Mengembangkan Prinsip-prinsip HAM di Kabupaten Sikka

20160905_pengembangan-prinsip-ham-di-kabupaten-sikka

Maumere, ELSAM – Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tingkat nasional dan daerah seakan menemui tembok besar. Berbagai upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun hingga saat ini masih tidak menemukan jalan keluarnya.

Salah satu hambatan yang paling besar dari upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di kabupaten Sikka adalah adanya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil yang berinteraksi langsung dengan para korban.

“Pemerintah selalu beralasan bahwa diskriminasi terhadap korban pelanggaran HAM berat tidak pernah terjadi, padahal yang terjadi justru sebaliknya,” kata Antonius Yohanes Bala dalam diskusi kelompok terfokus yang diadakan ELSAM di Kabupaten Sikka pada 29-30 Agustus 2016 lalu.

Upaya untuk memanfaatkan keterbukaan ruang politik, menurut pria yang akrab disapa Jon Bala tersebut, telah dilakukan. Namun hal itu terkendala karena korban masih mengalami stigma. “Setelah reformasi, masyarakat korban cukup mendapatkan kesempatan di ruang-ruang politik. Namun korban masih mengalami perasaan takut. Represi yang dialami memang tidak terbuka tapi stigma terhadap mereka masih terus terjadi,” ujar Jon Bala yang juga salah satu tokoh masyarakat di Maumere itu.

Selain Jon Bala, diskusi tersebut juga menghadirkan anggota Komnas HAM Sriyana, Dirjen HAM Kemenkumham Dyah Windajani dan peneliti ELSAM Wahyudi Djafar sebagai narasumber. Dalam diskusi yang dihadiri tokoh agama, masyarakat sipil dan perangkat pemerintahan daerah kabupaten Sikka, dibahas berbagai permasalahan yang muncul di kabupaten Sikka, seperti peristiwa pelanggaran HAM di tahun 1965-1966 hingga masalah kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat adat, lansia, disabilitas serta yang lainnya.

Terkait penanganan masalah kelompok-kelompok rentan di kabupaten Sikka, salah satu peserta dari komunitas agama Pater Eman Embu, mengungkapkan pengumpulan data-data kelompok rentan menjadi sangat penting. Data-data ini yang nantinya digunakan untuk mengakses layanan publik yang disediakan pemerintah kabupaten Sikka.

“Untuk kelompok disabilitas, misalnya, sebenarnya mereka punya kuota untuk mengakses layanan kesehatan. Namun setelah kami cek ke dinas kesehatan, ternyata kuota yang tersedia masih banyak,” ujarnya.

Diskusi kelompok terfokus ini sendiri merupakan bagian dari upaya mengembangkan kabupaten Sikka sebagai kabupaten/kota HAM. Sebelumnya, bersama 132 kabupaten/kota dari 24 provinsi lainnya, kabupaten Sikka diberikan penghargaan kabupaten/kota peduli HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2014 lalu.

Diskusi kelompok terfokus yang digelar pada tanggal 29-30 Agustus tersebut, kemudian dilanjutkan dengan rapat perencanaan strategis pengembangan kota HAM pada tanggal 1 September 2016 di Maumere. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa tahap pertama untuk mewujudkan kabupaten/kota HAM adalah penandatanganan kesepakatan bersama (memorandum of understanding) antara pemerintah daerah kabupaten Sikka dengan Komnas HAM dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Hal ini untuk menumbuhkan komitmen di antara instansi pemerintahan demi tercapainya program kabupaten/kota HAM.

Selain itu, pengintegrasian prinsip-prinsip HAM dalam kerja-kerja birokrasi di kabupaten Sikka juga menjadi hal yang sangat penting. Oleh karenanya program kerja pemerintahan yang memiliki perspektif HAM harus tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka.

Penulis: Miftah Fadhli
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response