ID-IGF 2016: Keseimbangan HAM dan Kebijakan Cybersecurity di Indonesia

20161115_id-igf_yudi

ELSAM, Jakarta – Paska Deklarasi Forum Tata Kelola Internet Indonesia atau Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) pada 2012, forum tata kelola internet Indonesia (ID-IGF) kembali digelar untuk keempat kalinya pada Selasa, 15 November 2016. Forum yang digelar di Gedung BPPT, Jakarta dengan tema “Mewujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia” melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengatur tata kelola internet yang demokratis.

Dalam Forum Tata Kelola Internet Indonesia tahun ini, ELSAM terlibat dalam satu workshop untuk kategori hukum yang berkaitan dengan pembangunan kebijakan keamanan dunia maya. Workshop yang berjudul “Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pelembagaan Kebijakan Keamanan Dunia Maya (Cybersecurity): Tawaran Bagi Indonesia” ini menghadirkan Edmon Makarim dari Fakultas Hukum UI, Arwin D.W Sumari dari Desk Ketahanan Cyber Kemenkopolhukam yang mewakili unsur pemerintah, Ardi Sutedja dari Indonesian Cybersecurity Forum (ICSF) yang mewakili kepentingan bisnis, serta Wahyudi Djafar dari ELSAM sebagai pembicara. Workshop ini banyak membahas tawaran perkembangan kebijakan cybersecurity yang memiliki perspektif hak asasi manusia di Indonesia, mengingat Indonesia belum memiliki definisi pasti mengenai ketahanan nasional.

Menurut Arwin Sumari, Indonesia sangat rentan dan beresiko mengalami serangan siber, sehingga membutuhkan mekanisme perlindungan termasuk dalam hal kepentingan nasional yang terintegrasi dalam dunia siber. Hal yang sama juga disampaikan Edmon Makarim, yang menyatakan ‘keamanan akses’ juga termasuk dalam poin penting dalam diskusi mengenai hak asasi manusia dan internet. Menurut Edmon, saat ini Indonesia mengalami kekosongan perlindungan ruang siber antara lembaga pertahanan dan keamanan, karena belum memiliki konsep ketahanan nasional dengan definisi pasti. “Diperlukan suatu lembaga yang menjadi poros koordinasi dan berasal dari berbagai pihak atau multistakeholder. Hal tersebut ditujukan untuk menjawab kebutuhan konstitusi yang melibatkan model perlindunan ketahanan informasi,” tambah Edmon.

Dalam konteks pelembagaan kebijakan siber, menurut Wahyudi Djafar dibutuhkan suatu model perlindungan yang selalu beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu perwujudannya adalah dengan menjamin hak atas rasa aman bagi pengguna internet dan warga negara. Selain itu, rasa aman juga harus menjamin kebebasan berekspresi dan hak atas informasi melalui dunia maya bagi para pengguna internet.

“Kita harus belajar dari Estonia yang pernah mengalami serangan siber dan mengakibatkan situasi yang kolaps bahkan dari segi ekonomi. Dari kejadian tersebut, Estonia berhasil membangun infrastruktur siber yang kuat. Tidak hanya mampu melindungi kepentingan nasional dan ekonomi, tetapi kebijakan tersebut menjadikan internet sebagai infrastruktur yag membuka ruang bebas bagi masyarakat untuk berekspresi di internet,” jelas Wahyudi.

Untuk mencapai hal itu dibutuhkan penilaian menyeluruh baik di level kebijakan maupun kelembagaan serta ancaman. Hal ini juga meliputi internalisasi dan pengintegrasian nilai-nilai hak asasi manusia dalam menyusun kebijakan mulai dari struktur, proses, dan hasil. Salah satu langkah yang ditawarkan ELSAM adalah dengan menyusun buku putih sekaligus peta jalan kebijakan dan strategi keamanan dunia maya nasional, perbaikan arsitektur hukum dengan perubahan kebijakan dan regulasi, serta reposisi kelembagaan, dan penguatan arsitektur sosial termasuk kesadaran publik dan budaya digital. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan cybersecurity yang mampu memberi perlindungan secara heterogen dan menyeluruh termasuk elemen masyarakat termasuk kelompok minoritas.

Penulis: Lintang Setianti
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response