Meningkatkan Keterampilan Advokasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Pendekatan Berbasis Data

20160924_pelatihan-mata-keadilan-iii-1500x1000

ELSAM, Jakarta – Salah satu masalah utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama pemerintah dari tahun ke tahun. Praktek korupsi bukan hanya merugikan negara, namun praktek tersebut juga menyebabkan kerugian bagi hak asasi manusia di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyu Wagiman dalam pembukaan pelatihan Mata Keadilan III di Jakarta pada Rabu (21/9) lalu. “Kerugian negara yang merupakan akibat dari korupsi, pada hakikatnya kerugian yang muncul juga merupakan kerugian hak-hak asasi masyarakat Indonesia, seperti hak atas pendudukan, hak atas lingkungan hidup dan hak-hak lainnya,” katanya. Namun Wahyu juga mengingatkan bahwa penegak hukum juga jangan melanggar HAM ketika memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam pelatihan tersebut, peneliti senior LeIP Arsil mengungkapkan advokasi terkait tindak pidana korupsi bisa mengarah pada dua dimensi, yakni korupsinya itu sendiri dan juga Hak Asasi Manusia. “Negara dan masyarakat yang cenderung tidak menghormati HAM maka akan cenderung meningkatkan korupsi,” tambahnya.

Menrut Arsil, dalam tahapan advokasi yang akan dijalankan dalam program bersama ELSAM dan LeIP, akan menekankan pada hak-hak fair trial serta hak-hak lainnya dan juga mengenai efektivitas eksekusi. “Apakah benar eksekusi sudah benar dilakukan sehingga telah benar kerugian negara itu dikembalikan,” tambahnya.

Pelatihan Mata Keadilan III itu sendiri merupakan pelatihan yang digelar ELSAM bersama LeIP terkait advokasi berbasis data untuk memantau pengadilan tindak pidana korupsi. Pelatihan Mata Keadilan III, yang diadakan pada 21 September hingga 23 September 2016 ini merupakan kelanjutan dari pelatihan-pelatihan Mata Keadilan sebelumnya.

Pelatihan Mata Keadilan III ini bertujuan untuk memfasilitasi organisasi masyarakat sipil agar dapat merencanakan dan melaksanakan rangkaian kegiatan advokasi yang efektif, khususnya dalam penguatan kinerja pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam pelatihan ini, ELSAM dan LeIP menggunakan pendekatan advokasi berbasis data (evidence based advocacy) dan pendekatan hak asasi manusia (human rights based advocacy).

Pelatihan ini dihadiri oleh 19 peserta yang berasal dari ELSAM, LeIP, MaPPI FH UI, LBH Bandung, LBH Surabaya, SAHdaR dan KOPEL. Para peserta tersebut sebelumnya pernah mengikuti pelatihan Mata Keadilan I dan II, yang menekankan pada pemantauan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang fair, terbuka, independen dan tidak berpihak. Para peserta ini juga merupakan mitra kerja ELSAM dan LeIP dalam program “Memperkuat Kinerja Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi melalui Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil, Kemampuan Penuntutan serta Ajudikasi Lembaga Penegak Hukum.”

Penulis: Adzkar Ahsinin
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response