Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Perimbangan antara Keamanan Nasional dan Perlindungan HAM

20160525_Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme_ed

ELSAM, Jakarta – Upaya pemerintah untuk memperkuat pemberantasan terorisme di Indonesia akan direalisasikan dengan direvisinya UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun muatan materi revisi UU tersebut telah menuai perdebatan di masyarakat, khususnya terkait pelibatan militer dalam upaya pemberantasan terorisme serta dimungkinkannya seseorang ditahan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan guna keperluan pemeriksaan. Untuk itu, diperlukan pertimbangan bagi Pansus RUU Terorisme untuk merumuskan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tidak melanggar HAM.

Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional “Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme,” yang diselenggarakan Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme DPR RI di Gedung Nusantara I DPR RI pada Rabu (25/05). Dalam seminar yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Revisi Terorisme Supiadin A. Saputra ini juga mengundang pakar politik dan militer Salim Said, pengamat intelijen dan militer Ridlwan Habib, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, Peneliti ELSAM Wahyudi Djafar dan Koordinator KontraS Haris Azhar sebagai pembicara.

Ketua Pansus Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii menyatakan pihaknya sepakat untuk menyelesaikan pembahasan secara tepat waktu. Meski demikian, mereka tidak ingin terburu-buru. “Masih banyak dibutuhkan masukan dari stakeholder dan masyarakat agar lebih komprehensif. Banyak yang harus diakomodasi,” ujarnya ketika membuka Seminar Nasional tersebut.

Namun demikian, menurut Wahyudi Djafar RUU ini masih memiliki kerentanan menimbulkan korban salah tangkap hingga mengalami kekerasan aparat. Salah satunya pasal 43A yang menyebut adanya kewenangan penyidik dan penuntut untuk membawa dan menempatkan seseorang yang diduga akan melakukan teror di tempat tertentu hingga enam bulan.

“Dalam ICCPR (Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik PBB) hanya 72 jam. Ini enam bulan penahanan sebelum persidangan. Mereka tidak berkomunikasi bahkan bisa mengalami penyiksaan,” cetusnya.

Sementara Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengungkapkan RUU itu belum mengatur jaminan bagi korban. Yang dicantumkan sebagai pihak yang dilindungi negara dari kemungkinan ancaman terorisme barulah penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya.

“Posisi korban dalam rancangan UU ini belum mendapat perhatian memadai. Lebih banyak adanya sebagai saksi. Padahal, korban adalah yang paling menderita,” ujar Semendawai.

Ia juga menyesalkan mengenai tidak nyambungnya UU Perlindungan Saksi dan Korban serta revisi UU Pemberantasan Terorisme. Menurutnya UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah rinci mengatur persoalan ganti rugi kepada korban yang meliputi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Sayangnya, jelas Semendawai, mekanisme itu belum didukung UU Pemberantasan Terorisme.

Ketua Pansus Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii juga mengamini bahwa tiga hal penting yang menjadi revisi UU Pemberantasan Terorisme adalah pemberantasan terorisme, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan pembentukan Dewan Pengawas Densus 88/Antiteror Polri. Tugasnya mengaudit kinerja, perlindungan HAM dan keuangan satuan tersebut.[]

Penulis: Ruben Fritz Sumigar
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response