Pengosongan Kolom Agama Bagi Penghayat/Penganut Keprecayaan: Inkonstitusional?

20160928_permohonan-uu-adminduk

ELSAM, Jakarta – Diskriminasi terhadap kelompok penghayat atau penganut kepercayaan di Indonesia masih berlanjut hingga saat ini. Bahkan diskriminasi tersebut semakin diperkuat dengan munculnya UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan kelompok penghayat atau penganut kepercayaan harus mengosongkan kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Aturan tersebut melahirkan pelanggaran-pelanggaran lanjutan terhadap hak asasi para penganut kepercayaan dan penghayat. Sebagai contoh, penganut Sapto Darmo di Brebes tidak bisa memakamkan keluarganya di pemakaman umum karena tidak tertulis agama di KTP nya. Sedangkan perkawinan penganut kepercayaan Marapu di Sumba tidak pernah dicatatkan di catatan sipil negara sehingga anak-anak keturunannya juga tidak memiliki akta kelahiran. Bahkan anak-anak mereka harus memiliki surat baptis terlebih dahulu untuk bisa mengenyam pendidikan. Sementara kelompok Parmalim dan Ugamo Bangso Batak hingga saat ini kesulitan mendapatkan pekerjaan karena tidak mencantumkan agama mereka di KTP.

Selain itu, aparat birokrasi sering kali juga menerapkan bentuk layanan administrasi kependudukan yang berbeda terhadap para kelompok penghayat dan kepercayaan. Di beberapa daerah, para penganut penghayat dan kepercayaan yang mengurus KTP dan KK, sering kali dipaksa untuk mengisi kolom agama dengan salah satu dari enam agama yang diakui negara oleh petugas Catatan Sipil dan Kependudukan.

Karena berbagai hal tersebutlah, maka empat warga negara yang merupakan penghayat dan penganut kepercayaan, melalui Tim Pembela Kewarganegaraan, mendaftarkan uji materi terhadap UU Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (28/9) lalu. Pasal-pasal yang diuji antara lain pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan pasal 64 ayat (1) jo. ayat (5) UU Administrasi Kependudukan.

Pasal-pasal tersebut dinilai telah melanggar prinsip kepastian hukum; kesamaan warga negara di hadapan hukum; dan bebas dari tindakan diskriminasi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM Internasional. Melalui pengajuan uji materi ini, Tim Pembela Kewarganegaraan berharap agar negara dapat memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum seluruh warga negara. Negara seharusnya dapat memberikan kebebasan setiap warga negara untuk mencantumkan agama atau kepercayaannya dalam berbagai dokumen identitas warga negara, sehingga praktek diskriminasi tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Penulis: Sekar Banjaran Aji
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response