Mengawal Arah RUU Perubahan UU ITE Melalui Tenaga Ahli Komisi I DPR

IMG_1237 (5184x3456)

ELSAM, Jakarta – RUU Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). RUU yang tengah dibahas dalam Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI tersebut masih tidak patuh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terintegrasi dengan tata kelola internet, khususnya terkait ancaman kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini mengemuka dalam workshop tenaga ahli anggota Komisi I DPR RI yang digelar ELSAM di Jakarta pada Senin (13/06).

Tenaga ahli anggota komisi di DPR RI menjadi pihak yang berperan penting dalam dinamika pembahasan RUU Perubahan UU ITE tersebut karena mereka selalu memberikan masukan yang argumentatif kepada anggota DPR RI. Untuk itu, ELSAM mengundang para tenaga ahli komisi I DPR RI tersebut untuk membahas masalah-masalah yang muncul dalam RUU Perubahan UU ITE bersama Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah, pengajar Hukum Pidana Universitas Andalas Shinta Agustina serta peneliti ELSAM Wahyudi Djafar.

Dalam workshop tersebut, Roichatul Aswidah memaparkan prinsip-prinsip umum hak atas kebebasan berekspresi serta pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.

“Bercermin pada keputusan Pengadilan HAM Eropa, ekspresi dan pendapat yang bertujuan untuk mengkritik pejabat publik dapat dibenarkan bahkan pada ekspresi yang paling keras sekalipun,” tegasnya.

Sementara Shinta Agustina memaparkan kesalahan-kesalahan dalam rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Menurutnya politik kriminal dalam UU ITE justru menempatkan kebebasan berekspresi sebagai obyek kriminalisasi.

“Pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU ITE justru tidak sesuai dengan politik kriminal yang bertujuan untuk mengontrol kejahatan melalui masyarakat. Dalam politik kriminal, kontrol kejahatan seharusnya bertumpu pada upaya pencegahan ketimbang penggunaan hukum pidana,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan peran media massa juga menjadi sangat penting dalam mengubah perspektif masyarakat terhadap kejahatan dan penghukuman.

Dalam sisi pengintegrasian HAM dan internet juga masih bermasalah dalam RUU Perubahan UU ITE tersebut. Menurut Wahyudi, masih ada beberapa hal menjadi masalah besar dalam RUU Perubahan tersebut sehingga berpotensi mengancam hak asasi manusia, antara lain mengenai pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, proses penahanan tanpa penetapan pengadilan, pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengaturan penyadapan komunikasi serta ketiadaan ruang pengaturan tata kelola konten internet.[]

Penulis: Miftah Fadhli
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response