Desakan Perbaikan Situasi HAM di Tingkat Nasional: Laporan Masyarakat Sipil Dalam Tinjauan Universal Berkala Indonesia Tahun 2017

unhrc42312

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia secara normatif memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah nyata bagi penikmatan hak asasi manusia (HAM) di tingkat nasional. Komitmen Indonesia dalam menjamin perealisasian HAM bagi setiap individu telah termanifestasikan dengan komitmennya untuk meratifikasi setidak-tidaknya 8 dari 9 perjanjian HAM internasional fundamental, seperti, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT).

Pada perkembangannya, demi menjamin tercapainya perbaikan jaminan HAM di Indonesia, melalui forum internasional, Indonesia telah terlibat dengan beragam mekanisme HAM yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2006, Dewan HAM PBB telah membentuk mekanisme Tinjauan Universal Berkala (Universal Periodic Review/UPR) yang secara periodik menguji performa pemajuan HAM terhadap 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia.

Sejak terbentuknya mekanisme UPR ini, Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai negara terdepan untuk ditinjau oleh Dewan HAM PBB. Selama dua periode terakhir (2007 dan 2012), nampak jelas betapa gagalnya Indonesia untuk memenuhi komitmennya terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dalam sesi-sesi sebelumnya.

Pada tahun 2012 saja, Indonesia telah menerima 180 rekomendasi dari negara anggota PBB lainnya yang mana 150 di antaranya telah diterima, sementara 30 rekomendasi sisanya ditolak oleh Pemerintah Indonesia. Terlepas dari massifnya komitmen yang ditunjukan untuk melaksanakan 150 rekomendasi tersebut, nyatanya perealisasian dari rekomendasi-rekomendasi tersebut sangat jauhlah dari harapan.

Absennya kejujuran Indonesia untuk menjamin terpenuhinya rekomendasi-rekomendasi dalam UPR tersebut kemudian mendapatkan atensi dari organisasi masyarakat sipil yang peduli bagi perbaikan situasi HAM di Indonesia dengan mengajukan Laporan Pemangku Kepentingan Alternatif (Alternative Stakeholders’ Report) kepada Dewan HAM PBB untuk sidang UPR Indonesia ketiga yang akan diselenggarakan pada bulan April/Mei 2017.

Menyoroti kesempatan ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bersama dengan sejumlah gerakan masyarakat sipil lainnya telah menyampaikan laporannya kepada Dewan HAM PBB. Adapun laporan-laporan yang disampaikan terdiri dari 5 laporan terpisah yang secara khusus menyoroti berbagai hal terhadap situasi HAM di Indonesia, yang terbagi sebagai berikut:

  1. Laporan Bersama dari 33 Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia yang koordinir oleh Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia dan mengulas 24 hal utama terhadap pelaksanaan 150 rekomendasi UPR Indonesia tahun 2012 yang lalu;
  2. Laporan Bersama ELSAM dengan 6 Organisasi Masyarakat Sipil lainnya terhadap 5 isu terpilih terkait dengan penerapan hukuman mati di Indonesia;
  3. Laporan Bersama ELSAM dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dengan Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang secara khusus menyoroti tentang revisi KUHP dan situasi penyiksaan di Indonesia;
  4. Laporan Bersama ELSAM dengan 5 Organisasi Masyarakat Sipil lainnya yang menyampaikan tentang situasi kebebasan berekspresi, serta kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia; serta
  5. Laporan Bersama ELSAM dengan Privacy International (PI) yang membahas mengenai jaminan perlindungan hak atas privasi di Indonesia, meliputi aspek intersepsi komunikasi dan perlindungan terhadap data pribadi.

Pada intinya, ELSAM berharap kelima laporan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Dewan HAM PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya dalam memahami situasi terkini terkait dengan pemajuan HAM di Indonesia. Dengan dasar pertimbangan inilah, semoga pada sidang UPR Indonesia pada tahun 2017 dapat menjadi katalisator bagi perbaikan situasi HAM di tingkat nasional.

Jakarta, 30 November 2016

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyudi Djafar (Deputi Direktur PSDHAM), telepon: 081382083993, atau Ruben Sumigar (Peneliti), telepon: 085780094050.

share on:

Leave a Response