Pengembangan Kapasitas HAM Bagi SKPD di Kabupaten Sikka, NTT

20161112_pelatihan-skpd-maumere

ELSAM, Maumere – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sikka, Pusat Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra), Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), dengan dukungan Program Peduli-Kementerian Koordinator Bidan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), menyelenggarakan pelatihan HAM bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pada 10 – 12 November 2016 di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan ini mengambil tema “Membangun Kabupaten Sikka yang Inklusif Berbasis HAM”. Sedikitnya 21 orang mengikuti pelatihan ini, yang merupakan perwakilan dari sejumlah SKPD, serta pihak gereja, yang banyak melakukan pelayanan bagi masyarakat. Sesi pelatihan merentang dari pengetahuan dasar HAM, hak-hak perempuan, hingga hak-hak saksi dan korban pelanggaran HAM. Pelatihan menghadirkan Otto Gusti Madung (STFK Ledalero), Muhammad Nurkhoiron (Komnas HAM), Masruchah (Komnas Perempuan), dan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Pelatihan ini merupakan rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Sikka bersama-sama dengan ELSAM, PBH Nusra, dan IKa, untuk mendorong Sikka sebagai Kabupate Hak Asasi Manusia. Meski kabupaten ini telah mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi masih ada beragam catatan dalam upaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karenanya, penghargaan tersebut bukan saja merupakan wujud apresiasi terkait pentingnya peran Kabupaten Sikka dalam pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia, tetapi juga memberikan lecutan untuk sepenuhnya melakukan berbagai upaya untuk menjalankan kewajiban negara terhadap HAM. Dalam pidato pembukaannya, Bupati Sikka, Drs. Yoseph Ansar Rera, mengungkapkan keinginannya agar Kabupaten Sikka menjadi garda terdepan dalam mengelola tata pemerintahan yang berwawasan HAM.

“Sebagai kabupaten yang telah memperoleh penghargaan Kabupaten Peduli HAM oleh Pemerintah, Kabupaten Sikka harus dapat menghindari berbagai bentuk pelanggaran HAM agar dapat hidup dalam cinta-kasih”, tegas Ansar.

Pelatihan ini ditutup oleh Wakil Gubernur Kabupaten Sikka, Drs. Paolus Nong Susar dan tokoh masyarakat Sikka, John Balla, yang memberikan refleksi mendalam terhadap perjuangan masyarakat sipil di Kabupaten Sikka. John menegaskan, bahwa pelatihan HAM ini merupakan salah satu usaha untuk membangun konsolidasi yang lebih kuat antar masyarakat sipil dan pemerintah lokal.

Lebih jauh, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi para staf SKPD Kabupaten Sikka, untuk memahami HAM. Dari pemahaman tersebut harapannya mereka dapat mengintegrasikan HAM di dalam perancangan program dan kebijakan di Kabupaten Sikka. Secara khusus, pelatihan ini juga dimaksudkan untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM Daerah Kabupaten Sikka. [ ]

Penulis: Miftah Fadhli
Editor: Wahyudi Djafar

share on:

1 comment

Leave a Response