Perlunya Kebijakan Perlakuan Khusus untuk Korban Kekerasan Masa Lalu

20161026_jimly-1500x1000

Menelusuri alur sejarah bangsa, tidak bisa dipungkiri bahwa kekerasan massal dan diskriminasi sistemik telah menjadi bagian yang tak-terpisahkan dari perjalanan bangsa ini. Mereka, para koban kekerasan masa lalu, senantiasa mengalami pengucilan, pembatasan, dan pembedaan dalam berbagai aspek kehidupannya. Banyak diantara mereka hidup sebagai warga miskin dan lansia di berbagai pelosok negeri. Tegasnya, mereka kesulitan mendapatkan akses pada layanan publik dan program-program pembangunan, sebagaimana layakanya warga negara pada umumnya. Oleh karenanya, dibutuhkan pendekatan khusus terhadap kelompok ini, dalam rangka penyediaan sistem perlindungan, akses pada pemulihan dan rehabilitasi, termasuk layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Langkah afirmatif seperti ini dinaungi oleh ketentuan Pasal 28 H ayat (2) UUD Negara RI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya, perlakuan khusus termasuk dalam pelaksanaan kewajiban perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab dari negara yang dilaksanakan melalui seluruh jajaran pemerintah.

Mahkamah Konstitusi pun telah menegaskan, bahwa kebijakan perlakuan khusus atau affirmative action bagi kelompok tertentu adalah suatu kebijakan yang konstitusional. Tindakan ini adalah upaya untuk memberi kesempatan kepada kelompok tertentu agar memiliki kesempatan atau lapangan peran yang sama. Kebijakan perlakuan khusus bagi korban kekerasan masa lalu, tidak bisa pula disebut sebagai tindakan yang diskriminatif atau tidak adil menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pilihan kebijakan ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap berbagai kewajiban internasional hak asasi manusia, yang menghendaki penghapusan segala bentuk diskriminasi.

Mendorong adanya pelembagaan kebijakan perlakuan khusus bagi para korban kekerasan masa lalu agar mereka mendapatkan sepenuhnya hak-hak sosial, ekonomi, dan budayanya, bebas dari semua bentuk tindakan diskriminasi, juga sejalan dengan komitmen pemerintah hari ini, yang berkehendak untuk memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan perangkat kebijakan yang tepat dan efektif, guna memberikan dukungan dan menjadi payung dalam rangka percepatan pemulihan hak-hak korban kekerasan masa lalu. Pulihnya hak-hak korban masa lalu akan berdampak pada penguatan solidaritas sosial yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pada akhirnya akan menjadi simpul utama dalam restorasi sosial Indonesia. [ ]

share on:

Leave a Response