Menelisik Akar Permasalahan Diskriminasi dan Eksklusi Sosial terhadap Kelompok Penghayat dan Kepercayaan

IMG-20160623-WA0012

ELSAM, Jakarta – Kelompok penghayat dan kepercayaan di beberapa daerah sering kali masih mengalami diskriminasi dari aparat pemerintah daerah ketika mengurus dokumen identitas kependudukan. Misalnya saja ketika mereka mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), mereka sering kali dipaksa mengisi kolom agama dengan salah satu dari enam agama yang diakui oleh aparat pemerintah daerah. Hal ini merupakan ekses dari pengaturan pencatatan kependudukan melalui UU Administrasi Kependudukan.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diubah melalui UU No 24 Tahun 2013, dinyatakan setiap warga negara yang agamanya belum tercatat dalam sistem pencatatan penduduk dapat mengosongkan kolom agama dan tetap mendapatkan hak layanan publik. UU ini jelas mempertegas praktek-praktek segregasi dan diskriminasi antara warga negara yang agamanya diakui dengan warga negara yang agama atau kepercayaannya tidak diakui, sehingga kolom agama harus dikosongkan.

Hal ini juga menunjukkan produk legislasi yang dihasilkan negara justru berpotensi mencabut hak asasi manusia yang melekat pada sekitar 10 juta penganut penghayat dan kepercayaan (Kemendagri, 2009). Dampak lain dari praktek segregasi dan diskriminatif tersebut akhirnya juga memunculkan eksklusi sosial terhadap para penghayat, yakni munculnya stigma kafir, penyembah berhala dan sesat.Padahal UU merupakan akses bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan yang lainnya.

Hal ini diungkapkan Juwanto dari Satunama dan Saduddin Sabilurrasad dari Lakpesdam NU ketika menyampaikan pengantar dalam Diskusi Kelompok Terarah (FGD) di Jakarta, pada Selasa (21/06). Mereka juga menyampaikan upaya advokasi non-litigasi yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memajukan perlindungan terhadap hak-hak kelompok penghayat dan kepercayaan.

FGD untuk menelisik akar permasalahan praktek-praktek segregasi, diskriminasi dan eksklusi sosial yang dihadapi kelompok penghayat dan kepercayaan ini juga menghadirkan tiga orang narasumber, yakni guru besar Antropologi Hukum UI Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A., dosen Hukum Administrasi Negara UI Daly Erni, SH., LL.M., dan Dosen Filsafat UI Rocky Gerung, S.S.,

Prof. Sulistyowati mengungkapkan produk hukum dan cara berhukum selama ini hanya menghasilkan pola-pola peminggiran terhadap sekelompok warga negara, termasuk kelompok penghayat dan kepercayaan, seperti inkonsistensi hukum; ketiadaan akses kepada identitas hukum; kehilangan hak hukum, sipil, ekonomi dan kehilangan ruang hidup demi pembangunan. Untuk itu, ia merekomendasikan agar segera muncul reformasi hukum yang dapat memberikan akses keadilan melalui ketersediaan hukum yang baik, akses kepada pengetahuan hukum, identitas hukum dan bantuan hukum.

Sementara menurut Daly, birokrasi akan melanggengkan praktek-praktek diskriminasi karena UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga melegalkan praktek diskriminasi.

“Birokrat sangat sulit untuk mengambil langkah diskresi mengenai pemberian identitas bagi kelompok penghayat dan kepercayaan dalam identitas kependudukan karena berimplikasi terhadap adanya sanksi,” katanya.

Untuk itu, menurutnya, langkah judicial review merupakan langkah yang tepat untuk menghapus praktik-praktik tersebut.

Sedangkan Rocky Gerung mempersoalkan akar permasalahan dari praktek segregasi dan diskriminasi terhadap kelompok penghayat dan kepercayaan. Menurutnya, ketiadaan perspektif citizenship dari para penyelenggara negara, termasuk birokrat merupakan penyebab dari selalu munculnya praktek segregasi dan diskriminatif tersebut. Para pengambil kebijakan, menurutnya, tidak berpijak pada penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sekuler dan plural.

“Padahal pengelolaan negara yang sekular dan plural akan melahirkan produk hukum dan cara berhukum yang berpijak pada hasil konsensus pada tingkat rasionalitas politik (overlapping consensus dan cross loyality) sehingga akan mengeliminasi praktik-praktik segregasi dan diskriminasi,” tambahnya.

Dalam diskusi ini, para peserta memberikan tanggapan berkaitan dengan beberapa hal, seperti lemahnya koordinasi antara kementerian berwenang, sulitnya menaruh harapan pada aparat penegak hukum sebagai agen yang berperan dalam memajukan kebebasan beragama atau berkeyakinan, pendekatan penyelesaian yang bersifat reaktif berbasis kasus demi kasus, ketidakefektifan Peraturan Daerah untuk melindungi eksistensi kelompok penghayat atau kepercayaan. Selanjutnya peserta juga melihat lebih jauh dasar hukum segregasi kelompok penghayat dan kepercayaan yang merupakan produk Orde Lama melalui TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang tentang GBHN yang menegaskan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama.[]

Penulis: Adzkar Ahsinin
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response