Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Perlunya Menyeimbangkan Antara Kebutuhan Keamanan Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Policy Brief UU Teror revisi_CFRevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Perlunya Menyeimbangkan Antara Kebutuhan Keamanan Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Upaya-upaya pencegahan tindak pidana terorisme mengalami peningkatan yang sangat signifikan terutama setelah terjadinya serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang menewaskan sedikitnya 3.000 orang. Tragedi ini telah mendorong munculnya keprihatinan global, baik dari pemerintahan nasional, organisasi regional maupun internasional, tentang pentingnya tugas pencegahan dan pemberantasan terorisme, termasuk di dalamnya penciptaan aturan hukum dan kebijakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Di Indonesia sendiri, perkembangan dalam kebijakan pemberantasan dan penanggulangan terorisme, mengalami percepatan pasca-peristiwa bom Bali, pada 12 Oktober 2002, yang memakan korban jiwa sedikitnya 200 orang. Tragedi ini telah menjadi awal dari babak baru pemberantasan terorisme di Indonesia. Sesaat setelah tragedi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, yang selanjutnya disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (UU Tindak Pidana Terorisme).

Ironisnya, meski telah banyak mengikuti berbagai perjanjian internasional, dalam tataran implementatif, rumusan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme saat ini, dapat dikatakan masih jauh dari kesempurnaan. Pada satu sisi rumusan pasal dalam undang-undang tersebut dipandang belum mengatur secara komprehensif, khususnya terkait dengan strategi pencegahan maupun penanggulangan terorisme, di sisi lain ada sejumlah rumusan yang masih kurang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pemerintah Indonesia kemudian berupaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan merevisi UU Tindak Pidana Terorisme. Meski sebenarnya rencana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sudah digagas cukup lama, bersamaan dengan pembahasan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Pada bulan Januari 2016 lalu Pemerintah telah mengajukan Rancangan Perubahan UU Tindak Pidana Terorisme, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Mempertimbangkan rancangan yang telah diajukan oleh Pemerintah tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi (ELSAM) akan memaparkan pandangannya terhadap materi muatan dalam rancangannya berdasarkan pendekatan berbasis HAM, khususnya yang terkait dengan aspek pemberantasan terorisme.

Untuk membaca policy brief ini, silakan klik unduh

Comments

share on:

Leave a Response