Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

20160613_2. Naskah Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis HAM_CFMelembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam waktu yang relatif singkat, internet telah menjadi instrumen yang begitu penting bagi kehidupan sosial masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Pada 2009, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna Internet Indonesia berada di kisaran angka 30 juta, angka tersebut naik tajam pada akhir tahun 2014 menjadi 88,1 juta pengguna. Terus bertambahnya pengguna internet, termasuk makin besarnya penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari‐hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu,
internet membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mencegah hilangnya fungsi, sekaligus menjaga efisiensi dan interoperabilitasnya. Selain itu, pengaturan ini juga penting untuk meletakkan prinsip‐prinsip hak asasi manusia yang akan memfasilitasi perlindungan hak‐hak pengguna, serta perumusan tanggungjawab dari para pemangku kepentingannya.

Undang‐Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dikenal sebagai instrumen hukum yang mengatur segala aspek teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Jika ditinjau secara keseluruhan, pengaturan yang termaktub dalam UU ITE nampak sangat dipaksakan karena memadukan banyak norma hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dalam instrumen hukum yang terpisah. Konsekuensinya, aspek‐aspek pengaturan dalam UU ITE nampak kurang koheren antara satu dengan yang lainnya. Akibatnya UU ITE justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangan. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Keberadaan aturan ini telah menyeret puluhan orang ke balik dinginnya jeruji tahanan. Selain itu, kekosongan aturan perihal konten internet, juga telah berakibat pada banyaknya tindakan pemblokiran (blocking) dan penapisan (filtering) yang dilakukan dengan semena‐mena.

Untuk membaca kertas kerja ini, silakan klik unduh

Comments

share on:

Leave a Response