Merangkai Jalan Indonesia untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu: Evaluasi, Refleksi dan Rekomendasi

2016_KK_Naskah-Merangkai-Jalan-Indonesia-Pelanggaran-HAM-cvrMerangkai Jalan Indonesia untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu: Evaluasi, Refleksi dan Rekomendasi

Salah satu permasalahan utama peninggalan rezim militer Orde Baru, ialah buruknya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Doktrin ‘negara kuat’ Orde Baru yang mengacu pada paham integralistik, dengan menekankan pada komunitarianisme, telah mengenyampingkan hak asasi sebagai hak dari setiap individu yang harus dilindungi (Bourchier, 1996). Akibatnya, atas nama stabilitas, baik politik, ekonomi maupun keamanan, berbagai praktik pelanggaran HAM, terjadi di masa lalu.

Serentetan peristiwa kekerasan yang di dalamnya diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat, sebut saja mulai meletupnya peristiwa 1965, tragedi Tanjung Priok 1984, pembunuhan misterius sepanjang 1982-1985, tragedi Talang Sari 1989, penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1998, dan kerusuhan sosial Mei 1998. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi sebagai imbas dari berlangsungnya operasi militer, khususnya yang terjadi di Aceh dan Papua. Aksi kekerasan pada serangkaian peristiwa tersebut, tidak hanya berujung pada penderitaan fisik, tetapi juga luruhnya seperangkat hak yang semestinya dinikmati oleh setiap warga negara. Puluhan tahun para korbannya mengalami stigmatisasi, dan dimatikan hak-hak keperdataannya. Tidak sebatas korban langsung, tetapi juga anak keturunannya.

Beragam faktor melatar-belakangi terjadinya peristiwa kekerasan tersebut, tak-hanya permasalahan politik dan ideologi, yang menjadi pemicu tindakan represif, tetapi juga aktivitas keagamaan, dan motif ekonomi. Kebutuhan politik rezim dalam memantapkan kekuasaannya, serta upaya memuluskan kebijakan ekonomi baru, yang mengharuskan terjaganya stabilitas politik dan keamanan, telah melahirkan berbagai tindakan represif negara (Muhaimin: 1990). ‘Demi pembangunan’ menjadi mantra bagi pemerintahan Orde Baru, untuk memberikan pembenaran bagi seluruh tindakannya, termasuk dalam perampasan sumber-sumber ekonomi, khususnya tanah. Dengan menggunakan pola-pola hirarkis, memanfaatkan dogma anti-komunis, rezim militer berupaya memaksakan kehendaknya untuk mengambil alih kepemilikan tanah-tanah masyarakat. Akibatnya, begitu Orde Baru tumbang, gejolak akibat sengketa pertanahan muncul hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk membaca kertas kerja ini, silakan klik unduh

Comments

share on:

Leave a Response