Meningkatkan Kapasitas Advokasi Terkait Masyarakat Adat, Bisnis dan Hak Asasi Manusia

20160604_Pelatihan B&HR Asia Pasifik

ELSAM, Bandung – Isu pembangunan yang memberangus hak asasi manusia semakin menyeruak di dunia, terutama di negara-negara Asia Pasifik. Kasus Bendungan Myitsone di Myanmar, Reklamasi di Indonesia, dan eksploitasi tambang di Papua Nugini merupakan sebagian kecil dari ribuan kasus terkait bisnis dan hak asasi manusia di Asia Pasifik. Hampir seluruh proyek pembangunan yang proyeksinya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian tersebut memiliki dampak negatif terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia bagi warga negara.

Hal ini terungkap pada saat pelatihan hak asasi manusia untuk negara-negara Asia Pasifik di Bandung, pada tanggal 28 Mei hingga 4 Juni 2016 lalu. Pelatihan tersebut merupakan kerja sama antara Diplomacy Training Program (DTP), Australia dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Program pelatihan HAM untuk organisasi-organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia merupakan program yang diinisiasi oleh DTP sejak tahun 1990. Untuk tahun ini, pelatihan tersebut mengangkat tema “Masyarakat Adat, Sektor Swasta dan Pembangunan Negara.”

Selama pelatihan, seluruh peserta yang berasal dari berbagai negara Asia Pasifik itu, diajak untuk memahami konsep normatif mengenai prinsip dan hukum internasional hingga strategi advokasi di bidang litigasi maupun non litigasi di tingkat internasional. Peserta juga diajak untuk menganalisis National Action Plan (Rencana Aksi Nasional) terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta peran Komisi Hak Asasi Manusia di masing-masing negara. Peserta juga diajak untuk memahami prinsip Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) serta berbagai strategi advokasi di tingkat pasar dan mekanisme komplain di beberapa organisasi internasional yang terkait dengan Bisnis, termasuk di Bank Dunia dan International Finance Corporation (IFC).

Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran gagasan, ide dan pengalaman terkait kasus-kasus agraria, masyarakat adat dan konflik sumber daya manusia di seluruh negara-negara di Asia Pasifik. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan dapat memperkuat jaringan organisasi masyarakat sipil di tingkat internasional.[]

Penulis: Lintang Setianti
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response