Pemilihan Anggota KI Provinsi Incumbent Tanpa Seleksi Ulang Dipersoalkan Ke MK

20160930_foini-kip

ELSAM, Jakarta – Walaupun Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI telah menetapkan keputusan mengenai Pedoman Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi, namun proses seleksi Komisi Informasi (KI) Provinsi masih saja ada yang berbeda, seperti halnya yang dilakukan di Provinsi Gorontalo. Di Provinsi itu, Gubernur langsung mengangkat kembali anggota KI Provinsi incumbent tanpa melalui seleksi ulang sesuai dengan Pedoman KI Pusat.

Gubernur Gorontalo menafsirkan frasa “Dapat Diangkat Kembali”, yang terdapat di dalam pasal 33 UU KIP merupakan celah untuk mengangkat kembali anggota KI Provinsi tanpa proses seleksi ulang. Namun tentu saja, praktek tersebut akan mencederai prinsip good governance dalam pemilihan anggota KI Provinsi serta menutup peluang calon-calon terbaik untuk mengikuti seleksi.

Oleh karena itu, Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) bersama kelompok masyarakat sipil lainnya mendaftarkan permohonan Judicial Review (JR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (18/08) lalu. Mereka meminta tafsir MK terkait Pasal 33 UU KIP tersebut. Permohonan ini telah menjalani persidangan pertamanya pada Kamis (29/09) kemarin. Pemohon JR ini antara lain Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat (YAPPIKA), Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Muhammad Djufryhard (warga Gorontalo) dan Desiana Samosir (aktivis FOINI).

Salah satu warga Gorontalo yang mengajukan JR, Muhammad Djufryhard mengungkapkan pengangkatan kembali anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo telah menutup ruang partisipasi publik. “Pengangkatan kembali tanpa seleksi ulang ini telah menghambat hak konstitusional warga untuk berpartisipasi dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” jelasnya.

Sementara menurut salah satu pemohon yang juga aktivis FOINI, Desiana Samosir menyampaikan JR ini dilakukan agar preseden buruk seperti yang terjadi di Gorontalo tidak terulang kembali. “Seleksi Komisi Informasi harus dilakukan secara terbuka, sesuai prosedur undang-undang dan melibatkan partisipasi aktif warga negara,” lanjutnya.

Pengangkatan kembali anggota KI Provinsi tanpa melalui seleksi ulang ini memang berpotensi untuk diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya, mengingat sejak UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diimplementasikan, sudah 29 provinsi yang membentuk KI Provinsi. Bahkan 14 provinsi di antaranya telah melakukan seleksi KI Provinsi untuk kedua kalinya.

Untuk itu, kuasa hukum FOINI Wahyudi Djafar menuturkan kepastian hukum dalam pengangkatan kembali pejabat anggota Komisi Informasi harus dipertegas. “Kami menginginkan agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 33 UU KIP dimaknai pengangkatan kembali anggota Komisi Informasi harus melalui proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan 32 UU KIP,” ujarnya.

Penulis: Wahyudi Djafar
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response