publik. Padahal, sidang kasus Eks GAFATAR ini penting dan perlu dimonitor oleh publik, karena berpotensi terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil bagi mereka. Pada sidang ketujuh itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memfokuskan pada dugaan pembentukan pemerintahan baru, dan sosok Satrio Piningit dalam GAFATAR ataupun Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara (NKTN), organisasi gabungan kelompok tani yang dibentuk setelah GAFATAR dibubarkan atau kerap disebut dengan Eks GAFATAR.

Penistaan Negara/Makar
Saksi Deni Herdian dan Anton Susanto dimintai keterangan mengenai adanya indikasi pembentukan negara tandingan ketika mereka aktif bersama GAFATAR. Kedua saksi yang dihadirkan oleh JPU tersebut merupakan mantan pengurus GAFATAR di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah.

20161222_jpu-bertanya-kepada-saksi-deni-herdian
Jaksa Penuntut Umum Abdul Rauf bertanya kepada saksi Deni Herdian

“Istilah Gubernur dan Bupati hanya sebatas pada ungkapan semata atau sebagai bahan ceng-cengan, kami lebih terbiasa dengan istilah Koordinator Wilayah,” ungkap Deni saat ditanya mengenai pelantikan jabatan di NKTN di daerah Jawa Tengah oleh Majelis Hakim. Ia juga menyampaikan bahwa tugas dan pokok fungsi dari yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah sebatas melakukan kontrol jalannya roda organisasi pada setiap struktur saja.

Mantan ketua program Kampung Pancasila ini juga mengatakan bahwa selama berada di GAFATAR, ia tidak pernah menemukan adanya undang-undang seperti halnya UUD ’45 dalam NKRI dan kutipan isi Al-Quran bukan untuk dijadikan undang-undang organisasi GAFATAR.

Hal senada juga disampaikan oleh Anton, bahwa selama dirinya menjabat sebagai staf keamanan NKTN, ia tidak pernah berencana untuk mendirikan pemerintah bayangan. Peranannya sebagai staf keamanan tidak lebih seperti halnya security dalam sebuah perusahaan. “Staf keamanan NKTN bukan seperti TNI dan Polri dalam sebuah negara, peranan kami sama dengan security perusahaan untuk menjaga keamanan anggota, bukan wilayah operasional organisasi,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa program pertanian mereka di Kalimantan diketahui oleh masyarakat sekitar maupun pejabat daerah setempat. Saat menjalankan program pertanian, mereka membeli lahan dan bekerjasama dengan masyarakat, bahkan beberapa hasil dari pertaniannya dibeli oleh masyarakat sekitar. Mengenai pembentukan pasukan perang dan pembelian persenjataan, ia tidak pernah melakukan hal tersebut dan tidak menemukan tindakan tersebut dalam NKTN. Selama di Kalimantan, kegiatan yang dilakukan murni hanya sebatas pada mengolah hasil pertanian. Kemudian, Ketua Majelis Hakim Muhammad Sirad juga sempat melontarkan pernyataan bahwa “GAFATAR tidak merongrong negara, murni hanya bertani?”. Namun, pernyataan tersebut bukan kesimpulan putusan persidangan, melainkan penegasan kepada saksi atas keterangan yang disampaikan.

Penistaan Agama, Dakwaan Yang Mengada-ada
Alat bukti berupa buku Kerajaan Allah, Teologi Millah Abraham ditunjukkan oleh JPU Abdul Rauf dalam persidangan itu. Ia juga mempertanyakan mengenai penggunaan istilah-istilah di dalam organisasi seperti: Tuan Semesta Alam, Mesias, Puji Tuan dan Damai Sejahtera. Namun, JPU tidak berupaya menggali lebih dalam tentang istilah-istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut, telah menjadi bukti dugaan dilakukannya penodaan terhadap salah satu agama di negara Republik Indonesia. Dalam surat dakwaan JPU juga kerap mengutip istilah-istilah tersebut sebagai pertimbangan atau argumen dakwaannya. Begitu juga dengan keterangan saksi JPU, berulang kali mereka menyampaikan istilah-istilah itu di setiap persidangan.

Tim Penasehat Hukum Eks GAFATAR, Febi Yonesta dari LBH Jakarta menyampaikan bahwa keyakinan ke-Tuhanan seseorang adalah sebuah kebebasan pribadi, hak azasi setiap warga negara dalam memeluk keyakinan tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk menegaskan keterangan para saksi atas pengertian pribadinya dalam memahami istilah di GAFATAR. Terkait dengan munculnya istilah Satrio Piningit dalam BAP Anton Susanto, terdakwa 2 Ahmad Mushaddeq memperjelasnya lagi dengan sebuah pertanyaan “Tadi saya dengar ada kata-kata Satria Piningit, apakah kata-kata itu dari saya?”, jawab Anton “Tidak”.

Sementara itu mengenai isu adanya kitab suci baru, Mahful M. Tumanurung juga mengatakan bahwa GAFATAR tidak memiliki kitab suci sendiri, seperti halnya Musa dengan Taurat, Isa dengan Injil dan Muhammad S.A.W. dengan Al-Quran. Kitab suci tersebut digunakan untuk pembinaan mental dan spritual anggotanya, namun hanya mereka yang berstatus aktif dan tidak ada paksaan. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa bapak Ahmad Mushaddeq selama di NKTN tidak pernah ada di dalam struktur organisasi. Adapun isu yang mengatakan bahwa GAFATAR dalam menjalankan pembinaannya sering menghina satu atau lebih agama lain tidaklah pernah terjadi.

Berbeda dengan kasus Ahok yang dituntut dugaan melakukan penodaan pada surat Al-Maidah ayat 51, ketiga petinggi Eks GAFATAR ini harus mendekam di penjara sejak tujuh bulan lalu. Jauhnya pantauan publik dan media membuat mereka rentan akan pelanggaran terhadap prinsip kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta berhak atas peradilan yang adil dan tidak memihak.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan kembali menggelar sidang pada Kamis, 29 Desember 2016 dengan agenda pemeriksaan Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Penulis: Nanang Nurhayudi
Editor: Adiani Viviana

share on:

Leave a Response