Policy Brief: Urgensi Rencana Aksi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Dan Struktur Hierarkinya Dalam Hukum Indonesia

cf_policy-brief-ran-bisnis

cf_policy-brief-ran-bisnisUrgensi Rencana Aksi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Dan Struktur Hierarkinya Dalam Hukum Indonesia

Globalisasi ekonomi mengangkat perusahaan sebagai aktor baru yang mengontrol bidang-bidang strategis yang dapat mengendalikan dan mengatur kehidupan ekonomi suatu negara. Perusahaan saat ini bahkan dapat menggantikan peran negara untuk menyediakan fasilitas dan layanan publik. Kekuatan korporasi begitu tinggi, sehingga meningkatkan dan memperluas hubungan yang tidak seimbang antara perusahaan dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pemerintah cenderung berada di sisi kepentingan korporasi yang tercermin melalui produk legislasi. Belakangan ini, peran pemerintah cenderung menurun ketika berhadapan dengan perusahaan. Situasi ini menyebabkan potensi pelanggaran hak asasi manusia karena masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi baik pemerintah maupun perusahaan yang masing-masing memiliki kekuatan. Hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus kembali seimbang melalui penempatan ulang peran pemerintah dalam mengembangkan hubungan dengan pasar. Dengan kata lain, Negara harus meningkatkan peran mereka dengan mempengaruhi perilaku sektor swasta. Upaya ini dapat diimplementasikan melalui intervensi pada pasar melalui peraturan perundang-undangan.

Perkembangan RAN Bisnis dan Hak Asasi Manusia merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran pemerintah dan tanggung jawab korporat untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, RAN harus diubah menjadi norma hukum melalui pengembangan substansi RAN ke dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk membaca policy brief ini, silakan klik unduh

share on:

Leave a Response