Catatan Diskusi Desain Penelitian: Apakah Desentralisasi Berpengaruh Bagi Perbaikan HAM?

20161216_fgd-desain-penelitian-kinerja-ham-pemda

ELSAM, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kabupaten/Kota Peduli HAM ke sebanyak 228 daerah, dua hari sebelum peringatan Hari HAM 2016. Penghargaan ini merupakan seremoni tahunan yang dilakukan sejak tahun 2013. Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan memang meningkat dari tahun lalu, akan tetapi kualitas daerah-daerah yang terpilih masih memancing pertanyaan: apakah daerah-daerah itu memang benar-benar menjalankan mandat HAM sebagaimana tertuang di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945?

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyadari bahwa desentralisasi telah memberikan peran besar kepada daerah untuk menjalankan beragam urusan. Akan tetapi, apakah desentralisasi telah menjadi sistem yang signifikan dalam memajukan HAM di Indonesia? Metodologi tentang bagaimana cara menilai signifikansi desentralisasi dalam ekosistem HAM menjadi topik utama dalam diskusi metodologi yang diadakan Elsam pada 16 Desember 2016 lalu, di Jakarta. Diskusi yang bertajuk Finalisasi Desain Penelitian tentang Kinerja HAM Pemerintah Daerah tersebut, mengundang Dodi Ambardi (Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia), Ifdhal Kasim, Roichatul Aswidah (Komisi Nasional HAM), Stanley Adi (Dewan Pers), Balitbang Kemenkumham, Direktur Intrumen HAM Kemenkumham, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Bappenas, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Infid dan PSHK.

Diskusi ini menjadi bagian penting kegiatan penelitian yang akan dilakukan ELSAM di enam wilayah di Indonesia. Wahyudi Djafar, Deputi Direktur ELSAM, sekaligus koordinator penelitian ini, mengungkapkan bahwa desentralisasi telah mengubah peta kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Kami ingin mengetahui apa kontribusi daerah dalam percepatan perbaikan HAM di Indonesia. Apakah desentralisasi memberikan pengaruh terhadap penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kami juga ingin menilai kualitas kinerja pemerintah daerah dengan seperangkat sumber daya dan kewenangan yang dimilikinya setelah otonomi daerah,” ungkap Wahyudi Djafar.

Dodi Ambardi, yang sekaligus bertindak sebagai supervisor penelitian ELSAM, menyadari bahwa kompleksitas permasalahan ditambah dengan karakter lokal yang berbeda antar daerah menjadi tantangan penelitian ini. Stanley Adi Prasetyo mengungkapkan bahwa instrumen yang telah dibuat oleh UNDP mengenai indicator-indikator HAM, dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini.

“Perlu juga diketahui bahwa penilaian ini jangan hanya melihat indikator hasil kinerja HAM pemerintah daerah. Indikator proses juga harus dicermati apakah, misalnya, proses perumusan kebijakan telah sesuai dengan standar-standar HAM internasional,” jelasnya.

Penelitian ELSAM akan mencermati aspek kebijakan, program dan praktik yang terjadi di pemerintah daerah. Komponen HAM yang dinilai adalah hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; hak-hak sipil dan politik; serta hak-hak kelompok rentan (ie. perempuan, disabilitas dan anak).

Roichatul Aswidah menyatakan, “ada baiknya penilaian ini berangkat dari komponen kewenangan yang dilimpahkan konstitusi kepada pemerintah daerah sehingga penilaiannya tepat sasaran.”

“Inisiatif-inisiatif baik dari daerah juga perlu dimunculkan dalam penelitian ini agar dapat menjadi contoh bagi daerah lain”, tambah Roichatul.

Adriana Venny dari Komnas Perempuan menambahkan, “peta kebijakan, khususnya tentang perempuan, juga perlu disinggung dalam penelitian. Misalnya saja, saat ini ada 421 peraturan daerah yang diskriminatif, terutama untuk perempuan dan anak perempuan, namun belum juga dicabut keberlakuannya”. Pemilihan informan dalam penelitian Elsam juga harus dicermati agar memperoleh informasi yang berimbang.

“Aspek lain yang perlu dicermati adalah informan dari sektor private dan dimensi spatial planning dari pemerintah daerah,” usul Mugiyanto, dari Infid.

Dari penelitian ini, Elsam berharap akan dapat menghasilkan indeks penilaian yang dapat mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menegakkan dan memajukan HAM di daerahnya.

Penulis: Miftah Fadhli

share on:

Leave a Response