Pertimbangan Hakim Keliru, Warga Rembang Ajukan Peninjauan Kembali

FB_IMG_1462948899386

ELSAM, Semarang – Sengketa antara masyarakat Rembang dan Gubernur Jawa Tengah serta PT Semen Indonesia akan kembali memasuki baru. Pasalnya, masyarakat Rembang, bersama WALHI, pada Rabu (4/5), kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Banding PTTUN Surabaya dalam putusannya No 135/B/2015/PT.TUN.SBY yang menyatakan Gugatan Tata Usaha Negara warga untuk pembatalan izin lingkungan PT Semen Indonesia tidak dapat diterima.

Putusan PT TUN Surabaya tersebut menguatkan putusan PTUN Semarang yang menyatakan gugatan masyarakat Rembang atas keputusan Gubernur Jawa Tengah memberikan ijin lingkungan untuk PT Semen Indonesia tidak diterima. Alasannya karena salah satu penggugat, yaitu Joko Prianto, dianggap telah mengetahui adanya sosialisasi yang diadakan Bupati Rembang di Balai Desa Kecamatan Gunem pada tanggal 22 Juni 2013. Padahal, Joko Prianto tidak menghadiri acara silaturahmi yang difasilitasi Camat Gunem tersebut karena sedang dalam perjalanan dari Pontianak ke Jakarta.

Namun dari argumentasi tersebut menunjukkan bahwa hakim juga menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi pabrik semen yang diadakan oleh Bupati Rembang pada 22 Juni 2013 tersebut juga merupakan sosialisasi izin lingkungan. Beberapa alasan itulah yang memperkuat niat warga Rembang untuk mengajukan PK di Mahkamah Agung atas putusan Banding PTTUN Surabaya tersebut.

Peninjauan Kembali atas kasus ini berkaitan dengan masalah “Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Terpenting” dimana ada ketergantungan absolut antara hajat hidup rakyat dan ketersediaan air di Kabupaten Rembang dan sekitarnya serta keberlanjutan ekologi atas aset kehidupan dan mahluk hidup lainnya. Kasus ini menyangkut makna hakiki peri-kehidupan, keadilan, dan kemanusiaan serta tidak dapat dideligitimasi hanya dengan alasan dan argumen normatif yang bersifat legalistik dan prosedural semata karena akan melawan keadilan substantif dan akal sehat yang merupakan marwah dari kekuasaan kehakiman yang harus hadir di setiap putusan hakim. Faktanya, pembangunan Pabrik Semen di wilayah Rembang telah melawan prinsip keadilan, kemanusiaan, akal sehat dan berbagai peraturan penting lainnya.

Penulis: Andi Muttaqien
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response