Pendekatan Hak EKOSOB untuk Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

20161026-28_dialog-nasional-1780x1000

ELSAM, Jakarta – Inisiatif dan langkah pemulihan korban kekerasan masa lalu, telah banyak mengemuka di sejumlah tempat, khususnya di tingkat akar rumput dan pemerintahan daerah. Upaya ini dilakukan tentu dengan sejumlah keterbatasan kapasitas para penggagasnya, yang lebih mengedepankan pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah melakukan upaya pemulihan bagi para korban kekerasan masa lalu di kotanya dalam bentuk bantuan kesehatan, pendidikan, akses lapangan kerja, dan perumahan. Sedangkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta membuat memorialisasi tentang peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayahnya pada tanggal 13-15 Mei 1998 sebagai upaya untuk memberi penghormatan bagi para korban dan keluarganya dan untuk mencegah keberulangan kejadian seperti ini di masa yang akan datang.

Dalam kehidupan budaya, perkembangan menuju pemulihan korban kekerasan masa lalu berlangsung dengan penuh gairah dan keberagamanan cara. Penghidupan kembali kesenian-kesenian dan kebudayaan rakyat yang sempat di larang pada masa lalu menjadi pertanda terjadinya restorasi sosial. Di Bojonegoro, Jawa Timur, kesenian Sandur yang dulu sempat dilarang oleh pemerintah Orde Baru sudah mulai hidup kembali; demikian pula pementasan kembali seni Ketoprak Ondo Rante di Pati, Jawa Tengah. Generasi muda NU membuat inisiatif rekonsiliasi kultural berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah berlangsung sekitar 15 tahun. Keluarga korban dengan dukungan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat melakukan penisanan di lokasi-lokasi kuburan massal sebagai tuntutan keyakinan spiritual mereka dan wujud rekonsiliasi budaya di masyarakat. Peristiwa seperti ini berlangsung di Semarang dan Bali.

Seluruh langkah di bidang ekonomi, sosial dan budaya ini merupakan wujud pengakuan publik oleh pemerintah dan masyarakat setempat atas kekerasan yang terjadi dalam perjalanan sejarah komunitasnya dan atas dampak yang ditanggung oleh para korban dan keluarganya. Inisiatif-inisiatif lokal seperti ini juga menunjukkan kapasitas pranata sosial-budaya untuk memperkuat solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari perspektif korban, langkah-langkah ini berkontribusi besar pada pemulihan mereka. Dari perspektif kebangsaan, langkah-langkah tersebut merupakan aksi penghilangan diskriminasi yang berkepanjangan dan bagian dari restorasi sosial Indonesia.

Sebagai upaya percepatan untuk memastikan adanya pemulihan bagi korban kekerasan masa lalu itulah, Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), pada 26-28 Oktober lalu, menyelenggarakan suatu dialog nasional. Dialog ini mengusung tema “Mendorong Pelembagaan Kebijakan Perlakuan Khusus Untuk Percepatan Restorasi Sosial Indonesia: Pemulihan Korban Kekerasan Masa Lalu”. Dalam penyelenggaraannya, secara resmi dialog ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Pada pidato pembukaannya, Puan menyatakan perihal pentingnya menjaga kohesifitas sosial Indonesia untuk merawat kebhinnekaan, yang salah satunya bisa dijalankan dengan memastikan inklusi sosial bagi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan, termasuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Juga keharusan untuk mengakhiri praktik diskriminasi, khususnya mereka para korban kekerasan masa lalu yang mengalami beragam diskriminasi dan stigmatisasi selama puluhan tahun lamanya.

Selain pidato pembuka dari Menko PMK, sebagai pendasaran juga dipaparkan ceramah kunci dari Prof. Jimly Asshiddiqie, yang mengingatkan kembali pentingnya agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, sebagai salah satu agenda bangsa yang masih terutang. Dialog ini dimulai dengan sebuah sarasehan publik dan dilanjutkan dengan serangkaian diskusi mendalam dan konsultasi teknis dengan para pakar, pembuat kebijakan dan komunitas korban untuk penyiapan sebuah rumusan kebijakan untuk mendorong pemulihan bagi korban kekerasan masa lalu.

Melalui dialog nasional ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk mengembalikan perangkat kebijakan perlakuan khusus, terutama dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi inisiator bagi penguatan modal sosial yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan komunitas korban selama ini. Praktik-praktik lokal yang telah diinisiasi akar rumput, dalam salah satu refleksi dialog, menjadi simpul penting untuk menciptakan agenda nasional bagi pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. [ ]

share on:

Leave a Response