Revisi UU ITE: Momentum Untuk Membangun Tata Kelola Internet Yang Mengimplementasikan Prinsip Hak Asasi Manusia

20160614_Diskusi Publik

ELSAM, Jakarta – Pasal 27 ayat (3) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seharusnya dihapuskan dalam RUU Perubahan UU ITE yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. Dalam kegiatan jurnalistik, pasal tersebut kerap kali digunakan untuk menuntut narasumber yang kritis dan kantor berita itu sendiri. Hal ini menjadi blunder karena muncul tuduhan berlapis yang diadukan kepada Dewan Pers maupun melalui UU ITE.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Dewan Pers Nezar Patria dalam diskusi publik “Revisi UU ITE dan Arah Kebijakan Penatakelolaan Dunia Maya di Indonesia,” yang digelar di Jakarta pada Selasa (14/06). Selain Nezar Patria, dalam diskusi publik yang diselenggarakan ELSAM tersebut juga menghadirkan Dosen Hukum Telematika Universitas Indonesia Edmon Makarim, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju, dan Deputi Direktur ELSAM Wahyudi Djafar.

Naskah RUU Perubahan UU ITE memang masih banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Menurut Wahyudi, naskah revisi UU ITE belum memiliki fokus terhadap pengaturan internet di Indonesia. “Hal ini terlihat karena ketiadaan ruang bagi pengaturan konten internet yang menjadi bagian utama dalam penatakelolaan internet,” tambahnya.

Menurutnya, internet harus dipandang sebagai bagian dari penikmatan hak asasi manusia. Ia juga menekankan diperlukannya implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penatakelolaan internet. “Pembatasan terhadap aktivitas di internet tetap dimungkinkan sepanjang diatur melalui undang-undang, dilakukan oleh masyarakat yang demokratis dan proporsional,” katanya.

Menurut Edmon Makarim, revisi UU ITE ini seharusnya dapat dijadikan momentum dalam membangun tata kelola internet yang lebih baik di Indonesia. Mengakses internet, tambahnya, merupakan hak warga, sehingga pemerintah harus membentuk tata kelola internet yang ideal. “Salah satunya dengan menyediakan platform baik keranjang hukum dan ekonomi dalam pemanfaatan dan pengaturan internet,” jelasnya.

Hal serupa juga ditegaskan oleh Ismail Cawidu, yang menyatakan UU ITE harus menjadi regulasi internet di Indonesia yang melindungi kebebasan warga. Namun, tambahnya, juga diperlukan pembatasan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Terkait naskah RUU Perubahan UU ITE, menurut Ismail, perubahan tersebut harus memperhatikan hal-hal substansial yang terkait dengan penegakan hukum di internet. “Substansi yang diusulkan antara lain mengamanatkan pembentukan tata cara intersepsi dengan undang-undang, menurunkan ancaman pemidanaan serta integrasi proses cara dengan hukum acara pidana,” jelasnya.

Dalam aspek penegakan hukum, Anggara Suwahju menyatakan naskah revisi justru memperlihatkan kemunduran dalam proses proses peradilan yang fair (fair trial). “Jika pada undang-undang yang lama proses penahanan dan penangkapan harus meminta izin ketua pengadilan negeri, pada naskah revisi proses ini justru dihilangkan,” tuturnya.

Penulis: Lintang Setianti
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response