Revisi UU ITE Masih Berpotensi Mengancam Kebebasan Berekspresi

UU-ITE.-Ilustrasi-660x330

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Ia dikenai pasal 156 a KUHP juncto pasal 28 ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan Buni Yani juga dijadikan tersangka dengan menggunakan pasal 27 dan pasal 28 terkait penyebar kebencian terkait SARA dalam UU ITE.

Sejak diundangkan pada tahun 2008, UU ITE ini sendiri sudah beberapa kali memakan korban karena multi tafsir. Menurut data SAFENet, sejak tahun 2008 hingga November 2015, ada 118 netizen yang menjadi korban UU ITE. Di tahun 2015 sendiri, ELSAM mencatat ada sekitar 47 korban yang terjerat UU ITE. Menariknya, menurut data Remotivi dalam rentang periode 28 Agustus 2008 hingga 23 Agustus 2016, dari total 126 laporan terkait UU ITE yang tercatat, 50 kasus di antaranya dilaporkan oleh mereka yang merupakan aparatur negara, seperti kepala daerah, anggota legislatif di tingkat daerah, hakim atau jaksa serta aparat penegak hukum. UU ITE ini juga banyak digunakan oleh kalangan profesional dan pelaku bisnis. Alasan yang paling sering digunakan adalah penghinaan terhadap pejabat negara. Di samping itu, tuduhan lain seperti melakukan korupsi dan kekerasan juga menjadi alasan kuat mengapa mereka melakukan pelaporan. Laporan paling banyak ditujukan kepada aktivis LSM sehingga wartawan serta masyarakat awam. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan UU ITE banyak digunakan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik yang memiliki jabatan, kekuatan politik ataupun pemilik modal.

Masalah dalam UU ITE ini sendiri adalah kerap kali UU ITE, khususnya pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3, yang digunakan bukan pada porsinya. Pasal-pasal tersebut sering kali dipelintir oleh pengadunya untuk menghukum seseorang karena dianggap melakukan penodaan agama atau pencemaran nama baik.

Untuk itulah, beberapa organisasi masyarakat sipil mencoba mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap UU ITE ini. Perubahan ini sekaligus untuk menjawab tantangan aktual dalam pemanfaatan teknologi internet saat ini. Dibutuhkan akselerasi hukum dan dukungan arsitektur lainnya, seperti sosial dan teknologi, untuk mampu menjawab berbagai kebutuhan dalam pemanfaatan internet. Hukum seharusnya mampu menjadi jembatan beragam arsitektur yang menopang pemanfaatan internet, sekaligus menjembatani transformasi tantangan dari yang semula sebatas offline (konvensional), menjadi online (dalam jaringan).

Upaya untuk merevisi UU ITE ini akhirnya dilakukan oleh pemerintah dan DPR dengan menyetujui perubahan terhadap sejumlah pasal dalam UU tersebut pada tanggal 27 Oktober 2016 lalu. Namun sayangnya, hasil perubahan, yang mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016 ini, jauh dari yang diharapkan masyarakat. Perubahan atau revisi UU tersebut bahkan hanya bersifat tambal sulam tanpa menyentuh persoalan dan kebutuhan pokok dari suatu UU yang mengatur internet.

Revisi tambal sulam tersebut nampak dari sejumlah materi, seperti: 1) ambigunya rumusan yang mengatur mengenai konten internet, dengan sebatas pemberian kewenangan pemutusan akses bagi pemerintah; 2) munculnya rumusan baru, seperti hak atas penghapusan informasi (right to be forgotten), tanpa dilengkapi dengan syarat dan prosedur yang memadai; 3) persoalan dalam pengaturan pidana yang belum mampu meminimalisir pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, khususnya kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah (legimate expression).

Dalam materi hasil revisi UU ITE (pasal 40) disisipkan materi baru mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap muatan/konten internet yang dilarang, termasuk memberikan perintah kepada Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan. Rumusan ini malah memberikan legitimasi bagi eksisnya Permenkominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs-situs Internet Bermuatan Negatif. Pemberian wewenang mutlak kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses secara politik berbahaya, mengingat besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Selain itu, rumusan ini juga jauh dari standar hak asasi manusia dalam pemutusan (blocking) konten internet, yang menghendaki adanya kejelasan batasan konten/muatan internet yang dapat dibatasi; prosedur dalam pembatasannya, termasuk mekanisme pemulihannya; dan keharusan wewenangnya diserahkan kepada suatu badan yang independen, bebas dari kepentingan politik dan ekonomi.

Hal yang lain adalah mengenai disisipkannya ketentuan baru di dalam pasal 26, terkait dengan penghapusan informasi yang dinilai tidak relevan. Rumusan tersebut jauh dari prinsip-prinsip right to be forgotten, yang seharusnya dilakukan melalui penetapan pengadilan. Selain itu, kebijakan penghapusan data pribadi seharusnya diselaraskan dengan persyaratan minimum penghapusan data, yaitu individu harus diberitahukan mengenai tindakan penghapusan data yang dilakukan dan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan penghapusan data; penghapusan data pribadi harus dibatasi berdasarkan penentuan jenis-jenis data pribadi yang sah untuk dilakukan penghapusan, dan penyedia jasa yang terkait, otoritas publik dan pengadilan harus melakukan pelaporan secara terbuka (transparency) mengenai keputusan yang berkaitan dengan penghapusan atas informasi pribadi. Tidak adanya rumusan seperti ini menunjukkan kesan pasal tersebut sarat dengan kepentingan politik, khususnya untuk menghilangkan rekam jejak informasi individu-individu yang diduga melakukan pelanggaran HAM atau pidana lainnya.

Sedangkan terkait ketentuan pidana, khususnya pidana pencemaran nama baik, pemerintah dan DPR telah gagal untuk menghadirkan kepastian hukum karena pasal tersebut selain tercantum di UU ITE juga tercantum di KUHP. Seharusnya pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE (pasal 27 ayat 3) dihapuskan dan dikembalikan pengaturannya kepada KUHP.

Hasil perubahan atau revisi UU ITE yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR dapat disimpulkan belum mampu untuk menyikapi perkembangan baru dalam pemanfaatan internet yang sangat cepat. Bahkan materi UU ITE juga sangat berpotensi memberikan ancaman kembali terhadap hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia, terutama hak atas informasi yang baru kita nikmati dalam beberapa tahun belakangan ini.[ ]

share on:

Leave a Response