Anti-Klimaks Perubahan UU ITE Masih Melanggar Kebebasan Ekspresi

UU-ITE-min

ELSAM, Jakarta – Revisi Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang disahkan pada 27 Oktober 2016, kembali membatasi aktivitas masyarakat sipil dunia maya. Inisiatif perubahan dari pemerintah yang seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan UU ITE sebagai regulasi pemanfaatan internet yang berperspektif HAM ternyata masih berpotensi melanggar kebebasan berekspresi serta kemunduran dalam hukum acara pidana.

Walaupun telah melakukan dua kali rapat kerja dan lima kali rapat panitia kerja komisi 1 DPR, Rancangan Undang-Undang Perubahan UU ITE tetap saja belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan dukungan atas pertumbuhan informasi dan teknologi digital. Salah satunya karena pasal karet yang merupakan instrumen kriminalisasi ekspresi warga yang sah masih dipertahankan. Perubahan yang dilakukan tidak mencakup permasalahan inti dari rumusan pasal ini terkait frasa “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses.” Meskipun ancaman pidana pencemaran nama baik diturunkan menjadi 4 tahun guna mencegah penahanan, hal ini masih lebih berat ketimbang ancaman maksimal 9 bulan penjara sebagaimana diatur dalam KUHP.

Ambiguitas juga terjadi dalam perumusan aturan terkait tata kelola konten internet. Revisi UU ITE hanya menyebutkan pemberian kewenangan pemutusan akses yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 40 dari materi hasil perubahan yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pemutusan akses terhadap muatan/konten internet yang dilarang, termasuk memberikan perintah kepada internet service provider (ISP). Rumusan tersebut dapat diindikasikan sebatas memberikan legitimasi terhadap Permenkominfo no. 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs-Situs Internet Bermuatan Negatif. Padahal pemberian wewenang mutlak kepada pemerintah menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dapat berpengaruh pada aksesibilitas hak informasi dan hak berekspresi pengguna internet di dunia maya. Selain itu rumusan ini juga tidak mencakup kejelasan mekanisme pembatasan konten/muatan internet seperti prosedur, mekanisme pemulihan, termasuk keharusan pemberian kewenangan kepada badan independen yang bebas dari kepentingan politik dan ekonomi.

Selain itu kekeliruan revisi UU ITE juga terlihat dalam pencantuman ketentuan penghapusan informasi atau right to be forgotten dalam pasal 26. Alih-alih menerapkan prinsip yang lahir dari Uni Eropa dan Argentina pada tahun 2006, rumusan pasal ini justru tidak menerapkan ketentuan pokok atau syarat pemberlakuan prinsip tersebut. Misalnya keharusan melalui penetapan pengadilan, dan kebijakan yang diselaraskan dengan persyarat minimum penghapusan data seperti: pemberitahuan kepada individu mengenai tindakan penghapusan data yang dilakukan dan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan penghapusan data; pembatasan penghapusan data berdasarkan penentuan jenis-jenis data pribadi yang sah untuk dilakukan penghapusan, dan penyedia jasa yang terkait seperti otoritas publik dan pengadilan harus melakukan pelaporan berjangka secara terbuka terkait dengan keputusan penghapusan informasi pribadi. Kekosongan mekanisme ideal dalam menerapkan prinsip right to be forgotten, sangat berpotensi penyalahgunaan pasal ini untuk kepentingan politik. Terutama situasi negara dengan tingkat impunitas yang tinggi seperti Indonesia, penggunaan pasal ini hanya akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menghilangkan rekam jejak informasi pribadi atas dugaan berbagai kasus seperti pelanggaran hak asasi masa lalu dan bahkan korupsi.

Menurut Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar, hasil perubahan yang demikian menunjukkan pemerintah dan DPR sebagai otoritas pembentuk undang-undang, belum mampu sepenuhnya mengintegrasikan berbagai komitmen dan prinsip hak asasi manusia khususnya dalam materi UU ITE. Hal ini juga memperlihatkan kegagapan pembentuk kebijakan dalam menghadapi perkembangan baru dan pemanfaatan internet yang sangat cepat.

Penulis: Blandina Lintang

share on:

Leave a Response